26 C
Padang
Sunday, December 6, 2020
Beritasumbar.com

Menag Pastikan Pemerintah Tidak Ambil Alih Penyelenggaraan Ibadah Umrah
M

Kategori -

Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin menegaskan bahwa Pemerintah tidak akan mengambil alih penyelenggaraan ibadah umrah.  Ia menyebutkan, Kementerian Agama memang akan membentuk  direktorat khusus yang mengurus penyelenggaraan Umrah. Namun, hal itu tidak berarti Kementerian Agama akan langsung menyelenggarakan umrah.

“Tidak benar berita yang mengatakan bahwa Pemerintah akan mengambil alih penyelenggaraan ibadah umrah. Itu sama sekali tidak benar,” tegas Menag di Jakarta, Senin (14/12), menanggapi pemberitaan dalam beberapa hari terakhir yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan umrah akan diambil alih dari pihak swasta oleh Pemerintah.

Menurut Menag, informasi yang benar, Pemerintah sedang memperbaiki sistem dan manajemena penyelenggaraan ibadah umrah. Selain itu, Pemerintah juga sedang  membangun regulasi dan sistem pengawasan sehingga siapapun yang menyelenggarakan umrah, maka  itu dilakukan secara akuntabel dan transparansi. “Ujungnya, masyarakat tidak dirugikan dari penyelenggara umrah ini,” ujarnya.

Menag meyakinkan, bahwa masyarakat adalah pihak yang paling diuntungkan dengan adanya perbaikan kualitas penyelenggaraan umrah. Sebab,  masyarakat tidak akan dirugikan oleh sejumlah Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang nakal yang kemudian menipu calon jamaah umrah.

“Jadi sekali lagi pemerintah tidak sedang ingin mengambil alih, tapi yang sedang dilakukan adalah membangun sistem penyelenggara ibadah umrah,” tegas Menag.

Biaya Minimal

Disinggung mengenai regulasi yang sedang disiapkan, Menag mengaku sedang mengkaji penerapan aturan batas minimal biaya umrah.  Menag menengarai selama ini ditemukan beberapa travel umrah yang menawarkan biaya yang sangat murah dan tidak masuk akal.

“Ada (travel umrah) yang begitu murah sekali menyebarkan kepada masyarakat yang menurut kita itu tidak mungkin. Misalnya, di bawah 1000 dollar AS orang bisa berumrah, sekarang pesawatnya saja pulang pergi berapa, belum hotelnya selama di sana,” tutur Menag seraya menyebutkan, pihaknya kini sedang menghitung batas minimal biaya umrah itu.

Menag Lukman Hakim Saifuddin juga menambahkan, bahwa Kementerian Agama (Kemenag) kini telah  menjalin kerjasama dengan Kedubes Saudi Arabia dalam proses  pengeluaran visa jamaah umrah. Ke depan, lanjut Menag, proses pengeluaran visa baru bisa dilakukan setelah seluruh persyaratan terpenuhi. Misalnya, memiliki tiket return (pulang pergi), tidak hanya one way saja, tapi juga kembalinya. Di samping itu,  hotelnya juga harus jelas,  jadwal selama berada di Tanah Suci juga pasti.

“Kalau itu semuanya terpenuhi, kita berharap visa baru dikeluarkan. Hal-hal seperti itu yang sedang kita proses,” tegas Menag.

Kepada travel dan biro umrah yang nakal, Menag mengatakan bahwa pihaknya akan mengambil tindakan tegas dengan mencabut izinnya. Bahkan, kalau ada indikasi kuat tindak pidana, misalnya penipuan dan lainnya, biro travel nakal tersebut juga akan diproses secara hukum.

“Beberapa biro travel sudah kita lakukan seperti itu. Sebab kita sudah menjalin MoU dengan pihak Polri bagaimana polisi menindaklanjuti temuan yang ada indikasi kuat sebagai tindak pidana,” ujarnya.

Menag meminta masyarakat agar bersikap kritis dalam berhubungan dengan biro-biro umrah.  Pastikan lima hal saat akan berumrah, yaitu:  pertama, pastikan  biro travelnya resmi karena  terdaftar di Kementerian Agama. Untuk memastikannya, bisa dengan mengeceknya di website resmi Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (www.haji.kemenag.go.id).

Kedua,  pastikan maskapai dan jadwal penerbangannya. Ketiga, pastikan hotel selama di Tanah Suci, baik Makkah dan Madinah. Keempat, pastikan  jadwal selama di Tanah Suci, berapa hari di Makkah dan berapa hari di Madinah, setiap hari apa saja kegiatannya. Dan kelima, pastikan visanya apakah betul-betul sudah keluar atau belum.

“Dengan demikian, mudah-mudahan masyarakat tidak menjadi objek penipuan pihak-pihak yang nakal,” harap Menag. (Humas Kemenag/ES)

- Advertisement -

BERITA PILIHAN

13 Ranperda Akan Disiapkan Jadi Perda Di Tahun 2021

Ada 13 Perda Bakal Diterbitkan Tahun 2021, 3 Adalah Inisiatif Dewan Payakumbuh ,BeritaSumbar.com,- DPRD Kota Payakumbuh bersama Pemerintah Kota...

