Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk dapat menyesuaikan diri dengan dinamika dan tantangan-tantangan baru. Satu di antaranya ialah mengenai ancaman serangan siber yang semakin meningkat di Indonesia.
Data yang disebutkan Presiden dalam rapat tersebut mengungkap bahwa Indonesia adalah negara dengan peringkat kedua yang paling sering menjadi sasaran serangan siber di dunia. Pada tahun 2014 hingga 2015 sendiri kejahatan siber di Indonesia meningkat drastis sebesar 389 persen. Serangan-serangan tersebut utamanya menyasar pada kelangsungan bisnis e-commerce di Indonesia.
“Munculnya ancaman kejahatan siber menjadi tantangan baru dari sisi kesiapan kelembagaan pemerintah, apalagi ke depan kita ingin memperkuat ekonomi digital kita,” terangnya.
Oleh karenanya, Presiden memandang perlu adanya sebuah unit kerja yang mampu menjawab tantangan tersebut. Namun demikian, Presiden menyebut bahwa dalam menangani masalah dan tantangan tersebut, tidak perlu membentuk lembaga baru mulai dari nol. Menurutnya, pemerintah bisa memanfaatkan dan mengkonsolidasikan unit-unit kerja di kementerian yang telah memiliki fungsi keamanan siber.
“Selain penataan kelembagaan, kita juga harus memperbaiki manajemen aparatur sipil negara kita agar di era kompetisi antarnegara ini bisa memberikan pelayanan yang profesional, responsif, cepat, dan lebih gesit,” imbuhnya.
Menutup pengantarnya, sekali lagi Presiden mengingatkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar turut mengambil langkah-langkah konkret dalam mengubah orientasi kerja birokrasi supaya tidak semata-mata hanya berorientasi pada prosedur, namun lebih kepada hasil.
Hadir dalam rapat terbatas tersebut di antaranya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Kapolri Tito Karnavian, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.(Jakarta, 20 September 2016
Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden)