Keinginan Kota Payakumbuh mendapatkan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengeculian) dalam Laporan Pemeriksaan Keuangan Daerah (LKPD) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terwujud. Penantian panjang ini, bagaikan setitik air di padang pasir. Dahaga pimpinan daerah kota ini terasa lepas, karena untuk pertama kalinya Payakumbuh memperoleh opini WTP atas LKPD Tahun 2014.
Kepala BPK Perwakilan Sumatera Barat, Betty Ratna Nuraeny menyerahkan hasil pemeriksaan atas LKPD Kota Payakumbuh Tahun 2014, kepada Walikota Riza Falepi dan Ketua DPRD YB. Dt. Parmato Alam serta Kepala Inspektorat H. Syahrial, dalam acara di gedung BPK Perwakilan Sumatera Barat di Jalan Khatib Sulaiman Padang, Senin (4/5). Dalam penyerahan hasil pemeriksaan LKPD ini, juga hadir Kepala DPPKA Payakumbuh Drs. Syafwal, MM.
Kepala BPK Perwakilan Sumatera Barat, Betty Ratna Nuraeny, berharap ke depan, agar kepada daerah, mempertahankan opini WTP, meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, serta melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap aset-aset pemda, sehingga kekayaan daerah tersebut tidak saja tersaji secara memadai, tetapi juga terpelihara dengan baik.
“Saya senang dan lega, karena mimpi mendapatkan opini WTP ini sudah terwujud. Meski cukup lama menunggu, tapi prestasi tersebut sampai juga ke Payakumbuh. Komitmen kepala daerah bersama seluruh jajaran SKPD bersama DPRD dalam mempertanggungjawabkan keuangan negara, sudah dapat dibuktikan kepada publik. Ini prestasi yang harus dipertahankan dan ditingkatkan ke depan,” sebut Walikota Riza Falepi, ketika dikonfirmasi, Selasa (5/5).
Ketua DPRD Payakumbuh YB Dt. Parmato Alam, ketika dihubungi terpisah, mengapresiasi kinerja pasangan Walikota Payakumbuh Riza Falepi dan Wawako H. Suwandel Muchtar bersama jajarannya, dalam pengelolaan keuangan daerah sudah lebih baik dari tahun sebelumnya. Opini WTP yang diberikan BPK, bukan disambut berlebihan, melainkan dipahami dan dihayati serta menjadi eveluasi, untuk lebih baik ke depan.
Menurut Dt. Parmato Alam, opini WTP seyogianya disikapi secara positif, dengan peningkatan kinerja dan pelayanan publik yang excellent. Harapan Dt. Parmato Alam, ke depan tidak satupun aparatur penyelenggara pemerintahan termasuk anggota DPRD, yang tersangkut dengan persoalan hukum, akibat tidak disiplin membelanjakan keungan daerah.
“Buat apa opini WTP, jika ke depan, masih ada aparatur penyelenggara pemerintahan yang berurusan dengan penegak hukum, karena tak mampu mempertanggungjawabkan rupiah yang dikeluarkan” tegasnya.
Sementara itu, Sekdako Payakumbuh H. Benni Warlis, Asisten I Yoherman, Asisten II H. Amriul dan Kepala Inspektorat H. Syahrial, yang punya tanggung jawab pembinaan terhadap pengelolaan keuangan daerah, berjanji akan melakukan pembinaan dan pengawasan yang makin ketat dalam pengelolaan keuangan daerah. “Kami akan kawal dan melakukan pembinaan terus menerus, agar kinerja semua SKPD di jajaran pemko makin baik,” tegas sekdako.
Menurut Sekdako Benni dan Asisten I Yoherman, dengan opini WTP akan menambah nilai plus dan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Walikota Riza Falepi dan Wawako Suwandel Muchtar ke depan. Namun, seluruh jajaran pemko harus mewasdiri, untuk membenahi pekerjaan yang mmerlukan perbaikan BPK, sebutnya.
