Presiden Joko Widodo Jokowi menginginkan agar menteri-menterinya tidak merangkap jabatan parpol. MPR mendukung agar Jokowi mempertahankan syarat ini.
“Memang dalam Undang-undang kementerian tidak ada yang mengatakan demikian. Tapi agar fokus sebagai menteri, maka seperti yang Pak Jokowi sampaikan, menteri harus lepas jabatan parpol,” kata Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/10/2014).
Hidayat menyatakan Jokowi harus konsisten dengan janjinya itu. Publik akan melihat realisasi janji Jokowi itu saat nama-nama menteri diumumkan.
“Nanti kita lihat, yang jelas publik menginginkan apa yang dijanjikan Pak Jokowi tentu dijalankan,” kata Hidayat yang juga politisi PKS ini.
Komitmen Jokowi untuk membangun pemerintahan yang bersih dan transaksional. Jokowi menekankan agar menteri bisa lepas jabatan parpol, dengan demikian para menteri bisa berkonsentrasi terhadap pekerjaannya. (rmol)
