spot_imgspot_img
Beritasumbar.com

Tanggapi Pernyataan Nanda Satria, Desmar Ayudi: Independensi KNPI Harus Diukur dengan Standar yang Sama
T

Kategori -
- Advertisement -

Padang,BeritaSumbar.com, – Pernyataan Ketua DPD KNPI Sumatera Barat, Nanda Satria, mengenai dugaan intervensi elite partai politik menjelang Musyawarah Daerah (Musda) KNPI Sumbar mendapat tanggapan berbeda dari Desmar Ayudi, S.Psi., mantan Ketua DPD KNPI Kabupaten Lima Puluh Kota periode 2019–2025.

Desmar menilai persoalan independensi organisasi kepemudaan perlu dibahas secara menyeluruh, termasuk bagaimana prinsip tersebut diterapkan oleh pengurus KNPI yang juga menduduki jabatan politik.

Menurutnya, pernyataan mengenai dugaan intervensi partai politik merupakan persoalan serius yang memerlukan penjelasan dan bukti agar tidak berkembang menjadi prasangka terhadap pihak-pihak tertentu.

“Independensi KNPI adalah prinsip yang harus dijaga bersama. Namun, standar independensi itu harus berlaku untuk semua pihak, termasuk mereka yang berada dalam struktur kepemimpinan organisasi sekaligus memegang jabatan politik,” demikian pandangan Desmar dalam draf tanggapannya.

Pertanyakan Batas Intervensi dan Komunikasi Politik

Desmar menyoroti posisi Nanda Satria yang saat ini memegang dua jabatan, yakni Ketua DPD KNPI Sumatera Barat dan Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat.

Menurutnya, rangkap peran dalam organisasi kepemudaan dan lembaga politik tidak dengan sendirinya merupakan pelanggaran. Namun, kondisi tersebut menjadikan konsistensi dalam menjaga independensi organisasi sebagai persoalan yang relevan untuk dibahas secara terbuka.

“Jika keterlibatan elite politik dinilai dapat mengganggu independensi KNPI, maka perlu dijelaskan batasannya. Apakah setiap bentuk komunikasi politik dianggap intervensi, atau hanya tindakan yang mengandung tekanan dan pemaksaan terhadap pilihan organisasi?” tulis Desmar.

Ia berpandangan bahwa hubungan antara organisasi kepemudaan, pemerintah daerah, dan tokoh politik tidak selalu harus dipandang sebagai bentuk intervensi.

Menurutnya, yang perlu dipersoalkan adalah tindakan yang terbukti menghilangkan kebebasan organisasi kepemudaan dalam menentukan sikapnya.

Dugaan Intervensi Perlu Dijelaskan Secara Terbuka

Desmar juga menilai tudingan mengenai adanya elite partai yang berusaha mengarahkan dukungan kepada bakal calon tertentu perlu disertai informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tanpa penjelasan mengenai tindakan yang dipersoalkan, menurutnya, publik akan kesulitan membedakan antara komunikasi politik yang wajar dengan intervensi yang mencederai demokrasi organisasi.

“Kalau memang ada tekanan terhadap kepala daerah atau organisasi kepemudaan, tentu perlu dibuka fakta dan mekanismenya. Kita tidak ingin isu intervensi menjadi perdebatan yang justru menimbulkan kecurigaan baru menjelang Musda,” demikian usulan pernyataannya.

Independensi Bukan Berarti Menutup Ruang Komunikasi

Lebih lanjut, Desmar menilai KNPI sebagai wadah berhimpunnya organisasi kepemudaan memiliki hubungan yang luas dengan berbagai unsur masyarakat, termasuk pemerintah dan partai politik.

Menurutnya, independensi tidak berarti menutup seluruh bentuk komunikasi dengan tokoh politik, melainkan memastikan keputusan organisasi tetap diambil secara bebas melalui mekanisme yang sah.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kebebasan setiap organisasi kepemudaan dan DPD KNPI kabupaten/kota dalam menentukan dukungannya.

“Prinsipnya sederhana. Tidak boleh ada pihak yang memaksakan pilihan. Pada saat yang sama, jangan pula setiap perbedaan dukungan atau komunikasi dengan tokoh politik langsung dianggap sebagai bentuk intervensi,” lanjutnya.

Mendorong Musda yang Transparan dan Demokratis

Menjelang pelaksanaan Musda KNPI Sumatera Barat, Desmar berharap panitia dan seluruh unsur organisasi dapat memastikan proses pemilihan berlangsung transparan, sesuai AD/ART, serta menghormati hak seluruh peserta yang memenuhi persyaratan.

Baginya, persoalan independensi harus dijawab melalui pelaksanaan forum yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

“KNPI harus menjadi rumah besar pemuda. Kita memerlukan aturan yang jelas, proses yang transparan, dan perlakuan yang sama bagi seluruh peserta. Prinsip independensi semestinya mempersatukan organisasi, bukan menjadi sumber kecurigaan antarsesama kader,” tutupnya.

- Advertisement -
- Advertisement -

BERITA PILIHAN

- Advertisement -
- Advertisement -

Tulisan Terkait

- Advertisement -spot_img