Limapuluh Kota, BeritaSumbar.com,-Menyikapi dan menanggapi situasi terkini tentang wabah corona di Limapuluh Kota butuh biaya yang tidak kecil. Apalagi sampai hari ini 24/3 jumlah warga Limapuluh Kota yang masuk daftar Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sudah 4 orang.

“PDP ini adalah mereka yang memiliki gejala panas badan dan gangguan saluran pernapasan. Gangguan saluran pernapasan itu bisa ringan atau berat, serta pernah berkunjung ke atau tinggal di daerah yang diketahui merupakan daerah penularan virus Corona. Sampai siang ini jumlahnya sudah 4 orang,”terang Tien Septino Kepala Dinas Kesehatan Limapuluh Kota saat sidak Wakil Bupati dan Ketua DPRD terkait persiapan pencegahan penyebaran virus Corona diaula Dinas Kesehatan Limapuluh Kota.

Diakui Tien, untuk jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) sudah berkurang. Sehari sebelumnya 54 orang dan Selasa (24/3) sudah berkurang menjadi 39 orang. “Kendalan kita, peralatan yang terbatas dan anggaran yang tidak ada. Untuk masker saja, jumlahnya tidak berapa. Begitu juga dengan Alat Pelindung Diri, sangat terbatas,”ucap Kepala Dinas lagi.

Sedangkan, Wakil Bupati Limapuluh Kota terus menyemangati tenaga kesehatan untuk terus bekerja dalam penanggulangan penyebaran virus Covid-19. Diakui Wakil Bupati, untuk penanganan virus tersebut, Pemkab Limapuluh Kota butuh dana sebesar Rp 12 Miliar. “Setelah kita kaji, anggaran yang dibutuhkan penanganan ini cukup besar. Yakni sebanyak Rp 12 Miliar,”terang Ferizal Ridwan.

Menurut Wakil Bupati yang Wakil Pengarah pada SK Penanganan Corona di Limapuluh Kota, anggaran sebanyak itu akan dimanfaatkan untuk keperluan antisipasi dan pencegahan corona.

Seperti untuk kesiapan ruang isolasi yang sesuai standar di rumah sakit dan puskesmas yang ada rawat inap. Kemudian untuk kebutuhan Alat Perlengkapan Diri bagi ratusan petugas.

Selanjutnya, untuk srimulan buat petugas, penyemprotan dan masker buat masyarakat serta operasional tim gugus. Dan terakhir untuk pembiayaan operasional pada daerah perbatasan, dan beberapa biaya yg juga untuk tindakan pencegahan, pengawasan.

“Dana itu bisa di ambilkan dari pergeseran anggaran di APBD. Seperti mengurangi perjalanan dinas keluar daerah bagi pejabat dan anggota DPRD. Menrasionalkan anggaran yang mendesak dan perlu, seperti pembelian kendraan, mengurangi anggaran yang dianggap mubazir seperti untuk baliho termasuk spanduk. Kemudian membatalkan program kegiatan yg bersifat berkumpul atau acara acara,” terang Wakil Bupati.

Menurutnya disamping Rp 12 Miliar tersebut daerah mesti juga punya dana cadangan atau tanggap darurat paling tidak Rp 5 Miliar diluar Rp 12. Wakil Bupati menjelaskan, anggaran untuk rumah sakit mesti disuntik paling tidak Rp 3 Miliar, puskesmas yang ada rawat inap masing masing Rp 500 juta serta seluruh puskesmas.

“Puskesri juga harus diaktifkan sehingga bisa terlayani dan terpantau kesehatan mereka. Langkah lain bisa dilakukan adalah melakukan pergeseran anggaran serta merobah ches plow nya. Kita sudah sampaikan ke TAPD tentu ini semua tergantung kebijakan Bupati selaku politik anggaran berada di kepala daerah. Hal lain tentu kita mohonkan ke pemerintah pusat juga mengalokasikan tambahan transfer daerah sebagai dampak virus Covid-19,”ucap Wakil Bupati Limapuluh Kota.

Sementara, Ketua DPRD Limapuluh Kota, Desri Asra akan membawa persoalan penanganan penyebaran virus corona ke DPRD untuk dibahas bersama. Terutama terkait anggaran penanganan virus tersebut untuk daerah(h/ddg)

Ketphoto : Wakil Bupati dan Ketua DPRD tinjau pesantren di Situjuah sebelum sidak ke Dinas Kesehatan Limapuluh Kota terkait penanganan virus Covid-19.(*)

loading...