24 C
Padang
Rabu, Januari 27, 2021
Beritasumbar.com

Aturan Alat Peraga Pemilu Kembali Tuai Perdebatan
A

Kategori -

Pemahaman tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 tahun 2013 pasal 17 bahwa kampanye pemilu dalam bentuk pemasangan alat peraga ditempat umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf d, kembali menuai pertentangan pendapat di tingkat bawah.

Pasalnya, sebagaimana yang dipahami oleh Ketua Panwaslu Pasaman Barat, Elfi Sukaisih di dampingi Divisi Pengawasan, Emra Patria dan Divisi Hukum, Komsun, dihadapan wartawan saat melakukan jumpa pers di Simpang Ampek, Rabu (25/12) kemarin, terkait maraknya pemasangan alat peraga yang diduga melanggar aturan di wilayah Kabupaten Pasaman Barat, bahwa alat peraga kampanye tidak boleh ditempatkan pada tempat ibadah, rumah sakit, pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan, jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana prasarana publik, taman dan pepohonan.

“Dari aturan itu sangat jelas bahwa pemasangan alat peraga di pepohonan ditempat umum tidak diperbolehkan,”ujar Elfi.

Ia mengakui, pihaknya sudah menginstruksikan kepada Panitia Pengawas Kecamatan dan Panitia Pengawas Lapangan (PPL) agar melakukan pendekatan persuasif jika ditemukan ,”katanya.

Sementara itu, Anggota DPR RI, Nudirman Munir, memberikan pemahaman berbeda terkait hal tersebut, menurutnya secara aturan perundang-undangan tidak ada larangan bagi calon untuk memasang atribut di pepohonan milik pribadi jika telah diizinkan. Berbeda jika berada di atas tanah negara atau fasilitas umum lainnya.

Hal ini diungkapkannya kepada wartawan saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya tentang pemasangan alat peraga di sejumlah pepohonan yang dilakukannya dan sempat mendapat teguran lisan dari pihak Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat, belum lama ini.

Ia menegaskan, secara aturan perundang-undangan tidak ada larangan bagi calon untuk memasang atribut di pepohonan milik pribadi jika telah diizinkan. Berbeda jika berada di atas tanah negara atau fasilitas umum lainnya.

Menurutnya, PKPU Nomor 15 tahun 2013 itu merupakan kesepakatan bersama yang kedudukannya masih berada di bawah UU dan masih banyak kelemahan. Jika hak pribadi dilanggar tentunya sudah melarang hak-hak azasi manusia.

“Misalnya pemilik tanah seorang caleg, masa dia memasang alat peraga di atas tanah dan pohon miliknya masih dilarang. Jadi aturan itu harus melihat aturan atau UU yang lebih tinggi,”kata Nudirman Munir.

Ia menilai, PKPU tersebut masih lemah dan perlu pengkajian lebih jauh agar tidak bertantangan dengan aturan yang lebih tinggi.

“Jika atribut saya diturunkan itu haknya Panwaslu. Namun, perlu dipahami bersama, bahwa saya berpegang pada aturan yang lebih tinggi dan berpendapat tidak ada larangan memasang atribut dilahan pribadi jika pemilik tidak keberatan,”tegasnya.

Dikatakan, kedepan aturan KPU yang dibuat harus lebih sejalan sehingga tidak ada pertentangan ditingkat bawah.

“Peraturan KPU itu kedepannya harus lebih jelas dan harus berpegang pada aturan yang lebih tinggi yakni UU,” katanya.

Terpisah, Ketua Panwaslu Kota Sawahlunto, Ponidi SE, yang dimintai pendapatnya oleh wartawan sebagai pembanding, sehubungan dengan permasalahan diatas mengatakan, bahwa persoalan pemasangan alat peraga tersebut sudah sangat jelas diatur baik oleh undang-undang maupun dari aturan – aturan yang telah diterbitkan oleh KPU maupun Bawaslu RI.

” Pelarangan pemasangan alat peraga tidak hanya masalah tempat dimana ia dipasang, tapi juga mengatur tentang jumlah dan jenis alat peraga yang dipasang,” tegasnya.

