Padang,BeritaSumbar.com,-Tim Jeffrie Geovanie (JG) anggota DPD RI kembali mengadakan kunjungan ke Sumatera Barat dalam rangka mengumpulkan aspirasi masyarakat. Kunjungan ini dimaksudkan untuk menggali kebutuhan-kebutuhan masyarakat terkait kebutuhan sehari-hari maupun masukan dan kritikan terhadap program-program yang sedang dijalankan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Dalam kunjungan ke Kota Padang Senin lalu, Tim JG mengadakan pertemuan dengan mengundang perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi seperti Universitas Islam Nasional Imam Bonjol dan Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan itu terbuka masukan-masukan dari mahasiswa yang dimaksudkan untuk dapat dijadikan catatan bagi Jeffrie Geovanie dalam mengemban tugas sebagai anggota DPD RI.

Mahasiswa banyak menyampaikan kritikan terhadap isu-isu politik nasional yang terjadi. Rizky salah satu peserta menyampaikan kritikan mengenai adanya rencana Mendagri beberapa waktu lalu untuk mengangkat perwira polisi aktif menjadi Pelaksana Tugas (PLT) Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara. Menurut Rizky hal itu seolah ingin mengembalikan dwifungsi ABRI yang dulu berlaku pada zaman orde baru.

“hal ini cukup mengkhawatirkan bagi demokrasi Indonesia karena dengan pengangkatan perwira polisi aktif selain melanggar UU Kepolisian juga berpotensi untuk terjadinya penyalahgunaan kekuasan. Sebaiknya hal ini untuk kedepannya tidak ada lagi rencana seperti ini”, kata Rifki.

Selain itu persoalan terkini yang juga menjadi perhatian mahasiswa adalah mengenai UU MD3 yang saat ini menjadi polemik dengan adanya kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk memberlakukan pasal yang dianggap anti kritik terhadap anggota Dewan. Menurut Dolly Putra, alumni UIN Imam Bonjol yang hadir pada kesempatan itu, pemberlakuaan pasal 122 khususnya yang menyatakan MKD dapat mengambil langkah hukum pada perorangan ataupun kelompok karena dianggap merendahkan kehormatan DPR dan anggotanya, berpotensi besar menjadi pasal karet yang akan membungkam kritikan dari masyarakat terhadap kinerja anggota Dewan.

“meskipun pasalnya tentang penghinaan namun hal ini bisa melebar dan berpotensi untuk membungkam kritikan masyarakat khususnya elemen mahasiswa yang selalu konsisten mengkritik kinerja anggota Dewan”, kata Dolly. Kami dari elemen masyarakat berharap Jeffrie Geovanie selaku anggota DPD RI dapat menyuarakan keresahan hati kami ini sehingga pemerintah dan DPR dapat merevisi pasal tersebut sehingga tidak ada keragu-raguan dalam menyampaikan kritikan kepada anggota dewan”, pungkas Dolly.

Kinerja anggota dewan dan politikus Indonesia memang menjadi sorotan mahasiswa yang hadir pada kesempatan ini. Mahasiswa menganggap kinerja anggota dewan dalam melakukan fungsi penyeimbang pemerintah masih jauh dari harapan. Apalagi masih banyak anggota dewan yang tertangkap karena terlibat dalam tindakan-tindakan korupsi. Perilaku koruptif ini menurut Rini, salah satu peserta menjadi salah satu alasan banyaknya generasi muda yang apatis terhadap politik dan menganggap politik tidak penting dalam kehidupan mereka.

“saya sendiri selaku mahasiswa menganggap masa bodoh dengan politik karena lebih banyak melihat politikus yang lebih memikirkan perebutan jabatan ketimbang memikirkan solusi atas kesulitan-kesulitan hidaup masyarakat”, kata Rini.

Pertemuan ini mengungkapkan banyak persepsi mahasiswa terhadap isu nasional dan pandangan mereka terhadap politik. Jeffrie Geovanie mengatakan bahwa generasi muda tidak boleh dan tidak bisa abai apalagi apatis terhadap politik karena apa-apa yang kita dapati sehari-hari mulai dari memakai jalan raya, dunia pendidikan bahkan belanja di pasar semua adalah produk politik. Karena itu generasi muda seharusnya melek politik dan ikut terlibat dalam proses-proses politik di lingkungannya supaya politik Indonesia semakin ke depan semakin baik.

Selain mengadakan pertemuan dengan mahasiswa, Tim JG juga melakukan kunjungan ke Kelurahan Lolong Belanti Kota Padang. Dalam pertemuan ini masyarakat banyak mengeluhkan persoalan lingkungan dan kesulitan hidup sehari-hari. Rina, warga setempat mengatakan persoalan utama warga adalah tidak adanya drainase jalanan sehingga ketika hujan maka air akan menggenang di jalanan hingga rumah warga.

“apabila hujan lebat maka air masuk hingga ke dalam rumah. Karena itu kami meminta kepada Jeffrie Geovanie untuk menyampaikan aspirasi kami kepada Walikota Padang supaya drainase di daerah kami diwujudkan”, kata Rina.

Selain itu warga juga mengeluhkan tentang fasilitas posyandu yang sangat tidak memadai. Warga mengatakan bahwa posyandu yang melayani sekitar 60 anak dan balita tersebut membutuhkan berbagai sarana antara lain timbangan anak.  Selain itu juga membutuhkan peningkatan anggaran karena selama ini anggaran yang ada hanya sebesar Rp. 100.000 setiap pertamuan yang digunakan untuk membiayai makanan tambahan bagi anak-anak. “dana tersebut sangat kurang karena harus menyediakan makanan bergizi bagi 60 anak sehingga kualitas dan kuantitas makanan tidak sesuai harapan kami”, kata Eni yang aktif dalam kegiatan Posyandu. Warga yang hadir mengamini masukan dari ibu Eni tersebut dan juga mengharapkan Jeffrie Geovenie dapat menyampaikan hal ini kepada Walikota Padang.

Sementara itu persoalan Kartu Indonesia Sehat yang tidak merata dan salah sasaran juga masih ditemukan di daerah ini. Masih banyak masyarakat miskin yang berhak mendapatkan layanan tersebut belum mendapatkan kartu sehingga mengalami kesulitan dalam berobat. Sementara ada warga yang tergolong lebih mampu masih memiliki kartu tersebut. Warga berharap semua warga miskin dapat menikmati layanan KIS dan pemerintah dapat menambah kuantitas KIS untuk dapat dinikmati warga.(*)