25.3 C
Padang
Rabu, Juli 28, 2021
Beritasumbar.com

Menteri politik Jokowi berwatak Orde Baru
M

Kategori -

Oleh : Didik Supriyanto

Sebulan berlalu, mulai tampak kerja nyata Kabinet Kerja bentukan Presiden Joko Widodo. Kementerian bidang kesejahteraan bergerak cepat mengeluarkan KIP, KIS, dan KKS sebagai jaring pengaman sosial atas kenaikan harga BBM bersubsidi yang dikalkulasi kementerian bidang perekonomian. Langkah cepat kementerian bidang maritim membuat kita sadar, betapa bayak salah urus di bidang martim ini.

Namun jika memperhatikan kerja kementerian bidang hukum dan politik, maka muncul catatan negatif. Tindakan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menghentikan sementara pembuatan e-KTP, memang bisa diterima. Sudah menjadi rahasia umum, banyak ketidakberesan di sini. Tetapi pernyataannya, bahwa server e-KTP ada di luar negeri, menunjukkan Tjahjo belum paham sepenuhnya masalah ini.

Sebelumnya, sehari setelah dilantik, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly mengesahkan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di bawah Muhammad Romahurmuziy. Padahal kisruh di PPP sedang kuat-kuatnya sehingga diperlukan kebijakan yang sangat hati-hati untuk pengesahan kepengurusan ini.

Tentu saja keputusan super cepat Yasonna itu tidak lepas dari kepentingan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang tengah bersaing keras dengan Koalisi Merah Putih (KMP) di DPR. Namun justru di situ masalahnya: Yasonna lebih bertindak sebagai politisi daripada pejabat negara. Padahal seorang politisi harus segera membuang kepentingan politiknya begitu selesai mengucapkan sumpah jabatan.

Di tengah perpecahan Partai Golkar, Selasa (25/11), Menteri Koordinator Hukum Politik dan Keamanan, Tedjo Edhy Purdijatno, membuat pernyataan mengagetkan, “Saya sarankan Polri supaya tidak berikan izin di Bali tanggal 30.”

Maksudnya, Tedjo minta agar Polri tidak izinkan penyelenggaraan Munas Partai Golkar pada 30 November nanti. Inilah munas yang dihendaki kubu Aburizal Bakrie, tapi ditolak kubu Agung Laksono.

Pernyataan Tedjo itu mengingatkan kita pada cara-cara pemerintah Orde Baru mengendalikan gerakan partai dan ormas. Jika ada partai atau ormas berbeda dengan pemerintah, maka utusan pusat bersama ABRI akan memecah partai atau ormas itu. Caranya dengan menggunakan politik perizinan. Pihak yang berseberangan tidak diberi izin, sedang pihak yang bersekutu diberi izin, bahkan ditambah berbagai fasilitas lain.

Pemerintah pasca Orde Baru mungkin tidak perlu ngerecokin partai atau ormas agar pecah. Sebab, ketidakdewasaan para elit partai sudah dengan sendirinya menciptakan perpecahan. Lihat saja perjalanan partai-partai besar selama 15 tahun terakhir. Untungnya pimpinan ormas besar, seperti NU dan Muhammadiyah tidak punya penyakit ini, sehingga apa pun perbedaan di antara mereka, organisasi tetap solid.

Perpecahan Partai Golkar selalu berulang setiap kali selesai pemilu. Namun, para menteri Jokowi tidak perlu mengambil manfaat dari perpecahan ini. Bahwa gerakan KMP yang melawan KIH dan pemerintahan Jokowi-JK sangat dipengaruhi oleh Partai Golkar merupakan fakta politik yang harus dihadapi. Tetapi ikut bermain-main di tengah kecamuk Partai Golkar, justru menunjukkan ketidakdewasaan seorang menteri.

Sudah menjadi kewajiban negara untuk melindungan hak politik, hak berserikat, dan hak berkumpul setiap warga negara. Siapa pun orangnya, dari manan pun latar belakangnya, serta apa pun partai dan ormasnya, negara harus melindungi jika mereka mengadakan pertemuan. Negara harus menjamin keamanan dan keselamtan pada saat mereka berkumpul dan menyatakan pendapat.

Oleh karena itu, pernyataan dan tindakan Tedjo itu jadi ironi. Dengan dalih menjaga keamanan dan kenyamanan Bali yang sedang peak season wisata, Polri diminta tidak memberikan izin Munas Partai Golkar kubu Aburizal. Padahal, justru sebaliknya yang mesti dilakukan: siapa pun yang hendak berkumpul, negara wajib melindungi.

Alasan Tedjo bahwa Munas Partai Golkar akan menggangu bisnis wisata di Bali juga berlebihan. Sebab acara Partai Golkar itu tidak menyebar ke seluruh obyek wisata. Munas digelar di satu titik, di mana polisi bisa mengamankannya dengan baik.

Jika polisi bersikap tegas, siapapun yang akan mengganggu munas akan ditindak, maka kelompok-kelompok yang tidak setuju dengan acara itu, pasti tidak akan menggangu, apalagi bikin rusuh. Mereka pasti cari cara lain yang lebih beradab.

Itulah cara negara melindungi hak berserikat dan berkumpul warga negara yang dijamin konstitusi. Bahwa perserikatan atau perkumpulan itu mengkritik atau bersikap opisisi terhadap pemerintahan Jokowi-JK, ya harus dihadapi dengan cerdas. Sebab, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, jika semua pihak berniat menjaga Republik ini dan menyejahterakan rakyatnya.

