Kepala Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Yoenafri, SH, M.Hum, hadir di Payakumbuh, Selasa (20/10). Kehadirannya, untuk mensosialisasikan keberadaan ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik di provinsi Tuah Sakato ini.
Di Payakumbuh, Yoenafri memaparkan secara detail, tentang tugas pokok dan fungsi ombudsman kepada 50 guru SLTP/SLTA, pejabat Badan Kepegawaian Daerah, camat, pimpinan SKPD dan pejabat di jajaran Kantor Kementerian Agama Payakumbuh, dalam acara di aula Balaikota di Bukik Sibaluik Payakumbuh. Pada pertemuan itu, Asisten I Setdako Yoherman, SH, S. Sos, ikut memaparkan tentang keterbukaan informasi publik, yang tertuang dalam UU No. 14 Tahun 2008.
Kunjungan Kepala Kantor Perwakilan Ombudsman ke Payakumbuh, diapresiasi Walikota Payakumbuh diwakili Asisten I Yoherman, saat membuka acara. Dengan harapan, ke depan mutu pelayanan publik disetiap lembaga pemerintah, sekolah dan seluruh SKPD berjalan sesuai dengan harapan masyarakat.
Indeks kepuasan masyarakat itu, akan terwujud, jika pada tempat-tempat pelayanan publik sudah mempunyai SOP (standar operasional prosedur). Bagi SKPD pelayanan yang belum memiliki SOP, sesegeranya dapat membuat standar operasional prosedur itu, tegas Yoherman.
Sementara itu, dalam acara sosialisasi, Kepala Kantor Perwakilan Ombudsman Sumatera Barat, Yoenafri, memberi angin segar kepada peserta, agar tak sungkan-sungkan membuat laporan kepada Ombudsman, jika menerima perlakuan yang tidak baik dari pimpinan. Misalnya, tindakan kesewenang-wenangan pimpinan dalam soal pangkat dan jabatan, sehingga merugikan pegawai bersangkutan.
Begitu juga, terhadap pegawai yang tidak mendapatkan pelayanan baik pada instansi lain, juga dapat membuat pengaduan ke Ombudsman. Tapi, menurut Yoenafri, laporan yang dibuat harus berdasarkan fakta dan data yang akurat, dengan melampirkan KTP.
“Dan sebaiknya, sebelum membuat laporan, melakukan evaluasi diri, apakah tindakan kita sudah baik selama ini. Jangan hanya pintar mengadukan orang, sementara diri sendiri juga bermasalah,” ingatnya.
Dikatakan Yoenafri, Ombudsman tetap dengan misinya untuk memberi dorongan agar aparat publik mampu menjalankan fungsinya secara baik. Bagaimanapun Ombudsman sebagai institusi pengawasan tetap berjalan ditempatnya agar penyelenggara negara segera berjalan cepat menuju ke arah pemerintahan yang baik.
