Oleh: Fajar Yulianto (Mahasiswa jurusan ilmu komunikasi di salah satu universitas di Jakarta)

“Pemerintah bagus kalau masyarakat berpartisipasi,” kata Abdee Slank seperti yang ditulisMajalah Tempo edisi pertengahan Desember 2014. Abdee merupakan inisiator “Konser Salam 2 Jari” saat pergulatan capres-cawapres tahun lalu. Bersama Jay Subiakto dan kawan-kawan, ia mampu mengumpulkan ratusan ribu orang di Stadion Utama Gelora Bung Karno.

Selama ini politik lebih mengarah pada egoisme pribadi dan kolektif daripada mementingkan kepentingan rakyat. Akibatnya, rakyat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Tapi saat Pemilu 2014 lalu, ada banyak orang yang awalnya apatis terhadap politik, justru mau bergabung menjadi relawan capres-cawapres pilihannya. Umpan janji-janji manis dan kemampuan beretorika bukan lagi makanan empuk para pemilih. Mereka sudah cerdas dan selektif terhadap siapa yang layak dan tidak layak menjadi presiden ketujuh Indonesia.

Salah satu medium yang membuat volunteerism menjadi hal yang menarik adalah media sosial. Mengapa demikian? Berdasarkan survei yang dirilis oleh conversation consultantinternasional, We Are Social beberapa waktu lalu, Indonesia masuk 10 besar negara yang masyarakatnya paling banyak menghabiskan waktu dengan internet. Indonesia berada di urutan ketujuh dengan persentase penggunaan 5,1 persen lewat laptop/komputer, dan 3,2 persen lewat ponsel pintar. Ini mengartikan bahwa ada peluang yang sangat besar bagi para politisi dan pendukungnya untuk menyebarluaskan suatu gagasan di dunia maya.

Berbagai macam cara dilakukan oleh kedua kubu relawan pasangan capres-cawapres untuk berkampanye di media sosial. Saling lempar argumen satu sama lain menjadi pemandangan umum saat itu. Tak sedikit dari mereka yang awalnya berteman baik, lalu bermusuhan karena berbeda pandangan politik. Ada juga yang tega menyebar fitnah untuk menjatuhkan lawan mainnya. Tercatat, menurut Politicawave, kubu Jokowi-JK paling banyak diserang kampanye hitam dengan persentase 94,9 persen, sementara kubu Prabowo-Hatta hanya 13,5 persen.

Tapi ada juga yang berkampanye dengan cara yang positif. Ada yang menyampaikan pesan lewat lirik lagu seperti Marzuki Mohammad (rapper asal Yogyakarta) dan Abdee. Ada pula yang menyampaikan pesan dukungannya lewat poster digital. Seperti relawan Jokowi-JK, Hari Prasetiyo, seniman Instinut Seni Indonesia yang menggambar Jokowi seperti tokoh animasi buatan Herge, Tintin.

Mengawal Pemilu
Ainun Najib , lelaki kelahiran Gresik, Jawa Timur yang menetap di Singapura sejak 2003 ini menjadi perhatian netizen saat Pemilu 2014 lalu. Bermodalkan Rp 640.000, ia dan kawan-kawannya berinisiatif membuat kawalpemilu.org. Situs tersebut merupakan sebuah program untuk menampung lembar C1 pemilu. ”Kami menyambut ajakan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono, yang saat itu menjabat sebagai presiden, Red) dan KPU agar mengawal pemilu dari kubu independen,” jelas Ainun seperti yang tertulis dalam buku Berpolitik Tanpa Partai, Fenomena Relawan dalam Pilpres karya Kristin Samah dan Fransisca Ria.

Lima hari setelah pemungutan suara, kawalpemilu.org mampu menyelesaikan entry data formulir C1 di atas 95 persen. Ini bisa terjadi karena Ainun memaksimalkan kekuatan media sosial, seperti Facebook dan Twitter. Dalam hitungan jam setelah situs dirilis, 500 orang langsung bergabung mendaftar menjadi relawan. Atas inisiatifnya, Ainun mendapatkan penghargaan “Inspiring Young Leader” oleh Beritasatu.com.

Demikian juga dengan berita penangkapan Bambang Widjojanto yang meramaikan timeline Twitter saat semua orang sedang terjebak macet di pagi hari. Ia ditangkap atas sangkaan kesaksian palsu kasus pilkada di Mahkamah Konstitusi Juli 2010. Banyak orang yang menganggap penangkapannya merupakan upaya pelumpuhan KPK, karena beberapa hari sebelumnya KPK telah menetapkan calon Kapolri Budi Gunawan sebagai tersangka kasus gratifikasi dan rekening gendut.

