25 C
Padang
Sunday, November 29, 2020
Beritasumbar.com

PRINSIP-PRINSIP HUBUNGAN INDUSTRI
P

Kategori -

Oleh : Syaiful Anwar

Dosen FE Unand Kampus II Payakumbuh

Pengertian Prinsip Hubungan Industrial

  1. Pengertian Prinsip

Menurut RUSSEL SWANBURG

Prinsip adalah kebenaran yang mendasar, hukum atau doktrin yang mendasari gagasan

  • Pengertian Hubungan Industrial Menurut Para Ahli

Menurut Payaman J. Simanjuntak (2009),

Hubungan industial adalah Hubungan semua pihak yang terkait atau berkepentingan atas proses produksi barang atau jasa di suatu perusahaan.

Hubungan industrial atau disebut juga dengan industrial relation adalah hubungan yang terjadi antara semua pihak yang tersangkut atau berkepentingan atas proses produksi barang atau jasa di suatu perusahaan

Menurut Abdul Khakim (2009)

Hubungan industrial adalah hubungan antara semua pihak yang tersangkut atau berkepentingan atas proses produksi atau pelayanan jasa di suatu perusahaan.

Dengan begitu, hubungan industrial adalah hubungan antara semua pihak yang tersangkut atau berkepentingan atas proses produksi atau pelayanan jasa di suatu perusahaan. Pihak yang paling berkepentingan atas keberhasilan perusahaan dan berhubungan langsung sehari-hari adalah pengusaha atau manajemen dan pekerja. Disamping itu masyarakat juga mempunyai kepentingan, baik sebagai pemasok faktor produksi yaitu barang dan jasa kebutuhan perusahaan, maupun sebagai masyarakat konsumen atau pengguna hasil-hasil perusahaan tersebut.

Pemerintah juga mempunyai kepentingan langsung dan tidak langsung atas pertumbuhan perusahaan, antara lain sebagai sumber penerimaan pajak. Jadi hubungan industrial adalah hubungan antara semua pihak yang berkepentingan tersebut. Namun secara sempit hubungan industrial diartikan sebagai hubungan antara pengusaha dengan pekerja management-employees relationship.

Prinsip Hubungan Industrial

Mengingat sedemikian banyak kepentingan dari berbagai pihak terhadap perusahaan, maka sangat penting untuk menjamin keberlangsungan usaha yang didukung oleh adanya hubungan industrial yang baik, terutama antara pengusaha dengan pekerja.

Prinsip hubungan industrial didasarkan pada persamaan kepentingan semua unsure atas keberhasilan dan kelangsungan persahaan. Dengan demikian hubungan industrial mengandung prinsip-prinsip berikut ini menurut  Payaman J. Simanjuntak (2009) :

  1. Kepentingan Bersama: Pengusaha, pekerja/buruh, masyarakat, dan pemerintah

Pengusaha dan pekerja, demikian pula pemerintah dan masyarakat pada umumnya, sama-sama memiliki kepentingan atas keberhasilan dan keberlangsungan perusahaan. Oleh sebab itu pengusaha dan pekerja harus mampu untuk melakukan tanggung jawabnya secara maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehari-hari. Pekerja atau serikat pekerja harus dapat membuang jauh-jauh kesan bahwa perusahaan hanya untuk kepentingan pengusaha. Demikian pula pengusaha harus menempatkan pekerja sebagai partner dan harus membuang jauh-jauh kesan memberlakukan pekerja hanya sebagai faktor produksi.

  • Kemitraan yang saling menguntungan: Pekerja/buruh dan pengusaha sebagai mitra yang saling tergantung dan membutuhkan.

Perusahaan merupakan sumber penghasilan bagi banyak orang. Semakin banyak perusahaan yang membuka usaha baru, maka semakin banyak pula kesempatan lapangan kerja yang akan memberikan penghasilan bagi banyak pekerja. Semakin banyak perusahaan yang berhasil meningkatkan produktifitasnya, maka semakin banyak pula pekerja yang meningkat penghasilannya. Dengan demikian pendapatan nasional akan meningkat dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat pula.

