Pelaksanaan Pekan Kondom Nasional (PKN) 1-7 Desember 2013 mengundang badai protes dan penolakan keras dari berbagai Ormas dan elemen masyarakat. Rencana kondomisasi dalam rangka pekan peringatan Hari AIDS sedunia dimulai Minggu (1/12).
MUI Pusat menyatakan menolak tegas gelaran PKN 2013. Ketua MUI Pusat Bidang Seni dan Budaya, KH Ahmad Cholil Ridwan menegaskan, pembagian kondom secara gratis tidak layak diterapkan di Indonesia, sebab negeri ini tak berbudaya seperti Barat. “PKN itu identik mendorong orang banyak untuk berzina, hukumnya lebih haram dari berzinanya sendiri. Ini zina massal namanya, PKN wajib ditolak. Indonesia bukan Eropa,” tegasnya dilansir hidayatullah, Ahad kemarin.
Diwartakan sebelumnya, PKN digelar oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) dan produsen kondom DKT Indonesia di 12 kota se-Indonesia. Pada gelaran ini panitia akan membagi-bagikan kondom secara gratis.
Gelaran sepekan (7-12/12) itu dinilai Cholil bukan solusi tepat menanggulangi AIDS. Solusinya dengan penerapan hukum Islam. ”Untuk antisipasi wabah AIDS, hanya dengan berlakukan syariat Islam di negeri Muslim ini. Memberlakukan hukum yang cocok dengan mayoritas sangat demokratis,” serunya.
Senada, Pengurus Muhammadiyah Mustofa B. Nahrawardaya mendesak, segenap elemen masyarakat menolak ide gila tersebut dan menuntut penghentian segala kegiatan yang terkait dengan hajatan itu. “Kepada siapapun yang berani menggelar acara-acara yang merusak mental dan kesehatan generasi muda kita melalui kemasan-kemasan yang seolah-olah adalah aksi sosialisasi pencegahan AIDS, padahal itu cenderung sosialisasi penyebaran AIDS, harus kita tolak,” tegas Mustofa, Minggu (1/12).
Menurutnya, sudah banyak persoalan yang dihadapi Bangsa Indonesia dan belum terpecahkan hingga kini, namun masih ditambahi dengan banyak masalah baru yang tak ada manfaatnya.
Untuk itu, perlu dihemat tenaga, anggaran, pemikiran dan peluang agar bisa dimanfaatkan sebesar-besar untuk kepentingan bangsa. “Presiden harus tegas menolak rencana-rencana yang boleh saya bilang ‘kebablasan’ itu. Tak ada alasan bagi Presiden untuk membiarkan rencana tersebut berlangsung di tengah-tengah rakyat yang mayoritas memeluk Islam. Sebagaimana ajaran Islam, berzina adalah haram, maka tidak boleh ada pihak yang mencoba memaksakan diri menciptakan situasi kurang bersahabat dengan masyarakat Indonesia yang masih memegang adat ketimuran serta memiliki agama yang menentang zina,” ungkap Koordinator Indonesian Crime Analyst Forum (ICAF) ini.
Rekasi keras atas Pekan Kondom Nasional 2013 juga mendapat reaksi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Mereka menilai kampanye tersebut bukan solusi mencegah HIV/AIDS, melainkan menimbulkan peluang seks bebas di masyarakat.
“Kampanye pembagian kondom sebagai bentuk mencegah HIV/AIDS adalah tindakan irasional. Sebab pembagian dan penyuluhan terkait kondom bukanlah solusi utama dalam pencegahan HIV/AIDS. Tidak sepantasnya lembaga besar seperti KPAN menyelenggarakan kampanye tersebut,” tegas Kabid Humas Tangsel itu.
Yuli berujar, edukasi pembenahan akhlak merupakan hal penting dalam pemberantasan HIV/AIDS. Jika kondom dibagikan secara bebas, sama saja memfasilitasi masyarakat untuk melakukan seks di luar nikah. Apalagi sasaran dalam kampanye tersebut di antaranya lingkungan kampus. Kami tidak bisa mentolerir rencana konyol itu yang dapat merusak generasi muda penerus bangsa. “Mayarakat Indonesia mayoritas memiliki keyakinan agama. Semua agama melarang seks bebas, terutama Islam. Kampanye tersebut bertolak belakang sekali dengan jati diri bangsa yang dikenal menjunjung nilai keagamaan. Alih-alih penyelesaian masalah, malah taruhan moral bangsa kian parah,” ujarnya.
Sebelumnya, penolkan juga disampaikan Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) Said Aqil Sirodj, dalam jumpa pers di Kantor PBNU, Jakarta Pusat. Ia mendesak Kemenkes mencabut program kampanye kondom kepada masyarakat. Pasalnya program tersebut justru kontraproduktif bagi upaya pemerintah dalam mengurangi atau mencegah menyebarnya HIV/AID. “Kami terkejut dan terkaget-kaget dengan rencana Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi yang akan membagi-bagikan kondom pada pelajar,” tegasnya.
Said yang juga Ketum PBNU bersama 13 ormas Islam yang tergabung dalam LPOI menegaskan bahwa program pembagian kondom oleh Kemenkes tidak bisa ditolerir. Karena program tersebut menurut LPOI justru mentolerir adanya hubungan seks bebas yang dengannya justru memberikan dorongan psikologis bagi para pelajar untuk berbuat seks. “Mau jadi apa negara ini kalau seakan-akan dipersilahkan pakai kondom. Kami meminta rencana tersebut dicabut,” ucap Said.
Sementara itu, Memnkes Nafsiah Mboi berdalih, Kementerian Kesehatan tidak terlibat dalam acara Pekan Kondom Nasional yang digelar di 12 kota di Indonesia pada 1 – 7 Desember 2013. Kata Menkes, program itu dibuat oleh produsen kondom DKT Indonesia. “Jadi, jangan beritakan Menkes bagi-bagi kondom, ya,” kata Nafsiah Mboi .
Menkes mengatakan, tahun lalu pihaknya memang ikut dalam program Pekan Kondom Nasional itu, tapi tahun ini tidak.
Tapi dia mengakui pembagian kondom biasanya dilakukan tidak di sekolah atau di kampus melainkan di tempat-tempat yang rawan dengan kegiatan seks yang beresiko penularan HIV/AIDS seperti di kawasan pelacuran, tempat hiburan malam, dan kalangan pengguna narkoba.
Dia menambahkan, kondom bukan barang terlarang seperti narkoba sehingga pembagian kondom tidak perlu dirisaukan. Katanya, sosialisasi kondom telah dilakukan oleh Kemenkes di Indonesia sejak tahun 1970-an. Tujuannya pun, kata Menkes bukan untuk menganjurkan seks bebas tapi untuk mencegah penularan HIV/AIDS.
Dia menilai pembagian rokok gratis di tempat-tempat umum lebih berbahaya ketimbang pembagian kondom. “Dari coba-coba jadi ketagihan,” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, KPAN bersama dengan DKT Indonesia berencana menyelenggarakan Pekan Kondom Nasional (PKN) ke-7 yang tahun ini akan dimulai satu hari sebelum Hari AIDS Sedunia (HAS) yang jatuh pada tanggal 1 Desember dan berlangsung selama satu minggu sampai 7 Desember. (haluan)
