28 C
Padang
Kamis, Juli 29, 2021
Beritasumbar.com

Aturan Alat Peraga Pemilu Kembali Tuai Perdebatan
A

Kategori -

Pemahaman tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 tahun 2013 pasal 17 bahwa kampanye pemilu dalam bentuk pemasangan alat peraga ditempat umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf d, kembali menuai pertentangan pendapat di tingkat bawah.

Pasalnya, sebagaimana yang dipahami oleh Ketua Panwaslu Pasaman Barat, Elfi Sukaisih di dampingi Divisi Pengawasan, Emra Patria dan Divisi Hukum, Komsun, dihadapan wartawan saat melakukan jumpa pers di Simpang Ampek, Rabu (25/12) kemarin, terkait maraknya pemasangan alat peraga yang diduga melanggar aturan di wilayah Kabupaten Pasaman Barat, bahwa alat peraga kampanye tidak boleh ditempatkan pada tempat ibadah, rumah sakit, pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan, jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana prasarana publik, taman dan pepohonan.

“Dari aturan itu sangat jelas bahwa pemasangan alat peraga di pepohonan ditempat umum tidak diperbolehkan,”ujar Elfi.

Ia mengakui, pihaknya sudah menginstruksikan kepada Panitia Pengawas Kecamatan dan Panitia Pengawas Lapangan (PPL) agar melakukan pendekatan persuasif jika ditemukan ,”katanya.

Sementara itu, Anggota DPR RI, Nudirman Munir, memberikan pemahaman berbeda terkait hal tersebut, menurutnya secara aturan perundang-undangan tidak ada larangan bagi calon untuk memasang atribut di pepohonan milik pribadi jika telah diizinkan. Berbeda jika berada di atas tanah negara atau fasilitas umum lainnya.

Hal ini diungkapkannya kepada wartawan saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya tentang pemasangan alat peraga di sejumlah pepohonan yang dilakukannya dan sempat mendapat teguran lisan dari pihak Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat, belum lama ini.

Ia menegaskan, secara aturan perundang-undangan tidak ada larangan bagi calon untuk memasang atribut di pepohonan milik pribadi jika telah diizinkan. Berbeda jika berada di atas tanah negara atau fasilitas umum lainnya.

Menurutnya, PKPU Nomor 15 tahun 2013 itu merupakan kesepakatan bersama yang kedudukannya masih berada di bawah UU dan masih banyak kelemahan. Jika hak pribadi dilanggar tentunya sudah melarang hak-hak azasi manusia.

“Misalnya pemilik tanah seorang caleg, masa dia memasang alat peraga di atas tanah dan pohon miliknya masih dilarang. Jadi aturan itu harus melihat aturan atau UU yang lebih tinggi,”kata Nudirman Munir.

Ia menilai, PKPU tersebut masih lemah dan perlu pengkajian lebih jauh agar tidak bertantangan dengan aturan yang lebih tinggi.

“Jika atribut saya diturunkan itu haknya Panwaslu. Namun, perlu dipahami bersama, bahwa saya berpegang pada aturan yang lebih tinggi dan berpendapat tidak ada larangan memasang atribut dilahan pribadi jika pemilik tidak keberatan,”tegasnya.

Dikatakan, kedepan aturan KPU yang dibuat harus lebih sejalan sehingga tidak ada pertentangan ditingkat bawah.

“Peraturan KPU itu kedepannya harus lebih jelas dan harus berpegang pada aturan yang lebih tinggi yakni UU,” katanya.

Terpisah, Ketua Panwaslu Kota Sawahlunto, Ponidi SE, yang dimintai pendapatnya oleh wartawan sebagai pembanding, sehubungan dengan permasalahan diatas mengatakan, bahwa persoalan pemasangan alat peraga tersebut sudah sangat jelas diatur baik oleh undang-undang maupun dari aturan – aturan yang telah diterbitkan oleh KPU maupun Bawaslu RI.

” Pelarangan pemasangan alat peraga tidak hanya masalah tempat dimana ia dipasang, tapi juga mengatur tentang jumlah dan jenis alat peraga yang dipasang,” tegasnya.