  • Hubungan fungsional dan pembagian tugas

            Pengusaha dan pekerja mempunyai hubungan fungsional dan masing-masing mempunyai fungsi dan tugas yang berbeda dengan pembagian kerja dan tugas. Pengusaha memiliki tugas dan fungsi sebagai penggerak, membina dan mengawasi, pekerja memiliki tugas dan fungsi melakukan pekerjaan operasional. Pengusaha tidak melakukan eksploitasi atas pekerja dan sebaliknya pekerja juga bekerja sesuai dengan waktu tertentu dengan cukup waktu istirahat dan sesuai dengan beban kerja yang wajar bagi kemanusiaan. Dalam hal ini pekerja tidak mengabdi kapada pengusaha akan tetapi pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

  • Kekeluargaan

Pengusaha dan pekerja merupakan anggota keluarga perusahaan. Sebagaimana pola hubungan sebuah keluarga, maka hubungan antara pengusaha dengan pekerja harus dilandasi sikap saling mengasihi, saling membantu dan saling mengerti. Pengusaha harus berusaha sejauh mungkin mengetahui kesulitan-kesulitan dan keadaan yang dihadapi oleh pekerja, serta berusaha semaksimal mungkin untuk dapat membantu dan menjadi solusi bagi kesulitannya. Bukan hanya menuntut pekerja memberikan yang terbaik bagi perusahaan tanpa mau tahu segala keadaan dan kondisi yang dihadapi oleh pekerja. Sebaliknya, pekerja harus juga memahami keterbatasan pengusaha. Apabila muncul permasalahan atau perselisihan antara pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja hendaknya diselesaikan secara kekeluargaan dan semaksimal mungkin harus dihindari penyelesaian secara bermusuhan.

  • Penciptaan ketenangan berusaha dan ketentraman bekerja

Perlu dipahami pula bahwa tujuan dari pembinaan hubungan industrial adalah menciptakan ketenangan berusaha dan ketentraman dalam bekerja supaya dengan demikian dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Untuk itu masing-masing pihak, perusahaan dan pekerja harus mampu menjadi mitra social yang harmomis, masing-masing harus mampu menjaga diri untuk tidak menjadi sumber masalah dan perselisihan.seandainya pun terjadi perbedaan pendapat, perbedaan persepsi dan perbedaan kepentingan, haruslah diselesaikan secara musyawarah mufakat, secara kekeluargaan tanpa mengganggu proses produksi. Karena setiap gangguan pada proses produksi akhirnya akan merugikan bukan hanya bagi pengusaha, namun juga bagi pekerjan itu sendiri maupun masyarakat pada umumnya.

  • Peningkatan produktivitas

Peningkatan produktivitas perusahaan haruslah mampu meningkatkan kesejahteraan bersama, yakni kesejahteraan pengusaha maupun kesejahteraan pekerja. Biasa kita temui pekerja yang bermalas-malasan, ketika ditanya kenapa? Maka jawabannya, “karena gajinya hanya untuk pekerjaan yang seperti ini, tidak lebih”. Padahal semestinya pekerja yang berkeinginan untuk mendapatkan upah lebih tinggi, maka ia harus bekerja keras untuk mampu meningkakan produktivitas perusahaan sehingga perusahaan akhirnya mampu memberikan upah yang sepadan dengan usahanya itu. Jangan berharap perusahaan akan memberikan lebih dari kontribusi yang telah diberikan pekerja terhadap perusahaannya

Ciri-ciri Hubungan Industrial

  1. Mengakui dan menyakini bahwa bekerja bukan sekedar mencari nafkah saja, melainkan juga sebagai pengabdian manusia kepada Tuhannya, sesama manusia, masyarakat, bangsa dan negara.
  2. Menganggap pekerja bukan hanya sekedar faktor produksi belaka melainkan sebagai manusia pribadi dengan segala harkat dan martabatnya.
  3. Melihat antara pekerja dan pengusaha bukan mempunyai kepentingan yang bertentangan, melainkan mempunyai kepentingan yang sama untuk kemajuan perusahaan.
  4. Setiap perbedaan pendapat antara pekerja dan pengusaha harus disesuaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat yang dilakukan secara kekeluargaan.
  5. Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban untuk kedua belah pihak, atas dasar rasa keadilan dan kepatutan.

