24.8 C
Padang
Kamis, Agustus 5, 2021
Beritasumbar.com

Sumbar Setelah Koordinasi dan Supervisi KPK. Seperti Apa?
S

Kategori -

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan koordinasi dan supervisi (korsup) untuk empat propinsi di Sumatera bagian utara yaitu di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar) dan Riau.

Kegiatan yang dilakukan di Kantor Gubernur Sumut, Kota Medan pada minggu kemarin ini diikuti oleh gubernur, bupati/walikota beserta satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lainnya yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam di propinsi itu.

Karena kekayaan sumberdaya alam yang melimpah, Sumbar menjadi propinsi yang paling banyak mengeluarkan izin usaha pertambangan (IUP) di Sumatera. Dari data Ditjen Minerba Kementerian ESDM tercatat sebanyak 281 izin dikeluarkan yang terdiri dari 140 IUP logam, 69 IUP non logam, 71 IUP Batubara, dan hanya sebanyak 136 izin yang berstatus clear and clean (CNC).

Ada 124 IUP mineral dan 21 IUP batubara yang tidak berstatus, yang bermasalah secara administrasi maupun wilayah (tumpang tindih). Dari 281 izin yang dikeluarkan, hanya 27 IUP yang memiliki data mengenai jaminan reklamasi.

Sebanyak 12 izin pertambangan terindikasi dalam kawasan hutan konservasi dengan total luas lahan 190,16 hektar dan sebanyak 69 izin pertambangan dalam kawasan hutan lindung dengan total luas lahan 97,315,06 hektar.

Sedangkan data Ditjen Planologi Kementerian Kehutanan mencatat penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan sebanyak 2 unit IPPKH (izin pinjam pakai kawasan hutan)-eksplorasi seluas 4.710,64 hektar. 2 unit telah diberikan persetujuan prinsip seluas 194,69 hektar, 7 unit IPPKH-operasi produksi seluas 1.685,79 hektar.

Wilayah kelola untuk sumber penghidupan bagi masyarakat di Sumbar sangatlah kecil jika dibandingkan dengan besarnya akses dan wilayah kelola yang dikuasai oleh pemerintahan dan diberikan kepada perusahaan. Dari 4.229.730 hektar luas wilayah Sumbar, seluas 2.382.058 hektar merupakan kawasan hutan dan seluas 192.745 hektar sudah diserahkan kepada perusahaan dalam bentuk IUPHHK Alam.

Pada 2002, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumbar mencatat ada 43 perusahaan di sektor perkebunan yang memiliki hak guna usaha (HGU) dengan luas konsesi ± 242.827 hektar.  Sedangkan data Dinas ESDM Sumbar tahun 2009 terdapat 263 perusahaan yang sudah mendapatkan izin pertambangan yang tersebar pada 14 kabupaten/kota dengan areal izin usaha pertambangan seluas 349.667 hektar, baik untuk kegiatan penyelidikan umum/eksplorasi ataupun kegiatan operasi produksi.

Selain tidak berkontribusi terhadap perbaikan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, banyak izin keruk dan pemanfaatan sumberdaya alam di Sumbar justru semakin menurunkan daya dukung lingkungan yang berakibat terhadap meningkatnya intensitas bencana ekologis seperti banjir, banjir bandang dan longsor.

Pada pertemuan kegiatan monitoring dan evaluasi korsup minerba di Medan, Kepala Dinas ESDM Sumbar, Marzuki Mahdi, menjelaskan Gubernur Sumbar telah menyurati bupati/walikota untuk segera melaksanakan penataan IUP dan mendaftarkan IUP ke Kementerian ESDM untuk mendapatkan sertifikat CNC, merekonsiliasi IUP, menagih tunggakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), mengalihkan domisili NPWP IUP, memproses IUP yang belum CnC menjadi CNC, mengeluarkan IUP yang masuk kedalam hutan konservasi, mendorong proses pinjam pakai kawasan hutan sebelum IUP beroperasi, dan menyelesaikan masalah tumpang tindih IUP.

Marzuki menambahkan hasilnya kini di Sumbar sebanyak 105 IUP sudah berstatus CNC, sebanyak 71 IUP belum CNC, dan 100 IUP Non CNC. Progres penataan tumpang tindih IUP dengan kawasan hutan telah dilakukan yaitu seluas 8.970,21 hektar kawasan hutan telah diajukan pengurusan izin pinjam pakai kawasannya. Sementara itu pelaksanaan kewajiban keuangan pelaku usaha pertambangan minerba yang telah direkapitulasi dalam bentuk PNBP tahun 2014 mencapai Rp22,5 triliun. Dan untuk penataan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang teridentifikasi sekitar Rp5,5 triliun.