Kadis Pariwisata Payakumbuh: Ekraf Dapat Menjadi Ajang Promosi Makanan Tradisional

Payakumbuh, BeritaSumbar.com - Kehadiran Pasar ekonomi kreatif (ekraf) di Kota Payakumbuh selain dapat menjadi ajang promosi wisata juga dapat menjadi ajang promosi...

7 Pelaku Yang Mengumandangkan Seruan Jihad Minta Maaf

Jawa Barat,- Sempat viral di media sosial akhirnya 7 orang pelaku yang mengubah seruan azan minta maaf. Mereka diketaui dari hasil gerak...

BNPT Lakukan Koordinasi Dalam Rangka Penyelidikan dan Pemulihan Korban Aksi Terorisme di Sigi

Melalui siaran pers yang kami terima dari Humas BNPT, Kamis (3/12/2020), BNPT yang diwakili Direktur Perlindungan, Brigjen Pol. Herwan Chaidir beserta Wakil Ketua LPSK, Dr. Ahmadi pada Selasa (1/12/2020), melakukan koordinasi dengan pihak Polda Sulawesi Tengah dan Korem Sulawesi Tengah. Hal ini dilakukan guna mengumpulkan informasi tentang korban, fakta lapangan, informasi kondisi sosial dan geografis di lapangan, sebelum mengunjungi langsung tempat kejadian perkara.

KPU Payakumbuh Masih Lakukan Penyortiran dan Pelipatan Surat Suara

Payakumbuh, BeritaSumbar.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Payakumbuh terus melakukan sortir dan lipat surat suara yang akan digunakan untuk pemilihan Gubernur...
- Advertisement -

Tulisan Terkait

BNPT Lakukan Koordinasi Dalam Rangka Penyelidikan dan Pemulihan Korban Aksi Terorisme di Sigi

Melalui siaran pers yang kami terima dari Humas BNPT, Kamis (3/12/2020), BNPT yang diwakili Direktur Perlindungan, Brigjen Pol. Herwan Chaidir beserta Wakil Ketua LPSK, Dr. Ahmadi pada Selasa (1/12/2020), melakukan koordinasi dengan pihak Polda Sulawesi Tengah dan Korem Sulawesi Tengah. Hal ini dilakukan guna mengumpulkan informasi tentang korban, fakta lapangan, informasi kondisi sosial dan geografis di lapangan, sebelum mengunjungi langsung tempat kejadian perkara.

7 Pelaku Yang Mengumandangkan Seruan Jihad Minta Maaf

Jawa Barat,- Sempat viral di media sosial akhirnya 7 orang pelaku yang mengubah seruan azan minta maaf. Mereka diketaui dari hasil gerak...

DPD Hipakad Jambi, Konsisten Jalankan Organisasi dibawah Komando Ketum DPP Hariara Tambunan

JAKARTA - Dengan adanya Informasi yang berkembang, desas desus yang menyatakan Masa periode Ketum DPP Hipakad Hariara Tambunan sudah habis, membuat Ketua...

DPP Surosowan Indonesia Bersatu, Apresiasi dan Dukung Komjen Pol Boy Rafli Amar Jadi Kapolri

JAKARTA - Dengan Akan memasuki masa Pensiun, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis terus melakukan Reformasi Birokrasi di tubuh Kepolisian, namun bursa calon...

Satgas Covid-19: Pengalaman Libur Panjang Sebelumnya Jadikan Pelajaran

JAKARTA - Mendekati akhir tahun, libur panjang menjadi hal yang ditunggu-tunggu masyarakat. Namun Satgas Penanganan Covid-19 meminta masyarakat belajar dari pengalaman pada...

Pembelajaran Tatap Muka Harus Cegah Klaster Institusi Pendidikan

JAKARTA - Pembukaan kembali pembelajaran tatap muka dalam masa pandemi Covid-19 harus dilakukan dengan mengutamakan pencegahan penularan. Menurut Juru Bicara Satgas Penanganan...

Dicokok KPK, Ini Sepak Terjang Edhy Prabowo di KKP

Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron membenarkan hal tersebut. "Iya...

KPK Menyerahkan Aset BMN Untuk Mendukung Operasional Kantor KASN

Bertempat di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (24/11/20) diselenggarakan acara serah terima penetapan status penggunaan barang milik negara yang berasal dari...

Tak Kunjung Penuhi Panggilan Polisi, HY Dijemput Paksa

Riau,- Akhirnya Oknum ustad kondang HY Resmi ditahan oleh unit Reskrim Polsek kota Pekanbaru pada 22 November 2020 dimapolsek kota Pekanbaru...

Tak berhenti di Laporan, Riset Harus Tersambung Dengan Industri

Jakarta, - Pemerintah terus mendorong hilirisasi riset yang dilakukan oleh semua lembaga litbang. Salah satu upayanya yaitu dengan pemberian anugerah Hak Kekayaan...
- Advertisement -