Tujuan Hubungan Industrial

Hubungan industrial dilaksanakan sehingga terpenuhi hak-hak dasar pekerja serta terwujudnya kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha. Pembinaan hubungan industrial diarahakan untuk mewujudkan hubungan industrial yang harmonis,dinamis, berkeadilan, dan bermatabat. Tujuan hubungan industrial ialah untuk menciptakan suasana kerja yang harmonis, demokratis, adil dan berrmatabat untuk: menciptakan ketenangan kerja dan berusaha (suasana kondusif) Meningkatkan produtivitas kerja, Meningkatkan kesejahteraan pengembangan usaha perluasan kerja, Menarik investasi, Mengurangi pengangguran, turut serta mengatasi kemiskinan. Tujuan system hubunga industrial adalah untuk mewujudkan industrial peace yaitu suasana ketenangan bekerja dan berkelangsungan hidup perushaan.

Dalam mencapai tujuannya,diperlukan sarana yang dapat dibedakan menjadi 2,  yaitu

  1. Tingkat mikro yaitu didalam perusahaan itu sendiri, yaitu melalui serikat pekerja/serikat buruh Lembaga Kerja sama Bipartit peraturan perusahaan Perjanjian Kerjasama.
  2. Yaitu tingkat makro atau diluar perusahaan yang mencakup:organisasi Pengusaha LKS Tripartit Peraturan Perundang undangan, ketenagakerjaan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Hubungan industrial bukan merupakan tujuan tetapi cara untuk meningkatkan produktivitas daya saing dan ketahanan perusahaan. 

Norma Dalam Hubungan Industrial

Norma Dalam Hubungan Industrial makro minimal  adalah ketentuan normative yang mengatur mengenai hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha. Makro minimal ini adalah Undang Undang ketenagakerjaan dan peraturan pemerintah turunannya.

Mikro Kondisional adalah peraturan/perjanjian antara organisasi dan karyawan yang mengatur hubungan kerja. Peraturan perusahaan dan perjanjian kerjasama , peraturan perusahaan, peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.

Manajemen Hubungan Industrial

Menejemen hubungan industrial sebagai salah satu bagian dari menejemen sumber daya manusia harus dipahami sebagai hubungan antar manusia (inter personal) terutama antara pengusaha atau pimpinan sebagai pihak yang memiliki perusahaan dengan pekerja sebagai pihak yang menjalankan operasional perusahaan. Oleh karena manajemen hubungan industrial merupakan menejemen antar orang yang terkait dengan jalannya perusahaan maka sangat rentan terjadi perselisihan antar pihak dalam menjalankan roda perusahaan tersebut.

Dengan demikian salah satu wujud menejemen hubungan industrial di setiap perusahaan adalah merumuskan peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang memuat hak dan kewajiban pekerja serta kewenangan dan kewajiban pengusaha. Yangmana hal tersebut diharapkan dapat menjadi rujukan yang obyektif ketika terjadi perselisihan antar pihak.

Hak pekerja merupakan tanggungjawab perusahaan dan kewajiban pekerja didasarkan pada kewenangan perusahaan untuk mengaturnya. Demikian pula hak perusahaan adalah kewajiban pekerja untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan penugasan pimpinan perusahaan menurut disiplin kerja dan waktu kerja yang diaturnya, sedangkan kewajiban perusahaan adalah hak pekerja untuk memperoleh upah, tunjangan dan jaminan social lainnya, beristirahat, cuti memperjuangkan haknya secara langsung maupun tidak langsung melalui serikat pekerja.

