Jakarta – Akar permasalahan dari ribuan pengungsi etnis Rohingya yang kabur dari Myanmar untuk mencari penghidupan yang lebih baik di negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara, adalah perlakuan diskriminasi yang dibuat oleh pemerintah Myanmar.
“Akar masalah pengungsi Rohingya sebenarnya bukan ‘human trafficking’ (perdagangan manusia). Mereka tidak akan keluar dari negaranya jika tidak ada diskriminasi dan penindasan,” kata Anggota Komisi I DPR RI Ahmad Zainuddin dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.
Untuk itu, menurut politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, bila Myanmar tidak mengatasi permasalahan ini dengan baik maka ASEAN sudah selayaknya meninjau ulang posisi Myanmar sebagai Ketua di ASEAN saat ini.
Apalagi, ia mengingatkan bahwa Myanmar sebagai Ketua ASEAN saat ini seharusnya bisa menunjukkan tanggung jawab terhadap stabilitas kawasan Asia Tenggara, termasuk dalam isu HAM yang erat kaitannya dengan etnis Rohingya.
“Jangan sampai isu-isu keamanan dan HAM menyandera langkah yang sudah dilakukan ASEAN menuju MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) 2015,” katanya.
Sebelumnya, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Slamet Effendy Yusuf mengatakan, pemerintah harus tegas kepada Myanmar dan menyatakan bahwa tindakan mereka terhadap etnis Rohingya tidak benar.
“Saya melihat pemerintah Indonesia dan ASEAN masih belum jelas terhadap masalah ini. Indonesia tidak pernah membuat pernyataan yang cukup jelas,” kata Ketua Majelis Ulama Indonesia tersebut pada diskusi publik Nestapa Kemanusiaan, Save Rohingya” di Jakarta, Kamis (21/5).
Karena itu tidak cukup Indonesia, Malaysia dan Thailand hanya memutuskan tentang mau menampung pengungsi Rohingya tapi seharusnya memberi isyarat kepada Myanmar bahwa tindakan mereka tidak benar baik dari sudut prinsip-prinsip penegakan HAM juga dari sistem yang dianut di kawasan ini sebagai kawasan yang harus semakin didemokratisasikan.
Sementara itu, Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengatakan Indonesia dapat mensponsori konferensi internasional masalah rohingya untuk mencari solusi atasi masalah eksistensi suku Rohingya di Myanmar.
“Tragedi kemanusiaan terhadap entis Rohingya seharusnya tidak hanya fokus pada penanganan pengungsi, juga langkah politis dan diplomatis bersama untuk memberikan tekanan kepada Myanmar agar menyelesaikan problem domestik mereka,” kata Yusril Ihza Mahendra melalui pernyataan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (23/5).
Menurut Yusril, masyarakat maupun Pemerintah Myanmar memang cenderung diskriminatif terhadap etnis minoritas baik Rohingya yang beragama Islam maupun Karen yang beragama Katholik.
Sumber: Antara/Oleh Muhammad Razi Rahman