27 C
Padang
Kamis, Oktober 28, 2021
spot_imgspot_img
Beritasumbar.com

Larang Warga Belum Vaksin Masuk Balaikota Payakumbuh, Ini Peringatan Ombudsman Sumbar
L

- Advertisement -

Payakumbuh, beritasumbar.com – Kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Payakumbuh yang melarang warga belum vaksin masuk ke balaikota mendapat tanggapan dari berbagai pihak, termasuk ditanggapi oleh Ombudsman Sumbar.

Tak adanya izin warga belum vaksin masuk balaikota menimbulkan polemik dan tanggapan dari masyarakat, karena di Lantai 1 Balai Kota Payakumbuh merupakan Mall Pelayanan Publik (MPP) untuk mengurus berbagai perizinan.

Asisten Ombudsman Sumbar, Adel Wahidi mengingatkan Pemkot Payakumbuh untuk melakukan pengecekan, apa yang membuat masyarakat belum divaksin dan apa kendalanya.

“Apakah orang ini belum terjangkau oleh pelayanan vaksin, mereka tidak tahu bagaimana cara mendapatkan vaksin, atau memang orang termasuk masuk kategori yang tidak mau divaksin. Itu harus dicek,” katanya saat dihubungi awak media, Kamis (14/10).

Memang, katanya ada Perpres Nomor 14 Tahun 2021 tentang pengadaan vaksin serta vaksinasi Covid-19 yang telah ditandatangani pada 9 Februari 2021. Pada aturan tersebut dijelaskan berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan, dan denda.

Meski begitu, sebaiknya instansi-instansi ini mencek dan ditanya lagi terkait alasan kenapa warganya belum divaksin. Jangan-jangan mereka sudah berusaha tapi belum mendapatkan vaksin karena tidak tersedianya vaksin atau belum dapat pelayanan vaksin.

“Karena itu, di Payakumbuh sebaiknya disediakan outlate untuk vaksinasi bagi warga. Jadi kalau orang mau masuk ke Balai Kota Payakumbuh tapi belum divaksin, bisa divaksin langsung di situ,” jelasnya.

Pihaknya juga mengingatkan Pemkot Payakumbuh untuk tidak memukul rata setiap orang yang belum divaksin, karena setiap orang punya alasan tersendiri, seperti warga yang belum karena komorbit. Kalau alasannya medis dan komorbit tentu harus dilayani.

“Penolakannya pemberian pelayanan harus bersamaan dengan disediakannya layanan vaksin. Keinginan Pemda memberikan sanksi vaksinasi harus seiring engan meluasnya layanan vaksin. Pemda harus bisa memilih masyarakat mana yang menjadi wajib vaksin atau mana yang belum dapat divaksin karena komorbit. Harus dipilih, kalau tidak dipilih seperti itu, bisa jadi mereka melakukan diskriminasi karena tidak semua orang yang belum divaksin tidak mau divaksin,” pungkas Adel.

Sebelumnya, Pemkot Payakumbuh mengeluarkan kebijakan bahwa bagi siapa yang belum vaksin tidak dapat masuk balaikota setempat.

Pengumuman tersebut ditempel pada dinding di bagian depan balaikota yang bertuliskan “bagi yang belum vaksin dilarang masuk”. (Di)

- Advertisement -
- Advertisement -

BERITA PILIHAN

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Tulisan Terkait

- Advertisement -spot_img