PERTAMA IZINKANLAH KAMI MENGUCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA SAUDARA PIMPINAN DAN SEGENAP ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT, TELAH BERKENAN UNTUK MENJADWALKAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG KAMI AJUKAN, SEHINGGA DALAM RANGKA MENJALANKAN AMANAH DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, DAPAT BERJALAN DENGAN LANCAR DAN TIDAK MENEMUI HAMBATAN YANG BERLAKU.
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI DASAR DALAM MENJALANKAN RODA PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MENJADI SUATU LANDASAN PIJAKAN YANG PERLU KITA PERHATIKAN. SALAH SATU ATURAN PELAKSANAAN DARI UNDANG-UNDANG TERSEBUT YAITU DENGAN KELUARNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH. UNTUK PELAKSANAAN DARI DUA PERATURAN DI ATAS ADALAH MELALUI INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 061/2911/SJ TAHUN 2016 TENTANG TINDAK LANJUT PERATURAN PEMERINTAH DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH YANG MENGAMANATKAN KEPADA PEMERINTAHAN DAERAH UNTUK MEMBENTUK PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.
APA YANG DIAMANAHKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERSEBUT SANGAT BERPENGARUH DALAM PELAKSANAAN RODA PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA KE DEPANNYA. PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH YANG KAMI AJUKAN MERUPAKAN RANGKAIAN YANG TIDAK BISA DIPISAHKAN DENGAN KEBIJAKAN DAERAH YANG LAIN, SEPERTI RPJMD, KUA PPAS TAHUN 2017, DAN PERDA APBD TAHUN 2017. TENTULAH HAL INI MENJADI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KITA BERSAMA SELAKU PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH UNTUK MENJALANKAN AMANAH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DIMAKSUD.
KAMI BERHARAP MUDAH-MUDAHAN MELALUI KEBERSAMAAN DAN KEMITRAAN YANG KITA BANGUN, RANCANGAN PERATURAN DAERAH INI DAPAT KITA TUNTASKAN PEMBAHASAN SESUAI DENGAN MEKANISME DAN TAHAPAN YANG BERLAKU. SEMUA INI TENTU MEMBUTUHKAN PENGORBANAN WAKTU, TENAGA, DAN PIKIRAN KITA BERSAMA.
SDR. PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD YANG TERHORMAT, SERTA HADIRIN YANG BERBAHAGIA