Dikatakan, dalam edaran KPU nomor 664 sudah sangat rinci dijelaskan, bahwa pemasangan alat peraga ditempat pribadi hanya diperbolehkan sepanjang diletakkan di halaman atau di gedung milik pribadi. “Dan apabila alat peraga tersebut dipasang pada pohon-pohon yang ditanam sendiri baik oleh calon ataupun warga, sepanjang pohon tersebut berada dalam zona yang dilarang oleh aturan perundang-undangan, tetap tidak dibenarkan,” tegasnya.

Disamping itu, tambahnya, pemuatan materi kampanye juga diatur dengan tegas bahwa baliho atau papan reklame
billboard hanya diperuntukan bagi Partai Politik 1 (satu) unit untuk 1 (satu) desa/kelurahan atau namalainnya yang memuat informasi nomor dan tanda gambar Partai Politik dan/atau visi, misi, program, jargon, serta foto pengurus Partai Politik yang bukan Calon Anggota DPR dan DPRD.

Terkait maraknya pelanggaran yang dilakukan oleh partai politik dan caleg pada pemasangan alat peraga Ponidi mengaku sangat menyayangkan dan menghimbau semua pihak untuk kembali merujuk aturan yang ada.

” Tidak diberlakukannya sanksi pidana terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga dalam Pemilu dinilai sebagai pemicu, dengan penerapan sanksi administratif saja, pelanggaran tersebut akan terus berulang dan terus berulang, ditambah dengan ketidaktegasan Pemerintah Daerah setempat untuk turut menertibkan alat peraga yang melanggar tersebut sesuai prosedur dan petunjuk teknis yang sudah diatur dalam undang-undang serta peraturan yang sama,” jelasnya.

Ponidi mengungkapkan, bahwa dari Rapat Koordinasi seluruh Panwaslu kabupaten/kota di Sumatera Barat yang digelar oleh Panwaslu Propinsi, terungkap bahwa dua Kabupaten, yakni, Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Pesisir Selatan, adalah daerah yang pemerintah daerahnya paling dianggap “ogah-ogahan” dalam menertibkan alat peraga yang diduga melanggar.

” Banyaknya pelanggaran pemasangan alat peraga di dua kabupaten tersebut sudah menjadi trend topik dan menjadi pembahasan di tingkat propinsi,” pungkasnya (suluah.com)

- Advertisement -
- Advertisement -

BERITA PILIHAN

Disdukcapil Kota Payakumbuh Maksimalkan Pelayanan Keliling

Sejak awal tahun 2021 ini Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Payakumbuh langsung tancap gas melakukan pelayanan keliling, salah satunya adalah perekaman KTP elektronik (KTP-el) kepada seluruh masyarakat Payakumbuh yang belum rekam dan memiliki KTP-el.
- Advertisement -

Ingatkan Kemendikbud Soal Siswi Nonmuslim Diwajibkan Berjilbab, PKB Sumbar: Aturan Sekolah Merusak Persatuan Nasional Harus Ditindak

Viralnya sebuah video tentang dipanggilnya orang tua siswa bernama Elianu Hia karena menolak mengenakan jilbab menggegerkan publik sejak Kamis (21/1) kemaren.

Irsyad Syafar Lantik 5 Kepengurusan PKS Payakumbuh Tingkat Kecamatan

Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Payakumbuh gelar Musyawarah Cabang (Muscab) secara serentak se-Kota Payakumbuh di Aula Hotel Flamboyan, Kota Payakumbuh, Minggu (24/1).
- Advertisement -

Edward DF Ketua Pelaksana Pelantikan Pengurus DPD LPM Kota Payakumbuh

Surat Keputusan (SK) Kepengurusan DPD LPM 2020-2025 yang terbentuk pada Musda beberapa waktu lalu sudah diterbitkan DPD LPM Provinsi Sumbar. Dalam waktu dekat kepengurusan tersebut akan dilantik.

