Padang,BeritaSumbar.com,-Ombudsman nyatakan ada maladministrasi dalam penurunan penumpang dosen UNP beberapa waktu lalu.
Hal itu, terungkap dalam pertemuan konsiliasi yang dihadiri oleh Pelapor atas nama Reno Fernandes, Pimpinan Wilayah BRI Sumatera Barat Syamsul Arifin, Sekretaris Dishub Padang Yudi Indra Syani, dan pakar transportasi publik Unand Yossyafra.
Maladministrasi terjadi, kerena sejak awal Pramugara membiarkan Pelapor naik, padahal sesuai SOP Trans Padang, Pramugara mesti memastikan penumpang melakukan Tapping pada mesin EDC. Dalam kasus ini, jangankan melakukan Tapping, punya kartupun tidak, tapi Pramugara tidak cermat, atas kelalain itu, malah penumpang pula yang diturunkan di jalan.
Konsiliasi berlangsung dari pukul 10.00 sampai dengan 14.30 dibuka oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Sumbar Yefri Heriani. Masalah ini sempat viral dan jadi perbincangan publik di Kota Padang.
Yunesa Rahman konsiliator dan asisten pemeriksaan laporan menyebutkan ada 5 kesimpulan dan 3 kesepakatan diperoleh dalam pertemuan tersebut, ujar Yunes.
Kita menemukan maladministrasi berupa penyimpangan prosedur atau SOP yang dilakukan oleh Pramugara Trans Padang dalam menurunkan penumpang (Pelapor) Trans Padang yang tidak memiliki Kartu Brizzi, imbuh Yunes.
Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Padang Yudi Indra Syani menyampaikan terkait masalah tersebut, Dishub sudah menyampaikan kepada Pramugara untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan kepada penumpang, ujar Yudi.
Selain itu Dinas Perhubungan Kota Padang telah mencoba menawarkan kerjasama dengan berbagai Bank dan pihak lain terkait dengan implementasi metode pembayaran non tunai pada Trans Padang, imbuh Yudi.
Kemudian Yosaafra menjelaskan bahwa stakeholder atau pemangku kepentingan harus mencarikan solusi dan jalan keluar untuk memperluas akses penjualan kartu non tunai dan pengisian saldonya (Top-Up), butuh sosialisasi lebih banyak dan edukasi kepada pengguna layanan, ujarnya.
Dalam pelaksanan kedepannya diperlukan penyempurnaan SOP atau Petunjuk Teknis untuk memuat terkait aturan bagi pengguna transportasi Trans Padang yang tidak memiliki kartu pembayaran non tunai.
Misalkan kedepannya, Dishub dan BRI dapat melanjutkan promo berupa diskon atau reward bagi penumpang pengguna Kartu Pembayaran Non Tunai, ujar Yos.
Reno sebagai Pelapor menyarankan agar masyarakat dapat membeli Kartu Brizzi melalui Pramugara agar masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan Kartu Brizzi, Namun Dishub menyanggah bahwa hal tersebut pernah dilakukan dan terjadi fraud atau kecurangan, hal tersebut karena operasional Trans Padang Supir dan Pramugara dibawah koperasi. Selain itu menjaga profesionalitas mereka, sehingga diminimalisir transaksi berupa uang tunai.
Yunesa Rahman menyampaikan ada tiga kesepakatan dalam pertemuan tersebu. Pertama; Dishub Padang
melengkapi, mengesahkan dan menginformasikan ke publik atau pengguna transportasi Trans Padang mengenai SOP Pelayanan Bus Trans Padang, termasuk salah satunya SOP tentang Pramugara. Kedua;
BRI Kantor Cabang Padang dan Dinas Perhubungan Kota Padang sepakat akan menambah intensitas sosialisasi mengenai titik-titik lokasi dimana saja yang dapat di akses bagi masyarakat untuk mendapatkan Kartu Brizzi. Ketiga;
Dinas Perhubungan Kota Padang berkomitmen akan mengupayakan alternatif kerjasama dengan Bank atau Pihak Lain dalam mendukung program pembayaran transportasi Trans Padang secara non tunai.(*/rel)
