Bukittinggi, beritasumbar.com — Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD P) Tahun Anggaran (TA) 2023 diketok palu.
Dalam rapat paripurna DPRD Kota Bukittinggi di ruang sidang utama dewan, Rabu (27/9/2023) malam, didapati pendapatan daerah mengalami penurunan sebesar Rp17 miliar, yang sebelum perubahan Rp751 miliar menjadi Rp733 miliar.
Penandatanganan nota kesepakatan APBD P yaitu, Pemko Bukittinggi bersama DPRD dalam sidang paripurna ini, dipimpin langsung Ketua DPRD Bukittinggi, Benny Yusrial.
Wakil Wali Kota Bukittinggi, Marfendi mewakili Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar usai sidang paripurna mengapresiasi upaya dan kerja keras Banggar bersama TAPD.
Wawako Marfendi menyampaikan, rancangan perubahan APBD 2023 disusun dengan telah mempertimbangkan perkembangan yang terjadi, dan semua memperhatikan ketentuan untuk mengoptimalkan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah Kota Bukittinggi.
Disampaikan, pembangunan Kota Bukittinggi diarahkan dalam pencapaian visi dan misi, yakni pada upaya untuk menyiapkan Kota Bukittinggi sebagai Kota Hebat dalam sektor peningkatan ekonomi kerakyatan.
Tambah Marfendi, juga hebat dalam sektor Pendidikan, hebat dalam sektor kesehatan dan lingkungan, hebat dalam sektor kepariwisataan, seni budaya dan olah raga, hebat dalam tata kelola pemerintahan, dan hebat dalam sektor sosial kemasyarakatan serta hebat dalam sektor pertanian.
Ketua DPRD Bukittinggi, Beny Yusrial, menyebutkan, R-APBD perubahan tahun 2023, dibedah dengan detail oleh Banggar dan TAPD.
“Alhamdulillah hari ini, APBD perubahan untuk tahun anggaran 2023, sudah disepakati. Semua fraksi telah menyetujui,” ujarnya.
Juru bicara Badan Anggaran DPRD Bukittinggi, Asril, mengutarakan, pendapatan daerah sebelum perubahan Rp751 miliar, setelah perubahan menjadi Rp733 miliar dengan berkurang Rp17 miliar.
Ia menjelaskan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum perubahan Rp160 miliar setelah perubahan Rp137 miliar atau berkurang Rp23 miliar.
Sedangkan untuk pendapatan transfer sebelum perubahan Rp590 miliar, setelah perubahan menjadi Rp596 miliar bertambah Rp5 miliar.
Untuk belanja daerah sebelum perubahan Rp833 miliar, setelah perubahan Rp811 miliar atau berkurang Rp22 miliar.
Sebelum perubahan defisit Rp82 miliar, setelah perubahan jadi Rp77 miliar sementara pembiayaan sebelum perubahan Rp82 miliar dan setelah perubahan Rp77 miliar, sehingga ditarget Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Daerah Tahun Berkenaan berpotensi Rp0.(adil)
