Rapat kerja Komisi A DPRD Payakumbuh dengan Sekretariat Pemko, di gedung dewan setempat, berlangsung cukup komunikatif, Selasa (13/5). Rapat kerja dipimpin Ketua Komisi A, H. Maharnis Zul, S.Pd, membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Payakumbuh 2013. Rombongan sekretariat pemko dipimpin langsung Asisten II Setdako H. Amriul Dt. Karayiang.
Secara keseluruhan, empat anggota Komisi A DPRD, masing-masing Nasrul (PKS), Isa Aidil (PBB), Alhadi Hamid (PPP) dan Maharnis Zul (Golkar), memberikan apresiasi terhadap kinerja Sekretariat Pemko Payakumbuh. Target keuangan cukup efisiensi, mencapai 77,59%, atau Rp13.400.576.732 dari pagu dana Rp17.270.047.010, dengan capaian kinerja lumayan baik, rata-rata 90,22%.
Dilaporkan Asisten II Amriul, minimnya anggaran yang diaplikasikan, bukan karena kegiatan kurang berjalan maksimal. Hanya saja, disebabkan, akibat sejumlah kegiatan yang tak bisa dibelanjakan, karena terbentur regulasi. Asisten II Amriul, mencontohkan, pemberian honor atau intensif terhadap garin masjid, guru TPA/penyuluh agama, pada semester II. Selain itu, disebabkan berlebihnya sisa perjalanan dinas pada masing-masing bagian.
Menyikapi jawaban Asisten II itu, semua anggota Komisi A, berharap, agar seluruh bagian di sekretariat pemko, lebih agresif menjalankan program dan kegiatan yang telah dirancang. Misalnya, untuk Bagian Kesra, diminta, meningkatkan pelatihan adat istiadat, meningkatkan kemampuan guru TPA/MDA, serta mencarikan regulasi yang tepat terhadap peningkatan kesejahteraan garin masjid, guru TPA/MDA bersangkutan.
Begitu juga, terhadap Bagian Tapem, agar lebih intensif dalam mensosialisasikan Perda terhadap penggabungan dan penghapusan kelurahan. Selain berupaya meningkatkan kapasitas staf diseluruh kelurahan.
Terhadap Bagian Organisasi dan Bagian Hukum, diminta untuk mengaplikasikan analisa jabatan di jajaran pemko. Analisa jabatan, sebut anggota Komisi A, akan membantu kepala daerah untuk menempatkan pejabat sesuai dengan kompetensi pejabat atau staf bersangkutan. Sedangkan, Bagian Hukum diminta melakukan iventarisasi perda, mana yang sudah jalan atau yang mandul. Sosialisasi perda, agar lebih dipergencar, sebut maharnis Zul.
Bagian Humas juga diminta untuk lebih tancap gas dalam mempublikasikan kegiatan-kegiatan pemko. Kerjasama dengan media dan insan pers terpelihara kondusif, tapi harus lebih ditingkatkan lagi. Terhadap Bagian Perekonomian, agar meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait, dalam memacu ekonomi kota ini. Karena, masih ada SKPD yang belum komit dengan kinerjanya sebagai instansi teknis dalam bidang perkoperasian.
Sedangkan, buat Bagian Dalminbang dan Bagian Administrasi Umum, untuk terus mengawal kegiatan-kegiatan pengadaan barang dan jasa di kota ini. Agar seluruh belanja modal yang dilakukan pemko, benar-benar bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak.
