Nyaris semua organisasi kepemudaan (OKP) beserta kepengurusan DPD KNPI Payakumbuh, sudah tak sesuai dengan UU Nomor 30 Tahun 2009, tentang Kepemudaan. Sesuai undang-undang, usia pengurus hariannya tak boleh lewat 30 tahun. Sementara, usia pengurus harian OKP dan KNPI, sudah di atas batas usia tersebut.
Menyikapi persoalan itu, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Payakumbuh menggelar acara rapat koordinasi dengan KNPI dan 18 OKP di Payakumbuh, di Hotel Bundo Kanduang Payakumbuh, selama dua hari, 16-17 April. Disparpora memberikan pencerahan tentang UU Kepemudaan itu kepada seluruh pengurus OKP dan KNPI.
Gelar acara tersebut dibuka Walikota Payakumbuh diwakili Asisten II Setdako H. Amriul. Sedangkan nara sumbernya, juga didatangkan dari Dinas Olahraga dan Pemuda Sumatera Barat serta Sekretaris Disparpora Payakumbuh Dafrul Pasi dan Kabid Olahraga Firdaus. Dalam acara ini, juga didatangkan Kepala BNNK Payakumbuh untuk memberikan pencerahan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.
Asisten II Setdako Payakumbuh Amriul, mengatakan, perhatian Pemko terhadap organisasi kepemudaan di kota ini, cukup tinggi. Pemuda bagian dari objek dan subjek pembangunan. Peran OKP dan KNPI dalam membangun fisik dan pemuda di kota ini sangat diharapkan. Pemerintah tak bisa jalan sendiri dalam menjalankan perannya, sebut Amriul.
Hanya saja, sebut Amriul, akibat UU Nomor 40 itu, Pemko tak bisa berbuat banyak, memberikan bantuan atau hibah kepada KNPI. Oleh sebab itu, KNPI diminta segera membenahi kepengurusannya serta mendorong seluruh OKP di bawah naungan KNPI untuk melakukan hal yang sama.
Tahun anggaran 2014 ini, kata Sekretaris Disparpora Dafrul Pasi, DPD KNPI Payakumbuh tak mendapat anggaran dalam APBD Payakumbuh. Karena, usia pengurusnya, yang di atas 30 tahun. Dampaknya, KNPI sulit melakukan aktifitas kepemudaan. “Kita berharap, tahun ini KNPI mampu membenahi seluruh OKP, sehingga Pemko dapat menyalurkan anggaran buat KNPI, simpulnya.
