Secara umum, gambaran Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Sumatera Barat tahun 2015 terjadi penurunan, baik dari pendapatan maupun belanja daerah. Pendapatan daerah diproyeksikan turun 0,71 persen dari APBD 2014. Sementara, Belanja daerah turun 3,46 persen.
Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (RKUA PPAS) APBD tahun 2015 dalam sidang paripurna DPRD, Senin (18/8). RKUA PPAS ini ditargetkan tuntas sebelum masa jabatan DPRD Sumbar periode 2009-2014 berakhir pada 28 Agustus 2014 mendatang.
Rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan pada RKUA PPAS adalah sebesar Rp3,623 Triliun. Pendapatan daerah turun sekitar Rp24,8 Miliar dari Rp3,497 Triliun pad tahun 2014 menjadi Rp3,472 Triliun. Sementara alokasi belanja dan pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp3,623 Triliun dimana total belanja diproyeksikan sebesar Rp3,483 Triliun, turun Rp125,8 Miliar atau 3,46 persen dari tahun 2014 sebesar Rp3,609 Triliun.
Irwan Prayitno menjelaskan, turunnya pendapatan dan belanja daerah tersebut karena belum termasuk penerimaan melalui dana perimbangan yaitu komponen Dana Alokasi Khusus (DAK). Hal ini karena belum adanya kepastian alokasi dana dari pemerintah pusat. Disamping itu, alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) masih menggunakan besaran pendapatan tahun 2014.
Tahun 2015 mendatang, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Barat diprediksi naik 3,3 persen dari Rp1,569 Triliun menjadi Rp1,620 Triliun atau naik sekitar Rp51,8 Miliar. Diantara PAD tersebut adalah dari pajak daerah yang diprediksi naik sebesar Rp32,3 Miliar lebih dari Rp1,262 Triliun menjadi Rp1,294 Triliun lebih ( naik 2,56 persen). Restribusi daerah meningkat sebesar Rp291,5 juta dari Rp13,036 Miliar menjadi Rp13,328 Miliar.
Namun, dari dana perimbangan, sementara diprediksi turun sebesar Rp75,539 Miliar dari Rp1,36 Triliun menjadi Rp1,28 Triliun atau turun 5,55 persen. Bagi hasil pajak/ bukan pajak akan turun sebesar 12 persen dari Rp175,93 Miliar menjadi Rp154,50 Miliar. Dana DAU diprediksi sekitar Rp1,130 Triliun, sama dengan tahun lalu karena belum ada besaran pasti tentang alokasi karena APBN belum ditetapkan.
Lain-lain pendapatan daerah yang sah juga diperkirakan turun sekitar Rp1,023 Miliar atau 0,18 persen dari Rp568,82 Miliar menjadi Rp567,8 Miliar. Sedangkan penerimaan pembiayaan diperkirakan turun 33,3 persen dari Rp225 Miliar menjadi Rp150 Miliar. Turunnya penerimaan pembiayaan ini dimungkinkan sebagai upaya peningkatan serapan anggaran APBD tahun 2014. Irwan Prayitno menegaskan, upaya peningkatan serapan APBD tahun 2014 akan dimaksimalkan sehingga mengurangi sisa lebih penghitungan anggaran (SILPA) pada tahun 2015 nanti.
“Untuk mengurangi SILPA, kita akan memaksimalkan peningkatan serapan anggaran sehingga tidak terlalu banyak sisa anggaran pada tahun berikutnya,” ujarnya.
Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Leonardy Harmainy berharap, anggota DPRD yang hampir sampai pada akhir masa jabatan dapat mengoptimalkan pembahasan RKUA PPAS APBD 2015. Ia menyarankan agar RKUA PPAS APBD tahun 2015 dapat memfokuskan kepada hal-hal yang menjadi prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2010-2015.
“Hendaknya program-program yang sudah menjadi prioritas dalam rangka pencapaian RPJMD menjadi perhatian sehingga apa yang sudah ditargetkan dalam pembangunan daerah lima tahun sejak 2010 lalu dapat tercapai,” kata Leonardy.
Leonardy mengingatkan, APBD tahun 2015 juga merupakan APBD terakhir Gubernur Sumbar periode 2010-2015 dan APBD terakhir RPJMD Sumbar 2010-2015. Untuk itu ia berharap, DPRD dan Pemprov secara bersama-sama dapat mempedomani dan mencermati target-target RPJMD untuk diimplementasikan penganggarannya dalam APBD. Ia optimis, DPRD periode 2009-2014 dapat menuntaskan pembahasan KUA PPAS APBD tahun 2015 sebelum habis masa jabatannya. (sumbarprov)