Pembebasan bersyarat terhadap terpidana pembunuh aktivis Munir, Polycarpus, tidak hanya mencedrai keadilan bagi korban dan sahabat munir, namun juga merusak rasa keadilan publik dan demokratisasi di indonesia.
Demikian dikatakan Sekretaris Ekskutif Komite Solidaritas untuk Munir (Kasum) Choirul Anam. Dia menganggap pembebasan bersyarat Polycarpus sebagai ‘kado’ pertama dari pemerintahan Jokowi-JK, terhadap penegakan keadilan HAM di tanah air.
“Ini menjadi ‘kado’ pertama untuk Jokowi atas komitmentnya terhadap HAM, seberapa berani dan berkomitmen Jokowi atas HAM,” ujar Chairul dalam siaran pers yang diterima Metrotvnews.com, Sabtu (29/11/2014).
Dia menilai pembebasan bersyarat untuk poly mencermikan pemerintahan Jokowi gagal mengkonsolidasi aparaturnya untuk konsisten dan komitmen terhadap keadilan HAM. “Ini pertanda buruk bagi pemerintahan Jokowi,” tukas dia.
Kasum, kata Chairul, meminta Jokowi untuk mengevalusi pembebasan bersyarat tersebut, membatalkannya, dan menghentikan semua proses pemberian remisi terhadap Poly untuk kedepannya.
Dia juga mengharapkan Jokowi seharusnya membuka kembali kasus Munir, bukan malah memberikan pembebasan bersyarat pada pilot maskapai Garuda Indonesia yang divonis 20 tahun penjara itu.
“Memang benar hak narapidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, namun tidak untuk kejahatan serius atau kejahatan berat HAM. Karena kejahatan tersebut dilakukan tidak atas kehendak sendiri, namun juga atas penyalahunaan kewenangan, kekuasaan, dan fasilitas negara,” kata Chairul.
Sumber: Metro TV News
