30.1 C
Padang
Tuesday, September 22, 2020

Antisipasi Dugaan Permainan Fee Proyek Di 2018 Ini Harapan Ketua DPD IIK Maros Sulsel

Maros BeritaSumbar.com– Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Indonesia Investigasi Korupsi (IIK) Kabupaten Maros, Arfah Arsyad meminta kepada Kepolisian Resort Maros dan Kejaksaan Negeri Maros untuk meningkatkan fungsi intelegent anggotanya untuk mengantisipasi serta melakukan penegakan hukum terhadap oknum pengusaha dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Maros ini yang diduga melakukan praktek pidana suap-menyuap berupa fee untuk mendapatkan proyek tertentu di Tahun Anggaran 2018.
Hal ini penting dilakukan, karena dampak dari dugaan permainan fee proyek ini, jika ini benar terjadi maka yang korban atau rugi besar adalah masyarakat umum kerena kualitas pekerjaan kontraktor menjadi sangat rendah, karena para pengusaha atau kontraktor itu akan menurunkan spesifikasi atau volume pekerjaan, akibatnya kualitas proyek menjadi sangat rendah dan cepat rusak, tegas Mantan Ketua PMII Maros ini.
Fakta dilapangan menunjukkan bahwa ada banyak kualitas pekerjaan dimana-mana menjadi keluhan masyarakat Maros, mulai dari jalan beton yang baru setahun dua tahun sudah mulai rusak, dugaan kami hal ini terjadi karena para kontraktor ini harus menyetor sejumlah uang atau fee di SKPD tertentu dan dalam prores pekerjaan proyek atau kegiatan, kontraktor tentu mau untung, jadi disinilah biasanya kontraktor menurunkan spesifikasi atau volume pekerjaan untuk memperoleh keuntungan yang besar, kata Arfah.
Wakil Ketua PC GP Ansor Kabupaten Maros ini menambahkan, bahwa hal lain yang menjadi fokus perhatian kami, yaitu belum adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) diseluruh SKPD sesuai perintah atau amanat Undang- Undang No. 14/2018 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU. KIP), ini fakta belum transparannya Pemkab Maros, sebagaimana yang digembar-gemborkan keluar, meskipun sudah meraih predikat WTP Clear and Clean dari BPK RI.
Kami berharap Bupati Maros agar memerintah kepada seluruh Kepala SKPD di Tahun Anggaran 2018 ini, agar memasang baliho yang memuat Rencana Kerja Anggaran (RKA) di depan kantor SKPD masing-masing sebagai bentuk transparansi tata kelola kegiatan dan keuangan, tandas Arfah.
Masa kalah dengan pemerintah desa, faktanya seluruh desa di Kabupaten Maros ini yang jumlahnya 80 Desa sudah memasang baliho yang memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di depan kantor masing-masing, sebagai bentuk transparansi informasi kegiatan yang lengkap dengan anggarannya kepada masyarakatnya, tutup Arfah.(Abrar Rahman)

- Advertisement -

BERITA PILIHAN

Dandim 0311 Pessel, siap dukung BPBD Pessel Penanganan Bencana

Pesisir Selatan,-Dandim 0311 Pesisir Selatan 0311/ Pessel Letkol Inf.Gamma Arthadila Sakti menerima kedatangan kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD) Pesisir Selatan,...

Satpol PP Payakumbuh Dan Tim Gabungan Disiplinkan Masyarakat

Payakumbuh --- Pada hari Rabu (16/9), puluhan petugas yang terdiri dari TNI-POLRI dan Satpol PP Payakumbuh melakukan sidak ke beberapa tempat di...

Rayakan HUT ke 42, PD V GM FKPPI Provinsi Jambi Adakan Syukuran

JAMBI - Pengurus Daerah V Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI Polri (GM FKPPI) Jambi mengadakan Syukuran...

TK Kartika 169 Kodim 0310 SSD Tetap Eksis Dimasa Pandemi

Sijunjung, Berita Sumbar--Suasana pandemi covid-19, tidak mengurangi semangat belajar dan memajukan TK Kartika 169 kodim 0310 SSD. Kordinator 64, bersama Yayasan Kartika...
- Advertisement -

Tulisan Terkait

Ajaran Minangkabau: Sumber, Pewarisan, dan Pemahamannya

Minangkabau yang hingga saat ini masih mempraktekan matrilineal dianggap etnis yang menarik untuk dicermati. Kenyataan ini juga dijadikan asumsi bagi para pengkaji...

Balitbangtan Siap Lepas Kacang Hijau Tahan Salin

Indonesia diperkirakan memiliki lahan salin seluas 0,4 juta hektare (ha) yang membentang sepanjang pantai utara dan selatan Pulau Jawa, Aceh, Nias, Sulawesi...

Jakob Oetama; Tokoh Wartawan Legendaris

Di tahun 2018 dalam Rangkaian Acara Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas ketika itu, salah satu narasumber kunci Usman Kansong Direktur...

Riwayat Pemilu 1955

Pesta Demokrasi yang diadakan pada Tahun 1955 merupakan Pemilu yang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia. Waktu itu Republik Indonesia berusia 10...
- Advertisement -