Untuk memberikan jaminan terlaksananya hak dan kewajiban tersebutu, maka ditetapkan berbagai bentuk peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan baik dalam bantuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden maupu keputusan menteri.

Perusahaan Sebagai Kepentingan Bersama

Terjadi kekeliruan persepsi bahwa perusahaan hanyalah kepentingan bagi pengusaha atau pemiliki perusahaan semata, masyarakat mengganggap tidak merasa memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Sebenarnya banyak pihak memiliki kepentingan terhadap perusahaan, termasuk tenaga kerja, masyarakat maupun pemerintah.

Pengusaha memiliki banyak kepentingan dalam perusahaan antara lain (i) menjaga atau mengamankan asetnya, (ii) mengembangkan modal atau asetnya supaya memberikan nilai tambah yang tinggi, (iii) meningkatkan penghasilannya, (iv) dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya, dan (v) bukti aktualisasi diri sebagai pengusaha yang berhasil

Demikian pula pekerja juga memiliki kepentingan terhadap perusahaan yang tidak kalah banyaknya, antara lain : (i) sebagai sumber kesempatan kerja, (ii) sebagai sumber penghasilan, (iii) sebagai sarana melatih diri, memperkaya pengalaman kerja serta meningkatkan keahlian dan keterampilan, (iv) tempat mengembangkan karir dan (v) tempat mengaktualisasikan keberhasilan

Sedangkan kepentingan masyarakat dan pemerintah dalam perusahaan antara lain : (i) bahwa perusahaan merupakan sumber kesempatan kerja yang akan mengurangi banyaknya pengangguran yang jumlahnya semakin banyak di Indonesia, (ii) perusahaan merupakan sumber pertumbuhan ekonomi, kemakmuran serta ketahanan nasional, (iii) perusahaan merupakan sumber devisa, (iv) perusahaan merupakan sumber utama pendapatan Negara melalui system pajak, (v) dan masih banyak lagi manfaat atau kepentingan pemerintah/masyarakat dalam perusahaan.

Sarana Pendukung Hubungan Industrial

Payaman J. Simanjuntak (2009) menyebutkan sarana-sarana pendukung Hubungan industrial, sebagai berikut :

  1. Serikat Pekerja/Buruh
  2. Organisasi Pengusaha
  3. Lembaga Kerjasama bipartit (LKS Bipartit) Yaitu forum komunikasi dan  konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan, yang anggotanya terdiri atas pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh yang sudah tercatat di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekera/buruh (periksa Kaputusan Menteri Tenaga dan Transmigrasi Nomor Kep-255/Men/2003 tentang Tata Cara Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Lemaga Kera Sama Bipartit).

Pengertian bipartit dalam hal ini sebagai mekanisme adalah tata cara atau proses perundingan yang dilakukan antara dua pihak, ayitu pihak pengusaha dengan pihak pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh, antara lain, apabila terjadi perselisihan antara pengusaha dengan pekera/buruh diperusahaan (surat edaran Direktur Jendral Pembinaan Hubungan Industrial Nomor SE-01/D.PHI/XI/2004.

Perundingan bipartit pada hakikatnya merupakan upaya musyawrah untuk mufakat antara pihak pengusaha dan pihak pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh.

  1. Lembaga Kerjasama tripartit (LKS Tripartit) yaitu forum komunikasi, lonsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan, yang anggotanya terdiri atas unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah (periksa Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2005 tentang Tata kerja dan Susunan Organisasi Lembaga kerja sama Tripartit)
  2. Peraturan Perusahaan
  3. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) merupakan pijakan karyawan dalam
  4. menorehkan prestasi yang pada gilirannya akan berujung kepada kinerja korporat

dan kesejahteraan karyawan. Jadi, PKB memang penting bagi perusahaan manapun. Hubungan kerja senantiasa terjadi di masyarakat, baik secara formal maupun informal, dan semakin intensif didalam masyarakat modern. Di dalam hubungan kerja memiliki potensi timbulnya perbedaan pendapat atau bahkan konflik. Untuk mencegah timbulnya akibat yang lebih buruk, maka perlu adanya pengaturan di dalam hubungan kerja ini dalam bentuk PKB. Dalam prakteknya, persyaratan kerja diatur dalam bentuk perjanjian kerja yang sifatnya perorangan.

