Diki Rafiqi

BeritaSumbar.com,-Transparansi merupakan suatu elemen yang sakral dalam demokrasi. ketiadaan transparansi bisa berakibat lumpuhnya demokrasi. Transparansi yang dilakukan oleh pemerintah merupakan suatu “impian lama” yang di idam-idamkan oleh masyarakat. Maksud transparansi ini sebenarnya masyarakat ingin mengetahui apa yang sedang dilakukan dan apa yang akan dilakukan oleh penyelenggara negara. Apalagi akan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.

Pada amandemen ke 2 Indonesia memasukkan pasal-pasal hak asasi manusia untuk menjamin warga negara. Seperti halnya dalam prinsip hak asasi manusia, negara wajib untuk melindungi, menghormati dan mengisi penuh hak dari warga negara. Salah satu yang tercantum, yakninya terkait hak atas informasi di dalam Pasal 28 F dan 28 J.

Seiring berjalannya waktu, pengaturan terkait keterbukaan informasi baru bisa diadakan pada tahun 2008. Lewat Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi menjadi titik awal negara Indonesia berusaha untuk mewujudkan tranparasi dalam pengelolaan pemerintahan.

Mengapa dikatakan sebagai titik awal, karena setelah adanya hak atas informasi dalam UUD 1945 pada amandemen ke 2, baru tahun 2008 ada pengaturan yang lebih rigid atau secara hirarkis mengatur dengan jelas dari hak atas informasi di Indonesia. Walaupun memakan waktu 10 tahun untuk menelurkan UU Keterbukaan Informasi, tapi kita patut untuk menjaga semangat UU ini terus berjalan sebagaimana cita-cita awal dari peraturan ini.

Senada dengan itu, Louis Brandeis yang merupakan salah satu tokoh pencetus pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat atau yang kita kenal dengan transparansi, menyatakan ‘sunlight is said to be the best of disifectants’ dalam tulisannya “What publicity can do”(1913). Maksud kiasan Louis tersebut untuk mangatakan transparansi adalah penangkal korupsi dan praktik pemerintahan yang tidak akuntabel. Jika ingin membasmi korupsi dan dapat mengelola pemerintah yang baik, sudah menjadi keharusan pemerintah transparan dalam meneyelenggaraan negara.

Beralih ke praktik yang terjadi, walaupun sudah dibentuk pengaturan yang lebih rigid dan jelas masih banyak juga daerah yang belum melaksanakan UU Keterbuakaan Informasi. Seperti halnya legistalif (DPRD) Kota Payakumbuh. Dimana masih sulitnya informasi di peroleh secara cepat bagi masyarakat. Apalagi dalam hal produk hukum yang dihasilkan dari perwakilan di kota payakumbuh. Bisa kita lihat bersama, DPRD Kota Payakumbuh masih belum ada sistem informasi di dunia internet yang jelas. Sampai hari ini website resmi DPRD Kota Payakumbuh masih belum ada.

Padahal dalam UU No 14 Tahun 2008 mewajibkan badan publik membuka informasi kepada masyarakat. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No 14 Tahun 2008, DPRD dikategorikan sebagai badan publik. Karena DPRD sebagai penyelenggara pemerintahan dan juga memakai anggran negara. Selain itu DPRD sebagai badan publik yang dimaksud dijelaskan juga pada Pasal 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun  2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Sebagai badan publik, konsekwensi logisnya, badan publik berkewajiban untuk menyampaikan informasi baik itu berkala, tersedia setiap saat, dan informasi yang diminta pemohon informasi.

Ironisnya di DPRD Kota Payakumbuh yang masih belum adanya situs resmi ini menimbulkan pertanyaan. Bagaimana informasi yang berkala ini dapat disampaikan kepada masyarakat. Terutama dalam hal anggaran, program kelembagaan, dan produk hukum yang dihasilkan oleh DPRD. Tentu semuanya akan lebih sulit untuk diakses, padahal itu semua adalah informasi yang harus disampaikan secara berkala minimal satu kali dalam setahun. Selain itu, hal ini juga di atur dalam Pasal 20 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010, yang mewajibkan informasi berkala diumumkan sekurang-kurangnya di situs resmi atau papan pengumuman yang mudah diakses.

Dengan demikian tentu hal informasi yang harus disampaikan oleh DPRD Kota Payakumbuh yang menjadi kewajiban tidak bisa diakses melewati internet. Apalagi terkait dengan peraturan daerah (Perda) yang seharusnya diketahui oleh masyarakat. Karena dalam asas hukum di Indonesia kita mengenal asas fictie. Dimana dalam asas ini menganggap semua orang mengetahui peraturan hukum, sehingga tidak ada alasan bagi warga negara tidak mengetahui adanya peraturan tersebut.

Dengan implikasi demikian tentu dalam peraturan yang dihasilkan oleh DPRD Kota Payakumbuh harus tersosisalisasi dengan maksimal. Jika tidak, akan membuat masyarakat akan terkendala dengan ketidaktahuan akan hukum. Oleh sebab itu, perlunya akan sebuah reformasi dalam tubuh DPRD Kota Payakumbuh, dimana hendaknya PPID yang ada di DPRD harus membentuk sebuah situs resmi yang menyampaikan informasi yang telah diatur pada Pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun  2010 tentang Standar layanan informasi. Selain itu, ini akan berdampak bagaimana akan adanya lebih transparannya Kota Payakyumbuh yang akan menuju Good Government.(*)

Diki Rafiqi

(Pengabdi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang)