Simpang Ampek – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar) menghentikan proses laporan dugaan pelanggaran dana kampanye pasangan bupati terpilih, Syahiran-Yulianto yang diajukan pasangan calon bupati, Zulkenedi Said-Risnawanto.
“Setelah kami kaji secara teliti berdasarkan aturan yang ada maka maka laporan terkait Rekening Khusus Dana Kampaye (RKDK) tidak memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi syarat materil,” kata Ketua Panwaslu Pasaman Barat, Asril di Simpang Ampek, Selasa.
Ia mengatakan dari kajian Panwaslu maka laporan tersebut tidak memenuhi syarat materil sesuai peraturan Bawaslu nomor 11 tahun 2014 tentang pengawasan pemilihan umum.
Pada peraturan Bawaslu itu syarat materil itu adalah identitas terlapor, nama dan alamat terlapor, peristiwa, uraian kejadian, waktu dan tempat peristiwa terjadi. Serta saksi-saksi yang mengetahui peristiwa itu dan sejumlah barang bukti.
“Selain itu juga mengenai persolan waktu laporan. Sesuai aturan laporan itu seharusnya masuk maksimal tujuh hari setelah kejadian,” ujarnya.
Dari laporan terlapor tersebut, maka laporan pasangan calon tersebut tidak memenuhi persyaratan materil yang sudah diatur dalam peraturan Bawaslu itu.
“Dengan itu maka Panwaslu melakukan pleno dan menyatakan laporan Zulkenedi Said-Risnawanto yang diwakili oleh Rusman tidak memenuhi syarat,”tegasnya.
Menurutnya, pelapor melaporkan Syahiran-Yulianto terkait hasil audit Rekening Khusus Dana Kampaye (RKDK) oleh akuntan publik.
Dalam laporan itu dikatakan rekening dibuka tidak atas nama pasangan calon tetapi dibuka atas nama tim kampanye.
Selain itu nama pemilik RKDK antara informasi yang tercantum dalam rekening koran tidak sesuai dengan nama Syahiran-Yulianto.
Menurut dia, sesuai PKPU nomor 8 tahun 2015 tentang laporan dana kampanye maka tidak ada sanksi tegas mengenai hasil audit dana kampanye. Namun dari hasil audit itu hanya ada patuh dan tidak patuh.
“Kecuali pasangan calon tersebut tidak melaporkan dana kampanye sesuai waktu yang ditetapkan. Selain itu juga menerima bantuan dari lembaga lain diantaranya lembaga asing, pemerintah, BUMN/BUMD dan orang tidak dikenal,” jelasnya.
Ia mengatakan dari laporan yang ada maka jelas tidak memenuhi persyaratan menurut aturan. Dengan demikian maka proses laporan itu dihentikan.
“Apalagi pasangan Syahiran-Yulianto sudah ditetapkan KPU Pasaman Barat sebagai bupati dan wakil bupati terpilih. Jadi laporan itu tidak diteruskan dan prosesnya dihentikan,” katanya. (Ant/Oleh Altas Maulana)