Perjanjian kerja Bersama ini dibuat atas persetujuan pemberi kerja dan Karyawan yang bersifat individual. Pengaturan persyaratan kerja yang bersifat kolektif dapat dalam bentuk Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB).Perjanjian Kerja Bersama atau PKB sebelumnya dikenal juga dengan istilah KKB (Kesepakatan Kerja Bersama) / CLA (Collective Labour Agreement) adalah merupakan perjanjian yang berisikan sekumpulan syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak yang merupakan hasil perundingan antara Pengusaha, dalam hal ini diwakili oleh Managemen Perusahaan dan Karyawan yang dalam hal ini diwakili oleh Serikat Karyawan, serta tercatat pada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan. Hal ini juga tertuang dalam Pasal 1 UU No.13 tahun 2003 Point 21.PKB dibuat dengan melalui perundingan antara managemen dan serikat karyawan.    

Kesemua itu untuk menjamin adanya kepastian dan perlindungan di dalam hubungan kerja, sehingga dapat tercipta ketenangan kerja dan berusaha. Lebih dari itu, dengan partisipasi ini juga merupakan cara untuk bersama-sama memperkirakan dan menetapkan nasib perusahaan untuk masa depan.Masa berlakunya PKB paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang masa berlakunya paling lama 1 (satu) tahun. PKB juga merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk untuk menjalankan hubungan industrial, dimana sarana yang lain adalah serikat karyawan, organisasi pengusaha, lembaga kerjasama bipartit, lembaga kerjasama tripartit, peraturan perusahaan, peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Menurut ketentuan, Perundingan pembuatan PKB berikutnya dapat dimulai paling cepat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya PKB yang sedang berlaku. Dalam hal perundingan tidak mencapai kesepakatan, maka PKB yang sedang berlaku tetap berlaku untuk paling lama 1 (satu) tahun. Sehingga dengan demikian proses pembuatan PKB tidak memakan waktu lama dan berlarut-larut sampai terjadi kebuntuan (dead lock) yang mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum.

Tata Cara Menyusun Kesepakatan Kerja Bersama dalam Organisasi

Seperti lazimnya perjanjian, pembuatan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja sama juga ada ketentuan-ketentuannya. Ketentuan-ketentuan dimaksud adalah:

Pembuatan peraturan perusahaan

  1. wajib bagi perusahaan yang memperkerjakan minimal sepuluh orang pekerja/buruh.
  2. kewajiban butir (1) tidak berlaku bagi perusahaan yang sudah memiliki perjanjian kerja sama.
  3. memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja/buruh, atau serikat pekerja/buruh. Disamping iru dapat juga berkonsultasi kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
  4. materi yang diatur adalah syarat kerja yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan dan rincian pelaksanaan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
  5. sekurang-kurangnya memuat:
    1. hak dan kewajiban pengusaha;
    2. hak dan kewajiban pekera/buruh;
    3. syarat pekerja;
    4. tata tertib perusahaan ; dan
    5. jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan.
  6. pembuatnya dilarang:
    1. menggantikan perjanjian kerja bersama yang sudah ada sebelumnya;
    2. bertentangan denganperaturan perundang-undangan yang berlaku.
  7. Pembuatan peraturan perusahaan tidak dapat diperselisihkan karena merupakan kewajiban dan menjadi tanggung jawab pengusaha.
  8. wajib mengjajukan pengesahan kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk (yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaank).
  9. wajib memberitahukan dan menjelaskan isi serta memberikan naskah peraturan perusahaan atau perubahannya kepada pekerja/buruh.
  1. Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaaan
  2. Lembaga penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial

