Presidium Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Prof Nanat Fatah Natsir mengatakan rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebaiknya dibicarakan bersama DPR terlebih dahulu.
“Kenaikan harga BBM bersubsidi sangat berkaitan dengan anggaran. Bagaimana kalau DPR tidak setuju?” kata Nanat Fatah Natsir, Senin (17/11).
Mantan rektor UIN Bandung itu mengatakan meskipun tidak ada ketentuan hukum yang jelas, tetapi akan lebih baik bila pemerintah mengonsultasikan kebijakan setiap kebijakan yang diambil kepada DPR.
Terkait kebijakan penaikan harga BBM bersubsidi, Nanat mengatakan dari aspek politis penting untuk dibicarakan terlebih dahulu dengan legislatif karena DPR memiliki hak anggaran. “Rencana mengurangi subsidi dan menaikan harga BBM akan berimplikasi kepada postur anggaran 2015 yang sudah diputuskan. Persoalan akan menjadi panjang bila DPR tidak setuju,” tuturnya.
Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan kebijakan menaikan harga BBM bersubsidi masih menunggu hasil rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.”Sedang ada pembahasan lebih lanjut di tingkat Menko Perekonomian. Kami masih menunggu apa hasil rapat tersebut,” kata Andi Widjajanto seusai sidang kabinet di Kantor Kepresidenan, Senin sore
Andi mengatakan kebijakan realokasi subsidi akibat kenaikan harga BBM secara teknis akan melibatkan 12 kementerian di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian dan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Andi mengatakan dalam rapat kabinet Menteri Perdagangan Rahmat Gobel menyatakan harga komoditas pangan relatif normal menjelang rencana kenaikan harga BBM. (Ant)