Tetapi masih ada permasalahan yaitu tidak tersedianya dokumen yang lengkap pada pelaku usaha (pemegang IUP), sebagai besar pemegang IUP di kabupaten/kota tidak mempunyai alamat yang tetap, pelaku usaha belum sepenuhnya memberikan laporan produksi kepada pemerintah, dan belum ada pelaku usaha yang membangun smelter di daerah.

Aktifitas pertambangan Bijih besi yang dilakukan oleh salah satu perusahaan tambang di Kabupaten Solok
Aktifitas pertambangan Bijih besi yang dilakukan oleh salah satu perusahaan tambang di Kabupaten Solok

Pada pertemuan tersebut, Ketua KPK Taufiequrrachman Ruki mengatakan bangsa ini kurang cerdas dalam pengelolaan sumbedaya alam karena dipandang tidak mampu memanfaatkan anugerah kekayaan alam untuk  sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketika KPK melakukan pemantauan, banyak pihak akhirnya berkasus ke pengadilan dan masuk penjara.

“KPK hadir dalam elemen bangsa bukan sebagai ‘monster’  yang menakut-nakuti, namun ikut serta untuk memperbaiki bangsa itu, untuk sebesar-besarnya mewujudkan kemakmuran rakyat. Untuk itu sejak dua tahun yang lalu, KPK muncul dalam sisi yang soft dalam sisi pencegahan tentang pidana korupsi. KPK bergerak masuk untuk melakukan analisa dan evaluasi serta mempelajari sebuah sistem yang ada di pemerintahan ini lalu memperbaiki sistem itu disana-sini dan efeknya luar biasa,” katanya.

Ditempat terpisah, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Barat, Uslaini seperti dikutip dari Mongabay.co.id mengatakan pihaknya akan membawa permasalahan pertambangan, kehutanan dan perkebunan di Sumbar ke KPK, sebab ada indikasi kerugian negara atas kegiatan-kegiatan tersebut. Kerugian terebut dapat dilihat dari minimnya kesadaran dari perusahaan-perusahaan tersebut untuk membayar segala bentuk kewajiban-kewajibannya terhadap negara.

Melalui Koalisi Anti Mafia Tambang, telah disampaikan persoalan tambang dalam rapat konsolidasi korsup KPK terkait Tambang Minerba di Jakarta beberapa waktu yang lalu. Kini, pihaknya tengah melakukan riset di sektor pertambangan  Batubara kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat me­nyang­kut kerusakan lingkungan yang ditimbulkan serta keterlibatan masyarakat dalam pemberian izin.

 

Sumber: mongabay.co.id
- Advertisement -
- Advertisement -

BERITA PILIHAN

Jadi Lokus Studi Tiru, GTP UIakan Kembali Dikunjungi Pokdarwis se Kabupaten Sijunjung.

Padang Pariaman, beritasumbar.com.,-Nagari Ulakan melalui potensi kawasan Ekowisata dan Edukasi Green Talao Park (GTP) yang dimiliki, kembali menjadi pusat perhatian. Hal itu dibuktikan, dengan adanya kunjungan Studi Tiru ke destinasi wisata ini, yang digagas oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Dalam kesempatan kali ini, Dinas Pariwisata Provinsi selaku penyelenggara Pelatihan Sadar Wisata di Kabupaten Sijunjung memboyong seluruh peserta untuk melakukan Studi Tiru ke kawasan Ekowisata dan Edukasi Green Talao Park di Nagari Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakih Kabupaten Padang, pada Selasa (27/7).
- Advertisement -

Qori Lestari Semangati Masyarakat Jalani PPKM Lewat Rilis Lagu Jangan Menyerah

Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) membuat Qori Lestari tersentuh dan terinspirasi menulis lagu Jangan Menyerah. Dokter cantik asal Kota Bandung tersebut ingin menyemangati masyarakat Indonesia dalam menjalaninya.

Ny.Nevi Syafaruddin Dt Bandaro Rajo Lantik Ketua PKK Kecamatan Kapur IX

Limapuluh Kota,BeritaSumbar.com,- Senin 2/8 Ketua PKK Kecamatan Kapur IX dilantik. Pelantikan tersebut dilansungkan di gedung UDKP Kecamatan Kapur IX.
- Advertisement -

Happy Neldy Ketua DPC Gerindra Padang Pariaman Galang Dana Bantuan Untuk Gilang Penderita Kanker Hati

Padang Pariaman,BeritaSumbar.com,-Kepedulian Partai Gerindra terhadap masyarakat kurang mampu terkhusus kepada warga yang menderita penyakit terus mengalir bantuan, setidaknya dapat meringankan kehidupan mereka.