Dikatakan, dalam edaran KPU nomor 664 sudah sangat rinci dijelaskan, bahwa pemasangan alat peraga ditempat pribadi hanya diperbolehkan sepanjang diletakkan di halaman atau di gedung milik pribadi. “Dan apabila alat peraga tersebut dipasang pada pohon-pohon yang ditanam sendiri baik oleh calon ataupun warga, sepanjang pohon tersebut berada dalam zona yang dilarang oleh aturan perundang-undangan, tetap tidak dibenarkan,” tegasnya.

Disamping itu, tambahnya, pemuatan materi kampanye juga diatur dengan tegas bahwa baliho atau papan reklame
billboard hanya diperuntukan bagi Partai Politik 1 (satu) unit untuk 1 (satu) desa/kelurahan atau namalainnya yang memuat informasi nomor dan tanda gambar Partai Politik dan/atau visi, misi, program, jargon, serta foto pengurus Partai Politik yang bukan Calon Anggota DPR dan DPRD.

Terkait maraknya pelanggaran yang dilakukan oleh partai politik dan caleg pada pemasangan alat peraga Ponidi mengaku sangat menyayangkan dan menghimbau semua pihak untuk kembali merujuk aturan yang ada.

” Tidak diberlakukannya sanksi pidana terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga dalam Pemilu dinilai sebagai pemicu, dengan penerapan sanksi administratif saja, pelanggaran tersebut akan terus berulang dan terus berulang, ditambah dengan ketidaktegasan Pemerintah Daerah setempat untuk turut menertibkan alat peraga yang melanggar tersebut sesuai prosedur dan petunjuk teknis yang sudah diatur dalam undang-undang serta peraturan yang sama,” jelasnya.

Ponidi mengungkapkan, bahwa dari Rapat Koordinasi seluruh Panwaslu kabupaten/kota di Sumatera Barat yang digelar oleh Panwaslu Propinsi, terungkap bahwa dua Kabupaten, yakni, Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Pesisir Selatan, adalah daerah yang pemerintah daerahnya paling dianggap “ogah-ogahan” dalam menertibkan alat peraga yang diduga melanggar.

” Banyaknya pelanggaran pemasangan alat peraga di dua kabupaten tersebut sudah menjadi trend topik dan menjadi pembahasan di tingkat propinsi,” pungkasnya (suluah.com)

- Advertisement -
- Advertisement -

BERITA PILIHAN

Sebungkus ES Cindua “Merubah Tangis Menjadi Senyum” Pada Program Jumat Barokah.

Sijunjung, BeritaSumbar.com,--Apapun bisa dilakukan seseorang, yang penting ada kemauan dan usaha yang maksimal. Seperti yang dikerjakan oleh seorang Bapak yang bernama Fadhlur Rahman Ahsas, yang hari ini menjadi penggerak UMKM dengan melakukan berdagang ES Cindua Sagu Abak dengan berkeliling memakai motor buntutnya.
- Advertisement -

Komisi B DPRD Kota Payakumbuh Desak PAM Tirta Sago Secepatnya Atasi Permasalahan Debit Air

Payakumbuh,BeritaSumbar.com- Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Payakumbuh mendesak agar Perumda Air Minum (PAM) Tirta Sago dapat segera mengatasi permasalahan debit air di kota itu.

8 Fungsi Keluarga: dengan Kacamata Baru

Cerita Berseri, Seribu Asa untuk Bahagia #Seri 4/1000 cerita “8 Fungsi Keluarga: dengan Kacamata Baru” Oleh : H. Nofrijal, MA Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Utama (PUMA) IV-e Sebutan 8...
- Advertisement -

Dua Meninggal dan 28 Positif Covid-19 Di Payakumbuh

Payakumbuh,BeritaSumbar.com, - Angka kematian akibat Covid-19 di Payakumbuh terus meningkat, dimana dalam beberapa hari terakhir ini terdapat masyarakat yang dinyatakan meninggal karena terpapar virus corona.

