Pemerintah Provinsi Sumatra Barat berencana membangun Gedung Inflasi atau pasar induk kebutuhan pangan pokok untuk mengatasi tingginya gejolak inflasi di daerah tersebut.
Kepala Biro Pemerintahan Setprov Sumbar Wardarusmen menuturkan rencana itu untuk mengantisipasi gejolak harga kebutuhan pangan strategis yang bergerak fluktuatif, sehingga mempengaruhi tingkat inflasi Sumbar.
“Semacam pasar induk agribisnis. Jadi seluruh produk pangan terutama yang paling mempengaruhi inflasi di Sumbar, harus masuk sini dulu baru ke pasar-pasar lainnya, sehingga lebih terkontrol,” kata Wardarusmen, Rabu (11/2/2015).
Menurutnya, sejumlah kebutuhan pokok seperti beras, cabai, dan bawang merah sangat mempengaruhi tingkat inflasi di Sumbar. Padahal, produksi komoditi tersebut di daerah itu sudah surplus.
Untuk pembangunan pasar induk itu, saat ini Pemprov Sumbar tengah menyiapkan lahan milik pemda di Bypass Padang, serta membuat feasibility study untuk pembangunannya.
Diperkirakan tahun depan pasar induk tersebut dibangun melalui APBD.
Kepala Bank Indonesia Provinsi Sumatra Barat Puji Atmoko menyebutkan tren inflasi di Sumbar sepanjang 5 tahun terakhir selalu mengalami kenaikan. Bahkan, kenaikan signifikan terjadi dalam 2 tahun terakhir, yaitu 10,87% pada 2013 dan 11,58% tahun lalu.
“Sejak 2009, inflasi Sumbar selalu di atas rata-rata nasional. Bahkan 2 tahun terakhir selalu dua digit, harus ada strategi jangka panjang untuk membuat laju inflasi lebih stabil,” katanya.
Bank Indonesia sebagai bagian Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), katanya, merumuskan program 4K yang menitikberatkan pada eksekusi di lapangan.
Keempat program itu adalah menjaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga dan komunikasi ekspektasi.Kalau empat program itu berjalan sesuai dengan baik, kami bisa menjadi kestabilan laju inflasi di Sumbar, ujarnya.
Heri Faisal - kabar 24