Sikapi Keresahan Warga Akan Balapan Liar, Polres Pasbar Gelar Razia Malam

Akhir akhir ini warga Pasaman Barat di resahkan dengan maraknya balapan liar. Sikapi keresahan warga tersebut, Polres Pasaman Barat melalu jajarannya lakukan razia. Sabtu 23/1 malam sekira pukul 22.00 wib razia digelar di Simpang Empat Pasbar.
- Advertisement -

Tulisan Terkait

Targetkan Rampung Enam Bulan, Wajah Kawasan Pasar di Padang Panjang Bakal “Tacilak”

Padang Panjang, beritasumbar.com - Pemko Padang Panjang kembali mengganggarkan dana sekitar Rp.8 miliar untuk mempersolek wajah Kawasan Pasar Pusat, setelah tertunda lantaran refocusing anggaran...

FPL Pasbar Rilis Buku Antologi Puisi ‘Indonesia Sakti, Pusaka Kusayang’ Karya 75 Pelajar se-Pasaman Barat

Sejak Forum Pegiat Literasi Pasaman Barat (FPL Pasbar) berdiri, aktivitas literasi di Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat makin kelihatan, terutama pada generasimudanya. Terbukti dengan peluncuran buku antologi puisi ‘Indonesia Sakti, Pusaka Kusayang’ karya 75 Pelajar se-Pasaman Barat yang dirilis oleh FPL Pasbar lewat sebuah acara yang digelar pada Sabtu sore (23/1) di Cafe Seven, Simpang Empat, Pasaman Barat.

KPU Limapuluh Kota Tunjuk Pengacara Untuk Menghadapi Sidang PHP Di MK

Tanjung Pati, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Limapuluh Kota menunjuk pengacara Sudi Prayitno,S.H., LL.M. sebagai perwakilannya menghadapi sidang gugatan dari pasangan calon Darman Sahladi-Maskar...

Kunjungi Maek, Anggota DPRD Sumbar Siap Bantu Proses Pemekaran Nagari

Limapuluh Kota, beritasumbar.com - Anggota DPRD Provinsi Sumbar, Muhammad Ridwan kunjungi Nagari Maek, Kabupaten Limapuluh Kota, Jumat (22/1). Kunjungan itu dalam rangka menjemput aspirasi masyarakat...

Hadir MPP Payakumbuh, PAM Tirta Sago Siap Maksimalkan Pelayanan Kepada Pelanggan

Payakumbuh, beritasumbar.com - Perumda Air Minum Tirta Sago (PAM Tigo) Kota Payakumbuh, Sumatera Barat telah hadir di Mal Pelayanan Publik (MPP) daerah setempat sehingga...

Lima Kantor Hukum Ajukan Diri Mewakili KPU Lima Puluh Kota di Sidang MK

Tanjung Pati, beritasumbar.com - Menhhadapi sidang persengketaan hasil Pilkada 2020 di Mahkamah Kostitusi, lima kantor hukum mengajukan proposal untuk mewakil Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten...

Sidang Di Lokasi Perkara, PN Batusangkar Periksa Objek Sengketa

Tanah Datar, beritasumbar.com - Guna menentukan dan pemeriksaan Objek sengketa,Pengadilan Negeri Batusangkar melakukan sidang di lahan perkara yang terletak di Pinggang Bukik Gunung Seribu...

77 Pejabat Baru Dilantik, Ini Tuntutan Wako Padang Panjang

Padang Panjang, beritasumbar.com - Walikota Padang Panjang H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano melantik 77 pejabat struktural daerah itu di Hall Lantai III...

Disnakerin Payakumbuh: 51 Paket Pelatihan Akan Diselenggarakan Pada 2021

Payakumbuh, beritasumbar.com- Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerperin) Kota Payakumbuh, mengemukakan pada tahun 2021 akan  ada 51 pelatihan keterampilan dari berbagai bidang yang akan...

Polres Payakumbuh Rekonstruksi Pembunuhan Di Situjuah, 40 Adegan Diperagakan

Payakumbuh, beritasumbar.com - Polres Payakumbuh, Sumatera Barat melakukan rekonstruksi peristiwa pembunuhan di Jorong Bumbuang, Nagari Situjuah Batua, Kabupaten Limapuluh Kota yang terjadi saat hari H...
- Advertisement -