Kawa Naik Daun Terima Kujungan Tim Penilai Pemuda Pelopor Provinsi Sumatera Barat

Limapuluh Kota_ Beritasumbar.com _ Pada tahun 2021 ini, Kawa Naik Daun dipercaya sebagai peserta lomba Pemuda Pelopor tingkat provinsi Sumatera Barat, mewakili Kabupaten Limapuluh Kota, menerima kunjungan dari tim penilai lomba Pemuda Pelopor tingkat Sumbar Pada Selasa 27/07. Bertempat dikediaman M.Hadid Qosim.ST sekaligus rumah produksi Kawa Naik Daun, Padang Ambacang Situjuh Limo Nagari Kab. Limapuluh kota.
- Advertisement -

Tulisan Terkait

Paket Tender Solok Selatan Rp299,2 juta Tanpa Ada Penawar

Padang Aro, beritasumbar.com - Satu paket tender di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat dengan Pagu dan Rp299,2 juta dinyatakan gagal karena tidak ada penawaran...

Besok, Belajar Tatap Muka Akan Dimulai Di Kabupaten Sijunjung

Sijunjung,  - Kegiatan proses belajar mengajar tatap muka di Kabupaten Sijunjung akan dimulai pada Senin (12/7), akan tetapi belajar tatap muka akan dilangsungkan 50...

Audiensi Dengan Kepala Sekolah, DPRD Sijunjung Tampung Aspirasi Masalah Pendidikan

Sijunjung, beritasumbar.com - Banyak aspirasi dan permasalahan di dunia pendidikan yang belum terwujud selama ini, maka Kepala Sekolah Paud/TK, SD, dan SLTP se-Kecamatan Koto Vll...

Disdukcapil Lima Puluh Kota Imbau Masyarakat Proaktif Urus Administrasi Kependudukan

Sarilamak, beritasumbar.com - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lima Puluh Kota mengimbau masyarakat setempat agar proaktif mengurus administrasi kependudukan. Kadis Dukcapil Kabupaten Lima...

Buka Akses Unggan-Pamusian, Jarak Kabupaten Sijunjung-Tanah Datar Bisa Dipangkas

Sijunjung, beritasumbar.com - Dalam waktu dekat ini diperkirakan, hubungan Kabupaten Sijunjung dengan Kabupaten Tanah Datar lewat jalur Unggan ke Pamusian akan terhubung. Perbatasan kedua daerah yang...

Sambut HUT RI ke-76, DHD-BPK 45 Sumbar Buka Pendaftaran Lomba Baca Puisi dan Lagu Perjuangan

Sebagai salah satu bentuk upaya berkesinambungan dalam penanaman nilai-nilai kejuangan 45 pada generasi muda, Dewan Harian Daerah Badan Pembudayaan Kejuangan 45 Provinsi Sumatera Barat (DHD BPK 45 Sumbar) mengadakan Lomba Baca Puisi dan Lagu Perjuangan Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021, dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76, pendaftaran calon pesertanya resmi dibuka pada Jumat, 2 Juli 2021.

Bantu Para Petani, Pemkab Sijunjung Salurkan 114 Alsintan

Sijunjung, beritasumbar.com - Untuk mempermudah pekerjaan lahan usaha pertanian, mulai dari kegiatan pengolahan lahan dan perawatan tanaman pertanian, maka Dinas Pertanian Kabupaten Sijunjung menyalurkan sebanyak...

Mangombang Nan Talipek, Rang Kampai Nagari Simpang Kapuak Bapanghulu

Limapuluh Kota, beritasumbar.com - Setelah belasan tahun gelar penghulu Datuak Monti Bosa talipek atau tidak dipakainya, Warga Suku Kampai Nagari Simpang Kapuak, Kecamatan Mungka,...

Pimpin Rapat Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Wabup Sijunjung Minta Camat-Walnag Jalin Komunikasi Dengan Masyarakat

Sijunjung, beritasumbar.com - Wakil Bupati Sijunjung, Sumatera Barat, Iraddatillah memimpin rapat kerja usaha percepatan penanganan dan pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut, Rabu, 30/6. Raker tersebut melibatkan...

Kapolres Padang Pariaman Semprot Disinfektan di Seputar Rumah Warga Isolasi Mandiri

Padang Pariaman,   - Mendengar laporan terkait adanya satu keluarga sedang isolasi mandiri melanggar protokol kesehatan, Kapolres Padang Pariaman AKBP. Dian Nugraha HBWPS. SH. SIK,...
- Advertisement -