27.1 C
Padang
Kamis, Agustus 11, 2022
spot_imgspot_img
Beritasumbar.com

Pemerintahan Bentuk Organisasi Independen Infrastruktur
P

Kategori -
- Advertisement -

Jakarta – Pemerintah membentuk Organsiasi Independen Infrastruktur dengan tugas antara lain untuk memberikan rekomendasi dan evaluasi kebijakan untuk memperlancar pembangunan sektor ini, kata Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

“Fungsi utama organsiasi independen infrastruktur, yakni ibarat untuk mengurangi ‘bottlenecking’, penggodok rekomendasi bagi pemerintah agar pembangunan infrastruktur dapat lebih cepat dan lancar untuk investor,” kata Deputi Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas Dedy S. Priatna dalam keterangan resmi di laman Bappenas, di Jakarta, Senin.

Pembentukkan organisasi independen infrastruktur ini juga diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Badan di bawah naungan Australian Aid, Indonesia Infrastructure Initiative.

Dedy menuturkan organsiasi independen infrastruktur ini akan beranggotakan pemerintah, swasta dan perguruan tinggi.

Bappenas menyebut Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, dan Universitas Gadjah Mada, sudah mendukung pembentukkan organisasi ini.

Dalam memberikan rekomendasi kepada pemerintah, organisasi ini juga akan menjaring kebutuhan investor, seperti misalnya ketersediaan lahan, keringanan regulasi, dan juga insentif lainnya.

“Institut ini menjadi advokat, menjadi penyambung dengan pemerintah agar pemerintah mau melakukan usulan,” kata Dedy.

Meski diinisiasi pemerintah, Dedy mengatakan, organisasi ini akan dibiayai swasta yang menjadi anggota.
Nilai yang harus dibayar tersebut berdasarkan hasil survei kemampuan bayar pihak swasta.

Pembangunan infrasruktur merupakan program prioritas pemerintah untuk menopang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan pemerataan ekonomi.

Prioritas pembangunan infrastruktur diakomodasi dengan kebijakan alokasi anggaran yang meningkat sekitar 60 persen menjadi Rp290,3 triliun pada 2015.

Adapun data dari Bappenas menunjukkan bahwa kebutuhan biaya untuk pembangunan infrastruktur selama lima tahun ke depan sesuai dengan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 mencapai Rp4.796 triliun.

Dari total kebutuhan tersebut, pemerintah memenuhi dana dari APBN sebesar Rp1.433 triliun, dan APBD Rp545 miliar, sedangkan sisanya dipenuhi oleh konstribusi BUMN Rp1.066 triliun dan swasta Rp1.751 triliun. (Ant/Indra Arief Pribadi)

- Advertisement -
- Advertisement -

BERITA PILIHAN

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Tulisan Terkait

- Advertisement -spot_img