Tanah Datar – BeritaSumbar.com,- Penanganan bencana di Kabupaten Tanah Datar mendapat sorotan dari berbagai pihak. Sejumlah persoalan diduga muncul di lapangan, mulai dari alur komando yang dinilai belum jelas, lambannya pendataan kerusakan, hingga dugaan penumpukan bantuan di posko yang belum sepenuhnya tersalurkan kepada pengungsi.
Lebih dari 10 hari sejak bencana terjadi, penanganan di lapangan dinilai sebagian kalangan belum sepenuhnya terkoordinasi dengan baik. Kondisi ini memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat terkait keseriusan dan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola respon bencana yang efektif, transparan, dan akuntabel.
Alur Komando Diduga Belum Jelas, Koordinasi Dinilai Lemah
Salah satu poin yang banyak disorot adalah dugaan belum jelasnya alur komando penanganan bencana. Sejumlah relawan dan warga di lapangan mengaku masih bertanya-tanya: siapa sebenarnya yang menjadi pusat kendali dan penanggung jawab utama operasional penanganan bencana di Tanah Datar?
Diduga, ketidakjelasan komando ini berkontribusi pada:
- Koordinasi antar-OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang terkesan berjalan sendiri-sendiri
- Potensi tumpang tindih tugas dan kewenangan
- Kebingungan relawan dan masyarakat terkait kepada siapa harus berkoordinasi untuk penyaluran bantuan maupun penyampaian laporan kebutuhan di lapangan
Dalam situasi bencana, alur komando yang tidak tegas dikhawatirkan dapat memperlambat respon dan mengurangi ketepatan sasaran bantuan. Dari pantauan awak media, beredar informasi di lapangan bahwa Kalaksa BPBD dikabarkan jarang atau belum pernah terlihat secara intens di Posko Utama Batu Taba, meskipun kebenaran informasi ini tetap membutuhkan klarifikasi resmi.
Rekening Bantuan Baru Terkumpul Rp172 Juta, Muncul Dugaan Krisis Kepercayaan
Aspek lain yang menjadi perhatian adalah jumlah donasi yang masuk ke rekening resmi bantuan Pemerintah Daerah. Setelah sekitar 10 hari bencana, dana yang dilaporkan terkumpul baru sekitar Rp172 juta. Angka ini dinilai sebagian pihak relatif kecil jika dibandingkan dengan potensi sumbangan masyarakat, terutama para perantau Tanah Datar yang selama ini dikenal dermawan.
Sejumlah pandangan di masyarakat menyebut, di beberapa tempat pengurus masjid justru mampu menggalang dana dengan nominal yang lebih besar dalam waktu yang relatif singkat. Kondisi ini memunculkan dugaan di sebagian kalangan:
- Apakah perantau dan masyarakat mulai menahan diri karena menunggu kejelasan mekanisme pengelolaan dana?
- Apakah ada kekhawatiran terkait transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana bantuan?
Minimnya komunikasi resmi pemerintah mengenai penggunaan dana, rencana penyaluran, serta laporan rutin penerimaan dan pengeluaran dinilai berpotensi memperkuat persepsi negatif tersebut, sehingga diperlukan langkah komunikasi publik yang lebih terbuka dan sistematis.
Data Kerusakan Dinilai Belum Akurat, Nominal Kerugian Belum Tersaji Jelas
Hingga berita ini diterbitkan, data kerusakan infrastruktur dan kerugian ekonomi yang dialami masyarakat dilaporkan belum tersaji secara lengkap dan terperinci ke publik. Belum adanya angka resmi dan final mengenai total kerugian—baik di sektor infrastruktur maupun ekonomi rumah tangga—dinilai sebagian pengamat mencerminkan tantangan dalam pendataan dan pelaporan di lapangan.
Kondisi ini berpotensi berdampak pada:
- Sulitnya penyusunan perencanaan anggaran pemulihan dan rekonstruksi secara tepat
- Potensi keterlambatan pengajuan bantuan ke pemerintah provinsi maupun pusat
- Ketidakpastian bagi masyarakat yang menantikan kejelasan bantuan perbaikan rumah, lahan, maupun usaha
Keterbatasan data yang terpublikasi secara resmi dikhawatirkan dapat mengurangi kepercayaan publik, karena masyarakat ingin melihat bahwa dampak yang mereka alami telah dipetakan dan dihitung secara serius oleh pemerintah.
Media Center dan Juru Bicara Diduga Belum Optimal, Arus Informasi Dinilai Kacau
Sejauh ini, belum terlihat secara luas adanya media center khusus bencana maupun juru bicara resmi yang secara konsisten menyampaikan perkembangan penanganan bencana di Tanah Datar. Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa masing-masing OPD berjalan dengan narasi dan informasi yang belum sepenuhnya terintegrasi.
Dampaknya, menurut sejumlah jurnalis dan relawan:
- Informasi yang beredar ke publik tidak selalu seragam
- Muncul perbedaan penyampaian mengenai kondisi terkini, kebutuhan mendesak, dan langkah penanganan
- Media, relawan, dan masyarakat kesulitan memperoleh informasi resmi yang terverifikasi secara cepat
Ketiadaan atau belum optimalnya satu pusat informasi terpadu dikhawatirkan dapat membuka ruang bagi rumor, informasi simpang siur, bahkan hoaks, yang pada akhirnya dapat mengganggu profesionalisme penanganan bencana.
