foto by Padang Today

Padang,BeritaSumbar.com,-Dukungan Asosiasi Pengembangan Perumahan Dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI)  untuk mensukseskan program nasional sejuta rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang di canangkan Presiden Jokowi sudah boleh dikatakan tidak diragukan.

Namun dalam realita, ada muncul beberapa kendala yang dihadapi para pengembang dalam mewujudkan program rumah subsidi ini. Ini dikemukakan oleh Sekretaris DPD Apersi Sumbar Bambang Pramono yang di dampingi Bendahara Apersi Sumbar Eni Widayati, kepada Padang Ekspres di Padang kemarin.

“Sebenarnya persoalan yang mendasar yang dihadapi pengembang saat ini adalah habisnya kuota subsidi dari pemerintah. Akibatnya, sejak tiga bulan terakhir ini, banyak pengembang dari kami, tidak bisa akad kredit. Hal ini menyebabkan arus kas (cash flow) mereka terganggu, sehingga apabila tidak segera terealisasi tambahan kuota dalam waktu dekat ini di kawatirkan banyak pengembang yang gulung tikar” ungkap Bambang.

Akibat dari kondisi yang terjadi seperti itu, lanjut dia, banyak dari pengembang mengalami kesulitan dalam membayar bunga Bank dan kebutuhan overhead. Ini bisa dikatakan “lampu kuning” bagi rekan – rekan pengembang yang hampir sebagian besar mengembangkan rumah subsidi,” tukas Bambang seraya menyampaikan di Sumbar ada 120 pengembang yang tergabung di Apersi Sumbar, namun saat ini yang aktif tinggal 83 pengembang saja.

Dirinya menyampaikan, Apersi Sumbar rencananya menargetkan pembangunan rumah MBR sebanyak tujuh ribuan unit di 2019 ini. Tapi, sejak Juli lalu, tepatnya sejak setelah kuota subsidi untuk MBR ini menipis, disitu lah banyak unit-unit rumah yang telah dibangun tidak bisa akad kredit. Ini dikarenakan dengan habisnya kuota subsidi tersebut.

Dia menjelaskan bahwa Presiden Jokowi sudah menyampaikan akan menambah kuota subsidi hingga akhir Desember 2019 sebanyak 80 ribu unit, hal ini di sampaikan pada saat presiden menerima Ketua Umum Apersi Junaidi beserta pengurus DPP beberapa saat yang lalu. Namun, kata dia, ada kabar yang menyebutkan bahwa pemerintah akan mengalokasikan tambahan kuota sebesar Rp. 2 triliun atau kira – kira 20 ribu unit saja.

Untuk merealisasikan dan percepatan tambahan kuota ini, pemerintah telah menunjuk bank BTN untuk memberikan talangan terlebih dahulu, namun hingga saat ini masih terkendala dengan payung hukum sehingga belum bisa terwujud.

“Dengan belum adanya payung hukum itu, tentunya pihak bank BTN belum bisa mewujudkan dana talangan tersebut. Tambahan kuota subsidi inilah yang kami tunggu-tunggu, sehingga program rumah untuk MBR yang sudah dicanangkan pemerintah bisa bergulir kembali,” kata Bambang.

Di pihak lain, ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Sumbar, H. Ramal Saleh membenarkan adanya keluhan dan pengaduan yang diterima Kadin dari pengurus Apersi Sumbar.

“Pengaduan atau keluhan yang kami terima dari mereka tentang kelanjutan dan kejelasan program pembangunan rumah bagi MBR di Indonesia umumnya, dan Sumbar khususnya,” kata Ramal Saleh.

Laporan yang didapatnya dari Apersi Sumbar, ada sekitar 3.500 unit rumah MBR yang rencana akan dibangun di Sumbar hingga akhir Desember 2019 yang tersebar di berbagai daerah, namun nampaknya tidak bisa terwujud dikarenakan habisnya kuota subsidi dari pemerintah ini.

“Jika 3.500 unit rumah itu dikalkulasikan jumlah uangnya itu cukup banyak, nilainya hampir mencapai Rp 500 miliar,” jelas Ramal Saleh.

Lebih dari itu, lanjut dia, dengan habisnya kuota subsidi ini tentu rumah yang sudah terbangun tidak bisa akad kredit, sehingga cukup banyak masyarakat berpenghasilan rendah itu jadi tertahan keinginannya untuk memiliki rumah subsidi tersebut.

Melihat kenyataan itu, imbuh Ramal Saleh, pihak Kadin mau tak mau harus mencari solusinya. Karena pembangunan rumah untuk MBR itu adalah program strategis nasional.

“Maka kami berharap pada pemerintah pusat harus betul-betul konsisten dengan tambahan pendanaan bagi pembangunan rumah murah bagi MBR ini sesuai dengan program presiden,” tukas dia lagi.

Selanjutnya dia juga mengajak pemerintah daerah mencarikan solusi atas apa yang dialami para pengembang dari Apersi Sumbar ini.

Diantara solusi yang ditemukan Ramal Saleh itu berupa solusi alternatif pembiayaan melalui bank daerah atau Bank Nagari. Dalam waktu dekat ini akan di lakukan penjajagan terhadap Bank Nagari ini serta terhadap pemprov Sumbar, agar program rumah bagi MBR di Sumbar bisa berjalan sehingga masyarakat penghasilan rendah ini bisa segera memiliki rumah idamannya.

Di sisi lain, lanjutnya, apabila tidak dicarikan solusinya dari kondisi yang terjadi itu, maka bisa hampir dipastikan 83 pengembang yang ada di Apersi Sumbar bakal gugur satu per satu karena besarnya biaya yang di tanggung termasuk harus membayar bunga Bank.

“Kalau sampai tambahan kuota subsidi dari pemerintah ini tidak segera turun, maka kondisinya akan semakin rumit lagi. Bisa terjadinya kredit macet, lalu terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dampak lainnya,” ulas Ramal Saleh lagi.

Untuk itu, sekali lagi Ramal Saleh mendesar sejumlah pihak terlebih pemerintah pusat dan Pemprov Sumbar mencarikan solusi atas persoalan yang dihadapi puluhan pengembang dari Apersi Sumbar dalam membangun rumah untuk MBR ini. (*)

loading...