Lima Puluh Kota, beritasumbar.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lima Puluh Kota menyoroti lambannya realisasi target pendapatan asli daerah (PAD) Dinas Pariwisata, Pemudan, dan Olahraga (Disparpora) setempat, dimana sampai Juni 2022 baru Rp650 juta dari yang ditargetkan Rp7,5 miliar.
Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Deni Asra menyebut capaian target PAD adalah salah satu indikator kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Apabila capaiannya jauh dari target maka kinerja patut dipertanyakan.
“Ini menunjukkan tidak inovasi di OPD tersebut. Karena itu, Kepala Daerah harus melakukan evaluasi,” kata politisi Partai Gerindra itu, Kamis (16/6).
Menurutnya, untuk membenahi Lembah Harau yang merupakan salah satu sumber utama PAD Limapuluh Kota diperlukan kerja-kerja serius yang komperehensif dengan melibatkan banyak pihak.
“Persoalan Lembah Harau ini sangat kompleks dan butuh kebijakan yang tidak parsial,” ulasnya.
Pihaknya mendesak Bupati Limapuluh Kota, Safaruddin Dt. Bandaro Rajo untuk menunjukkan keseriusannya untuk mengelola Lembah Harau.
“Harus ada master plan dan langkah-langkah yang solutif dari permasalahan Lembah Harau,” tambahnya.
Kepala OPD, katanya harus melahirkan inovasi sebagai upaya untuk dapat memenuhi target yang sudah ditetapkan.
“Jadi tidak bisa kalau bekerja hanya masuk kantor dan memipin rapat-rapat saja. Apa inovasi yang dilahirkan? Eksekusinya bagaimana, efeknya seperti apa, dan bagaimana evaluasi dari setiap program tersebut,” katanya.
Kepala Disparpora Limapuluh Kota, Desri bahwa untuk 2022 pihaknya dibebankan target PAD sebesar Rp7,5 miliar dan sampai Juni 2022, realisasinya baru Rp650 juta.
Dia pun menyebut bahwa target PAD yang cukup besar itu ditetapkan ketika ada rencana untuk menaikkan harga tiket masuk ke Lembah Harau dari Rp5.000 ke Rp20.000. Tapi sampai kini Perda tersebut belum juga disahkan dan tiket masuk Lembah Harau masih tetap Rp5.000. (Di)