- Advertisement -
- Advertisement -

BERITA PILIHAN

Tua, dalam Keajaibannya (Miracle Life)

Cerita Berseri: Seribu Cerita untuk Bahagia Seri 2/1000 Cerita Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Utama (PUMA)/IV-e Kita semua berhak tahu…! Sebuah penelitian besar di Amerika Serikat menemukan bahwa: Usia...
- Advertisement -

Komisi B DPRD Kota Payakumbuh Desak PAM Tirta Sago Secepatnya Atasi Permasalahan Debit Air

Payakumbuh,BeritaSumbar.com- Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Payakumbuh mendesak agar Perumda Air Minum (PAM) Tirta Sago dapat segera mengatasi permasalahan debit air di kota itu.

Kakankemenag Padang Panjang Lansung Menyembelih Hewan Qurban di Hari Tasyrik

Padang Panjang, BeritaSumbar.com,_Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang H. Gusman Piliang bersama seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Kankemenag Kota Padang Panjang melaksanakan Penyembelihan Hewan Qurban 1442 Hijriyyah / 2021 Masehi di Lapangan Parkir Kankemenag Kota Padang Panjang, Rabu (21/07/2021)
- Advertisement -

Sebungkus ES Cindua “Merubah Tangis Menjadi Senyum” Pada Program Jumat Barokah.

Sijunjung, BeritaSumbar.com,--Apapun bisa dilakukan seseorang, yang penting ada kemauan dan usaha yang maksimal. Seperti yang dikerjakan oleh seorang Bapak yang bernama Fadhlur Rahman Ahsas, yang hari ini menjadi penggerak UMKM dengan melakukan berdagang ES Cindua Sagu Abak dengan berkeliling memakai motor buntutnya.

Padang Panjang PPKM Level 4, Kakankemenag Ikuti Rapat Bersama Walikota

Padang Panjang, BeritaSumbar.com,_Kakankemenag Kota Padang Panjang diwakili Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Wahyu Salim mengikuti Rapat Persiapan Pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 serta Evaluasi Pelaksanaan PPKM Darurat di Kota Padang Panjang, Rabu (21/07/2021)
- Advertisement -

Tulisan Terkait

Mengenal Politik Praktis & Pragmatisme

Dalam praktik perebutan maupun mempertahankan sebuah kekuasaan Politik Praktis dan Pragmatisme seolah menjadi dua hal yang sulit dipisahkan, khususnya di negara Demokrasi seperti Indonesia.

Filosofi Lidi

Dari filosofi pohon kelapa yang sangat banyak manfaatnya, bahkan hampir seluruh bagian tanaman kelapa tersebut memberi manfaat untuk kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk yang paling sempurna tentu seharusnya juga memberi manfaat dan berperan menjaga bumi dan lingkungan setelah mengambil manfaat untuk kehidupan. Sesuai juga dengan perintah Tuhan dalam ajaran agama bahwa tujuan Tuhan menurun-kan manusia ke muka bumi ini adalah untuk beribadah dan berbuat yang bermanfaat.

Raih Keridhaan Allah melalui Etos Kerja

Dalam Manajemen Pendidikan Islam, etos kerja (semangat/motivasi kerja) dilandasi oleh semangat beribadah kepada Allah Swt. Maksudnya, bekerja tidak sekedar memenuhi kebutuhan duniawi melainkan juga sebagai pengabdian kepada Allah Swt,

Rugi Rasa Untung

Apakah beberapa fenomena terbalik yang terjadi ditengah masyarakat bangsa ini atau mungkin juga ditengah masyarakat dunia adalah pertanda bahwa kiamat sudah dekat ? Wallahu a’lam bishawab hanya Allah pencipta langit dan bumi yang tahu persis.

Mengatur Konflik dengan Teknik Mind Mapping

Konflik. Ketika kita mendengar kata itu, kebanyakan orang akan membayangkan seperti perang, rusuh, gontok-gontokan, atau orang yang berkelahi antarkampung. Tidak, sebenarnya konflik bisa dimulai dari sesuatu yang kecil. Kalau menurut psikologi, konflik itu bisa dimulai dari ketika kita merasa ada perbedaan, entah perbedaan pendapat atau perasaan tentang sesuatu hal.

DPW PTPI Sumbar Buka Bimbel & Bimtes CPNS 2021 Online

Dewan Pimpinan Wilayah Perkumpulan Trainer Profesional Indonesia Wilayah Sumatera Barat (DPW PTPI Sumbar) resmi membuka kegiatan Bimbingan Belajar (BIMBEL) dan Bimbingan Test CPNS 2021...

BUMN Berburu di Kebun Binatang

Sangat menarik menyimak perjalanan PT POS Indonesia sebuah perusahaan BUMN yang pionir dalam bidang jasa pengiriman barang dan serta pengiriman uang dalam bentuk wesel.

Kita Pancasila

Bangsa yang besar adalah bangsa yang memiliki komitmen dan memahami buah pemikiran dan cara pandang hidup yang disarikan para pendiri bangsa. Mereka telah membuat rumusan atau intisari yang digali dari jiwa bangsa ini, dari ruh bangsa ini, dari sikap hidup bangsa ini, yang berbhineka dan penuh nilai-nilai luhur.

Menanamkan Pendidikan Karakter Kepada Anak Sejak Dini

Pendidikan karakter memiliki peranan penting dalam dunia pendidikan dan sangat menarik untuk diteliti, terutama karena pendidikan karakter berorientasi pada pembentukan karakter siswa.

Pentingnya Penggunaan Dan Pemanfaatan Teknologi Ditengah Pandemi

Pandemi covid 19 merupakan tantangan bagi kita sampai saat ini bagaimana kita menyikapinya dalam melaksanakan berbagai kegiatan. Mulai dari bidang pendidikan, ekonomi, politik, sosial dan lainnya. Seluruhnya merasakan dampaknya.
- Advertisement -