Landasan Hubungan Industrial

Landasan hubungan industrial terdiri atas;

  1. Landasan idil ialah pancasila
  2. Landasan konsitusional ialah undang-undang dasar 1945
  3. Landasan opersainal GBHN yang ditetapkan oleh MPR serta kebijakan-kebijakan lain dari pemerintah

Kelemahan Hubungan Industrial

Kelemahan prinsip Hubungan Industrial ini akan di paparkan berdasarkan contoh kasus yang terjadi di Negara Indonesia. Masih banyaknya kasus pelanggaran oleh pengusaha dan seringnya tindakan anarkis buruh adalah cermin buruk hubungan industrial di Indonesia.

Hubungan industrial berunsur dua pihak (bipartit), yakni pengusaha atau asosiasi pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja. Secara tradisional hubungan pekerja-pengusaha seperti relasi dua kutub kepentingan yang berseberangan, padahal titik tolaknya sama: prinsip ekonomi. Pengusaha, dengan modal sekecil-kecilnya ingin hasil maksimal. Pekerja ingin gaji dan kesejahteraan sebesar-besarnya dengan tenaga dan waktu minimal.

Sebagai pemilik modal banyak pengusaha jadi abai terhadap hak-hak pekerja, tak taat hukum, tidak mengedepankan dialog, dan alergi terhadap serikat pekerja (anti-union). Padahal, hak berserikat adalah hak asasi dan hak konstitusional warga negara. Keberadaannya dijamin Pasal 28 UUD 1945, juncto UU No 21/ 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh, juncto Konvensi ILO No 87/1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi (diratifikasi Keppres No 83/1998).

Antiserikat pekerja, menurut Pasal 43 UU No 21/2000, termasuk tindak pidana kejahatan (Ayat 2), dengan ancaman sanksi kurungan 1-5 tahun dan atau denda Rp 100 juta-Rp 500 juta (Ayat 1).

Jumlah tenaga kerja yang tidak berbanding lurus dengan lapangan kerja menciptakan pengangguran. Ini membuat posisi tawar buruh lemah dan jadi alat pengusaha menindas pekerja.

Di sisi lain, masih ada buruh yang ingin menang sendiri: terus menuntut tanpa logika serta menutup mata terhadap kesulitan pengusaha. Jadilah stigma negatif yang mengendap di benak pengusaha. Kelemahan lain buruh adalah kurang bersatu.

Lemahnya fungsi pengawasan pemerintah sebagaimana diamanatkan Pasal 40 UU No 21/2000 dan Pasal 176 UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan ikut menyumbang kusutnya perburuhan.

Masalah buruh kerap dituding sebagai penyebab utama investor hengkang. Padahal, menurut Bank Dunia, faktor tenaga kerja di urutan ke-8 dari sembilan faktor penghambat investasi.

Prinsip Penyelesaian Hubungan Industrial

Dalam dunia industri pun  selalu ada yang namanya konflik. Untuk itu dibutuhkan cara penyelesaian yang menuntungkan semua pihak. Agar semua pihak merasa senang. Dalam UU penyelesaian hubungan industrial dikenal dua cara yaitu, dilaksanakan diluar pengadilan atau didalam pengadilan. , biasanya dilakukan oleh lembaga atau cara: Bipatrit, Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase.

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Walau dalam pelaksanaan hubungan industrial muncul perselisihan (dispute) dengan segala kelemahannya, perangkat hukum positif akan menuntun ke arah penyelesaian.

Pekerja dan pengusaha boleh menempuh proses mediasi, konsiliasi, atau arbitrasi, bahkan mengajukan perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dan kemudian ke Mahkamah Agung (UU No 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial). Namun, hal itu mensyaratkan perundingan bipartit lebih dahulu sebagaimana Pasal 151 UU No 13/ 2003 tentang Ketenagakerjaan. Intinya, penyelesaian dua pihak pelaku hubungan industrial lebih diutamakan.