Selang beberapa jam setelah kabar menggemparkan itu, Anita Wahid lewat Change.org mengirim email ke seluruh pengguna situs tersebut. Ia mengajak masyarakat berkumpul di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, setelah ibadah salat Jumat. “Tujuannya: kita jaga KPK!” tegasnya dalam surat elektronik tersebut.

Pesan itu lalu disebarluaskan ulang oleh netizen lewat akun media sosial yang mereka miliki, seperti Facebook, Twitter, Whatsapp, dan Path. Dalam hitungan jam gedung KPK sudah dipenuhi oleh masyarakat dari berbagai penjuru. Beberapa kawan saya ada di sana. Mereka bercerita kepada saya bahwa ada banyak masyarakat sipil yang datang. “Ada yang izin kerja setengah hari cuma buat ke KPK. Ada juga yang ibu rumah tangga,” kata salah seorang dari mereka.

Sehari setelahnya ada pesan ajakan dari kawan saya lewat Whatsapp. Isi pesan berupa undangan untuk berkumpul lagi di gedung KPK, Sabtu (24/1) pukul tiga sore. Pesan serupa juga disebarkan oleh para selebtweet yang secara terang-terangan menuntut Jokowi bertindak atas usaha pelumpuhan lembaga antikorupsi itu. Dampaknya, massa yang datang cukup banyak. Bahkan sekumpulan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia juga turut hadir dan menyuarakan dukungannya kepada KPK.

Pada Sabtu malam, Usman Hamid lewat akun Twitter-nya menulis ajakan untuk berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia. “@usmanHAM_ID: Mengundang rekan2 aksi #savekpk Minggu, 25 Januari 2015, Jam: 06.30-10.00, Titik Kumpul: Bunderan HI. Baju/kaos putih,” kata Usman.

Dalam aksi yang digelar saat Car Free Day, para pendukung KPK menentang keras ucapan Menko Polhukam, Tedjo Edhi di media. “Dia akan didukung, konstitusi mendukung, bukan dukungan rakyat yang enggak jelas itu,” kata Tedjo saat dimintai pendapat soal huru-hara KPK-Polri.

Padahal dalam demokrasi rakyat memiliki peran penting. Orang yang rela izin kerja setengah hari dari kantornya, ibu rumah tangga, mahasiswa dan masyarakat sipil yang berdiri tegak di depan gedung KPK, adalah bagian dari rakyat. Mereka berkedudukan lebih tinggi daripada menko polhumkam atau presiden sekalipun.

Masyarakat Indonesia sudah semakin cerdas. Media sosial tidak hanya dipakai sebagai tempat curahan hati saat sedang putus cinta. Tapi juga sebagai alat pergerakan untuk mengawal demokrasi yang lebih baik. Volunteerism di media sosial yang mereka lakukan tidak hanya saat pergelaran capras-cawapres saja. Saat presiden yang baru terpilih, mereka juga tetap menjalankan fungsinya dalam kehidupan demokrasi. Tak sedikit dari mereka yang dulunya penonton “Konser Salam 2 Jari” juga ikut mengkritisi Jokowi. Bukan karena mereka menyesal memilih Jokowi, tapi karena dukungan yang diberikan saat pemilu bukan karena lembaran rupiah. Artinya tak ada satu pun beban moral bagi rakyat untuk mengkritisi presidennya.

Lewat media sosial masyarakat berdemokrasi: mendukung calon pemimpin dan mengawal suara agar tetap transparan. Lewat media sosial pula pemberantasan korupsi semata-mata bukan lagi dianggap sebagai tugas KPK. Gerakan antikorupsi menjadi gerakan massal yang dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Saya jadi ingat kata-kata Bung Karno. “Negara Republik Indonesia ini bukan milik sesuatu golongan, bukan milik sesuatu agama, bukan milik sesuatu suku, bukan milik sesuatu golongan adat-istiadat, tetapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke!”

Apa yang dilakukan masyarakat–khususnya para netizen–sejatinya merepresentasikan pesan Sang Bapak Proklamator. Mereka bergerak karena mereka sadar bahwa Indonesia adalah diri mereka sendiri. Sudah banyak orang yang mulai sadar bahwa dari setiap pergerakan ibu jari yang mereka mainkan mampu mengubah dan memberi harapan untuk Indonesia.

loading...