31 C
Padang
Selasa, Desember 7, 2021
spot_imgspot_img
Beritasumbar.com

M. Rafik Perkasa Alamsyah, Tegakkan Supremasi Hukum Demi Kepentingan Masyarakat Sijunjung
M

Kategori -
- Advertisement -

Sijunjung,BeritaSumbar.com,-Kasus tentang gugatan Sabirin Dt Monti Penghulu warga Nagari Tanjung Kaliang, Kecamatan Kamang Baru, yang menggugat Bupati Sijunjung Yuswir Arifin malah mengundang perhatian banyak organisasi masyarakat wabilkhusus organisasi Pemuda Pemudi Minang Indonesia

M. Rafik Perkasa Alamsyah selaku Ketua Umum Ikatan Pemuda Pemudi Minang Indonesia, memaparkan melihat silang sengketa yang belum kunjung usai, maka harus ditegakkan supermasi hukum demi mewujudkan keadilan masyarakat Kabupaten Sijunjung

“Saya selaku perwakilan pemuda pemudi minang di Indonesia, prihatin dengan banyak kasus yang mencedrai kepentingan masyarakat di Kabupaten Sijunjung”tegasnya

Apalagi mendengar informasi yang beredar, sosok pemuda yang kerap disapa Rafik yang juga salah satu pemimpin organisasi relawan Jokowi (Almaun.red) menjelaskan bahwa kasus ini bukan menyangkut Bupati saja hingga membawa nama Mantan Kadis Perkebunan Sijunjung Adi Putra serta Ramli Kacik Naro warga Jorong Koto Ranah, Nagari Aie Amo ke Pengadilan Negeri (PN) Muaro atas dugaan perampasan hak sebidang kebun seluas 500 hektar yang di atasnya kebun sawit.

“Ihwal kasus memang sangat kronis, sebab bukan menyangkut orang per-orang saja tapi banyak. Maka saya menegaskan supremasi hukum di Sijunjung harus ditegakkan demi kepentingan masyarakat Sijunjung” jelasnya bersuara menekan.

Sejogjanya, keresahan masyarakat Sijunjung yang dibaluti dengan banyaknya kasus yang belum terselesaikan. Mantan Pjs. Ketua DPD BAPAN (Badan Advokasi Penyelamat Aset Daerah) Provinsi Sumatera Barat, Muhammad Rafik Perkasa Alamsyah, S.iT. MM telah acapkali meminta KPK untuk mengusut tuntas laporan laporan mengenai keresahan masyarakat Sijunjung

“Dan sudah berulang kali meminta KPK untuk turun ke Sijunjung, menyelesaikan kejanggalan dan keresahan masyarakat Sijunjung. Sesungguhnya kami pemuda pemudi minang dan ormas relawan Jokowi yakni Al-Maun mendukung KPK dan Pengadilan untuk megusut tuntas kasus kasus yang ada di Kabupaten Sijunjung” pungkasnya

Seperti diberitakan sebelumnya, melalui kuasa hukumnya, Didi Cahyadi Ningrat dan Rekan yang beralamat di Jln Jenderal Sudirman No 53 Padang itu, tertanggal 1 Juni 2019 telah melayangkan surat ke Ketua PN Muaro. Surat gugatan itupun terigestrasi di PN Muaro, Register: No.4/Pdt.G/2019 PN Mrj-tgl 2 Juli 2019.

Melalui kuasa hukum Didi Cahyadi Ningrat dan Rekan menggugat Bupati dan Mantan Kadis Perkebunan Sijunjung Adi Putra 65 tahun serta Ramli Kacik Naro, 61 tahun warga Jorong Koto Ranah, Nagari Aie Amo ke Pengadikan Negeri (PN) Muaro atas dugaan perampasan hak milik Sabirin Dt Monti Penghulu, 63 tahun.

Informasi yang diperoleh, tanah seluas sekitar 500 hektar itu berlokasi di Sungai Batang Rumbai Nagari Tanjung Kaliang (Dulu Aie Amo-red) berbatasan sebelah utara dengan Sungai Batang Rumbai dan sebelahnya tanah ulayat Dt Monti Penghulu dan juga berbatas dengan tanah ulayat Dt Rj Lelo dan Dt Rangkayo Panjang.

Informasinya tanah tersebut dibeli Bupati Sijunjung melalui tergugat Ramli Kacik Naro,61 tahun warga Jorong Koto Ranah, Nagari Aie Amo sebesar Rp5,371,928.300, sebagai pemilik ulayat pada tahun 2007. Belakangan pihak Sabirin Dt Monti Penghulu,63 tahun warga Nagari Tanjung Kaliang, justeru mengklaim itu tanah kaumnya yang diduga dirampas tergugat.

Merasa haknya dirampas, lalu Sabirin Dt Monti Penghulu,63 tahun warga Nagari Tanjung Kaliang itupun mengugat ke PN Muaro melalui kuasa hukumnya. Tak tanggung-tanggung, secara metrial penggugat pun menuntut ganti rugi Rp10 miliar setelah putusan perkara nantinya berkekuatan hukum. (Rezki Aryendi/Fra)

- Advertisement -
- Advertisement -

BERITA PILIHAN

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Tulisan Terkait

- Advertisement -spot_img