Kita harus percaya tak semua pengusaha arogan, masih banyak yang berhati nurani. Kita juga harus yakin pekerja adalah manusia yang perlu sentuhan, tidak semata gaji dan kesejahteraan.

Hubungan baik akan melahirkan kemajuan bersama dalam perusahaan. Masalah ketenagakerjaan tidak lagi jadi momok bagi investor. Investasi yang sehat dalam hubungan kerja yang harmonis pada gilirannya akan memajukan perekonomian.

Jika pengusaha dan pekerja terus konflik, tak ada yang untung. Pengusaha jadi arang, pekerja jadi abu. Tangan mengepal tak bisa bersalaman dan kedua pihak akan terjebak dalam kerja sama yang semu dan rapuh.

Kata kuncinya memang introspeksi para pihak dan mengkaji ulang paradigma negatif masing-masing terhadap mitranya. Seperti Socrates, saya yakin bahwa hidup yang tertutup untuk dikaji ulang adalah hidup yang tak layak dihayati.

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Ditinjau Dari Prinsip Fair Trial Dan Hak Asasi Manusia

Sejak lahirnya Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,banyak sekali ditemukan persoalan struktural dan mendasar dalam implementasinya. Persoalan yang demikian tentu memiliki pengaruh mekanisme yang dikhawatirkan merugikan hak-hak asasi bagi buruh yang menjadi pihak yang lemah dalam hubungan ketenagakerjaan tersebut. Tulisan ini mengkaji apakah mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial telah mencerminkan prinsip mendasar fair trial, khususnya prinsip equality before the law dan due process of law, dan apakah dampak hak-hak asasi manusia khususnya bagi buruh untuk mengakses keadilan di dalam proses penyelesaian hubungan industrial di PHI.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui PHI belum sepenuhnya mencerminkan prinsip mendasar fair trial dan belum sesuai pula dengan prinsip HAM. Akibatnya, dampak hak-hak asasi manusia terlihat jelas khususnya bagi buruh untuk mengakses keadilan di dalam proses penyelesaian hubungan industrial di PHI.

Tujuan penelitian ini antara lain adalah mencoba mencari jawaban atas rumusan masalah yang diajukan sehingga dapat; diketahui implementasi prinsip fair trial dan hak asasi manusia dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui mekanisme

Pengadilan Hubungan Industrial. Melalui serangkaian analisis data, dokumen serta tinjauan lapangan untuk mengetahui prakteknya, maka hasil yang didapatkan bahwa mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial belum sepenuhnya mencerminkan prinsip mendasar fair trial dan belum sesuai pula dengan prinsip HAM. Akibatnya, banyak sekali dampak hak-hak asasi manusia khususnya bagi buruh untuk mengakses keadilan di dalam proses penyelesaian hubungan industrial di PHI.

Dampak tersebut menyebabkan buruh terpaksa untuk tidak melakukan upaya penyelesaiannya melalui PHI, mendapat perlakuan diskriminatif, menanggung beban pungutan liar, dan mengeluarkan biaya yang besar dalam beracara.

Baca Juga: PENGEMBANGAN METODE PRODUKSI

- Advertisement -

BERITA PILIHAN

Rangkaian HUT Kota Payakumbuh, Wako Riza Minta Jajarannya Siapkan Informasi Pelayanan P3K, Minimalisir Keramaian

Payakumbuh,BeritaSumbar.com,- Wali Kota Riza Falepi, Rabu (25/11) menyebut telah memberi arahan agar iven peringatan 50 tahun hari jadi Kota Payakumbuh dilaksanakan dengan...