Tim KKN UNRI Berinovasi, Batu Payuang Pakai Rambu Rambu Penunjuk Jalan

Limapuluh Kota, BeritaSumbar.com,-Kuliah kerja nyata (KKN) merupakan suatu bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu di Indonesia. Pelaksanaan kegiatan KKN biasanya berlangsung antara satu hingga dua bulan yang bertempat di daerah setingkat desa.
- Advertisement -

Tulisan Terkait

Paket Tender Solok Selatan Rp299,2 juta Tanpa Ada Penawar

Padang Aro, beritasumbar.com - Satu paket tender di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat dengan Pagu dan Rp299,2 juta dinyatakan gagal karena tidak ada penawaran...

Besok, Belajar Tatap Muka Akan Dimulai Di Kabupaten Sijunjung

Sijunjung,  - Kegiatan proses belajar mengajar tatap muka di Kabupaten Sijunjung akan dimulai pada Senin (12/7), akan tetapi belajar tatap muka akan dilangsungkan 50...

Audiensi Dengan Kepala Sekolah, DPRD Sijunjung Tampung Aspirasi Masalah Pendidikan

Sijunjung, beritasumbar.com - Banyak aspirasi dan permasalahan di dunia pendidikan yang belum terwujud selama ini, maka Kepala Sekolah Paud/TK, SD, dan SLTP se-Kecamatan Koto Vll...

Disdukcapil Lima Puluh Kota Imbau Masyarakat Proaktif Urus Administrasi Kependudukan

Sarilamak, beritasumbar.com - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lima Puluh Kota mengimbau masyarakat setempat agar proaktif mengurus administrasi kependudukan. Kadis Dukcapil Kabupaten Lima...

Buka Akses Unggan-Pamusian, Jarak Kabupaten Sijunjung-Tanah Datar Bisa Dipangkas

Sijunjung, beritasumbar.com - Dalam waktu dekat ini diperkirakan, hubungan Kabupaten Sijunjung dengan Kabupaten Tanah Datar lewat jalur Unggan ke Pamusian akan terhubung. Perbatasan kedua daerah yang...

Sambut HUT RI ke-76, DHD-BPK 45 Sumbar Buka Pendaftaran Lomba Baca Puisi dan Lagu Perjuangan

Sebagai salah satu bentuk upaya berkesinambungan dalam penanaman nilai-nilai kejuangan 45 pada generasi muda, Dewan Harian Daerah Badan Pembudayaan Kejuangan 45 Provinsi Sumatera Barat (DHD BPK 45 Sumbar) mengadakan Lomba Baca Puisi dan Lagu Perjuangan Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021, dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76, pendaftaran calon pesertanya resmi dibuka pada Jumat, 2 Juli 2021.

Bantu Para Petani, Pemkab Sijunjung Salurkan 114 Alsintan

Sijunjung, beritasumbar.com - Untuk mempermudah pekerjaan lahan usaha pertanian, mulai dari kegiatan pengolahan lahan dan perawatan tanaman pertanian, maka Dinas Pertanian Kabupaten Sijunjung menyalurkan sebanyak...

Mangombang Nan Talipek, Rang Kampai Nagari Simpang Kapuak Bapanghulu

Limapuluh Kota, beritasumbar.com - Setelah belasan tahun gelar penghulu Datuak Monti Bosa talipek atau tidak dipakainya, Warga Suku Kampai Nagari Simpang Kapuak, Kecamatan Mungka,...

Pimpin Rapat Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Wabup Sijunjung Minta Camat-Walnag Jalin Komunikasi Dengan Masyarakat

Sijunjung, beritasumbar.com - Wakil Bupati Sijunjung, Sumatera Barat, Iraddatillah memimpin rapat kerja usaha percepatan penanganan dan pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut, Rabu, 30/6. Raker tersebut melibatkan...

Kapolres Padang Pariaman Semprot Disinfektan di Seputar Rumah Warga Isolasi Mandiri

Padang Pariaman,   - Mendengar laporan terkait adanya satu keluarga sedang isolasi mandiri melanggar protokol kesehatan, Kapolres Padang Pariaman AKBP. Dian Nugraha HBWPS. SH. SIK,...
- Advertisement -