Bantuan Diduga Menumpuk di Posko, Distribusi Dinilai Belum Merata
Di lapangan, sejumlah relawan melaporkan adanya tumpukan bantuan di beberapa posko bencana. Bantuan logistik—seperti makanan, pakaian, dan kebutuhan pokok—dilaporkan belum seluruhnya tersalurkan secara merata kepada para pengungsi.
Sejumlah temuan dan keluhan yang mengemuka:
- Tumpukan bantuan di posko utama yang dinilai belum terdistribusi cepat
- Distribusi yang disebut belum merata; ada lokasi yang menerima pasokan cukup besar, sementara titik lain diduga masih kekurangan
- Pengungsi di beberapa titik mengaku masih menunggu bantuan yang lebih rutin dan teratur
Kondisi ini menimbulkan dugaan adanya kendala dalam manajemen logistik, keterbatasan relawan terlatih, serta belum optimalnya sistem pendataan penerima bantuan secara rapi dan real-time. Padahal, dalam situasi darurat, kecepatan dan ketepatan distribusi bantuan menjadi faktor kunci bagi keselamatan dan pemulihan psikologis korban.
Tanggapan Ketua PJKIP Tanah Datar: Momen untuk Berbenah dan Buka Informasi
Ketua Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Tanah Datar, Rezki Aryendi, SH, memberikan tanggapannya terkait berbagai sorotan terhadap penanganan bencana ini. Ia mendorong agar Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menjadikan situasi ini sebagai momentum untuk berbenah, khususnya dalam aspek transparansi dan tata kelola informasi.
“Kita memahami bahwa situasi bencana itu penuh tekanan dan serba darurat. Namun justru karena itulah, pemerintah daerah perlu membangun sistem komando yang jelas, data yang rapi, serta komunikasi publik yang terbuka dan terstruktur,” ujar Rezki.
Rezki menekankan pentingnya:
- Pembentukan media center resmi penanganan bencana
- Penunjukan juru bicara yang berkompeten dan responsif
- Penyajian data berkala soal kerusakan, bantuan masuk, dan bantuan keluar
- Laporan transparan mengenai pengelolaan rekening bantuan
“Jika alur informasi dibuka dan dijelaskan secara rutin ke masyarakat, maka dugaan-dugaan negatif dan krisis kepercayaan bisa diminimalkan. PJKIP siap mendukung upaya Pemda dalam memperbaiki sistem keterbukaan informasi publik, terutama di masa-masa kritis seperti sekarang,” tambahnya.
Senada dengan Ketua PJKIP tokoh masyarakat Batu Taba Basrizal Dt. Panghulu Basa menyampaikan manajemen penanggulangan bencana tidak berjalan dengan efektif terutama di tingkat OPD, yang di nilai tidak singkron dalam menghadapi bencana, beliau juga menyatakan “masyarakat perlu insentif karena walaupun bencana perekonomian tetap harus berjalan”
Tanggapan Kadis Kominfo: Bupati Dinilai Sudah Berupaya Maksimal
Menanggapi berbagai sorotan tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Kabupaten Tanah Datar kepada media melalui via whatsapp.Rabu (10/12/2025), memberikan penjelasan bahwa Bupati Tanah Datar, Eka Putra, bersama jajaran terkait, disebut telah berupaya semaksimal mungkin dalam penanganan bencana ini.
Menurut Kadis Kominfo Dedi Triwindono, Bupati Eka Putra sejak awal kejadian telah turun langsung ke lapangan, meninjau lokasi terdampak, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat, serta menggerakkan OPD terkait untuk fokus pada penanganan darurat, pemenuhan kebutuhan pengungsi, dan pemulihan fasilitas vital.
“Pak Bupati setiap hari berada di tengah masyarakat terdampak. Banyak hal yang dilakukan secara simultan: koordinasi dengan BPBD, penguatan logistik, dan komunikasi dengan berbagai pihak termasuk relawan dan donatur. Tentu masih ada kekurangan, namun pemerintah daerah terus melakukan perbaikan dari hari ke hari,” ujar Kadis Kominfo.
Ia juga menyampaikan bahwa Pemda terbuka terhadap masukan konstruktif dari masyarakat, media, dan organisasi profesi, termasuk PJKIP, untuk memperbaiki sistem penanganan bencana dan keterbukaan informasi ke depan.
Perlunya Evaluasi Menyeluruh dan Penguatan Kepercayaan Publik
Penanganan bencana bukan hanya soal kecepatan respon, tetapi juga soal kepercayaan publik. Berbagai dugaan kelemahan yang muncul saat ini bukan semata persoalan teknis, tetapi juga menyentuh ranah legitimasi dan kredibilitas pemerintah di mata masyarakat.
Sejumlah pihak menilai, jika langkah-langkah perbaikan—mulai dari penegasan alur komando, pembenahan data, transparansi dana, hingga penguatan media center—segera dilakukan secara serius, bencana ini justru dapat menjadi titik balik untuk membangun sistem penanggulangan bencana di Tanah Datar yang lebih profesional, transparan, dan manusiawi.
Sebaliknya, jika persoalan ini dibiarkan berlarut-larut tanpa perbaikan nyata, dikhawatirkan yang terdampak bukan hanya infrastruktur dan ekonomi masyarakat, tetapi juga kepercayaan publik yang jauh lebih sulit untuk dipulihkan. (Team PJKIP)