Dosen UNAND Melakukan Program Kimitraan Masyarakat di Posyandu Anggrek 2 Sebarang Padang

Padang,- Pada saat ini masih ditemukan balita dengan kasus gizi kurang dan gizi buruk di kota Padang, karena penanganan masalah gizi kurang...

Tak berhenti di Laporan, Riset Harus Tersambung Dengan Industri

Jakarta, - Pemerintah terus mendorong hilirisasi riset yang dilakukan oleh semua lembaga litbang. Salah satu upayanya yaitu dengan pemberian anugerah Hak Kekayaan...

Warga Digemparkan Dengan Api Menyala Di Drainase Belakang SPBU Parit Rantang

Payakumbuh,BeritaSumbar.com,- Warga Parit Rantang Payakumbuh Barat sekitar jalan Padang tepatnya belakang SPBU pada Sabtu 28/11 pagi dibuat geger bahkan ada yang histeris....

APBD Kota Payakumbuh TA 2021 Disepakati Dalam 3 Rapat Paripurna

Payakumbuh,BeritaSumbar.com,- Ketua DPRD Hamdi Agus memimpin 3 rapat paripurna didampingi Wakil Ketua Wulan Denura, dan perwakilan Fraksi PPP Edward DF di Ruang...
- Advertisement -

Tulisan Terkait

Gaji THL di Payakumbuh dipastikan berkurang pada 2021

Payakumbuh, BeritaSumbar.com - Meski sempat mendapatkan penolakan dari seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), gaji Tenaga Harian Lepas di Kota Payakumbuh...

Pasar Ekraf Payakumbuh Berikan Peluang Bagi Pelaku Kuliner Tradisional Saat Pandemi Covid-19

Payakumbuh, Beritasumbar.com - Pasar ekonomi kreatif (ekraf) di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat tidak hanya untuk promosi wisata, tapi juga berdampak kepada pelaku...

Menanam Bunga Krokot, Hobi Membawa Berkah Ditengah Pandemi Covid-19

Padang,BeritaSumbar.com,- Di masa pandemi Covid-19, banyak orang yang boring akan keadaan yang tak lazimnya seperti saat ini, hanya berdiam dan hampir semua...

Di Hari Pahlawan Para Kooperator Indonesia Gelar Diskusi Daring Dengan Tema “Inisiasi Pendirian dan Deklarasi Partai Koperasi di Indonesia”

Bertepatan dengan Hari Pahlawan pada Selasa, 10 November 2020, pukul 20.00-22.00 WIB, sejumlah aktivis koperasi atau yang biasanya disebut sebagai kooperator di...

Padang Panjang Latih Koperasi Mengelola Pembiayaan Berbasis Syariah

Padang Panjang, www.beritasumbar.com - Pemerintah Kota Padang Panjang ke depannya akan menerapkan sistem perekonomian syariah, untuk itu Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan...

APBD Payakumbuh 2021 Defisit, Ini Penyebabnya

Payakumbuh , www.beritasumbar.com - Perintah Kota Payakumbuh mulai bahas Anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Tahun 2021 bersama dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD)...

Kolaborasi Noka dan ALKO Berdayakan Petani Kerinci di Tengah Pandemi

Kedai kopi asal Bandung, Noka Coffee, meluncurkan outlet kedua mereka di kota Padang, Sumatera Barat Sabtu 9 Oktober 2020. Sebagai brand yang...

Keripik Karamunting Cemilan Kaya Antioksidan

Padang,- Pandemi Covid-19 tak hanya menghentikan kegiatan perkuliahan mahasiswa secara tatap muka di kampus. Pandemi ini juga memaksa program kreativitas mahasiswa (PKM)...

KOORDINASI PERUSAHAAN INDUSTRI

Oleh : Syaiful Anwar Dosen FE Unand Kampus II Payakumbuh Pengertian Expansion(pengembangan) Pengembangan...

PENGAWASAN ANGGARAN

Oleh : Syaiful Anwar Dosen FE Unand Kampus II Payakumbuh Pengertian Anggaran Anggaran...
- Advertisement -