31 C
Padang
Senin, Maret 4, 2024
spot_imgspot_img
Beritasumbar.com

Kuda Troya Masa Jabatan Kepala Desa
K

- Advertisement -

Bukittinggi,BeritaSumbar.com,- Permintaan perpanjangan jabatan kepala desa menjadi isu nasional beberapa waktu lalu. Menyikapi hal tersebut, Lembaga Kajian Hukum dan Korupsi (LuHaK) Universitas Hukum Muhammadyah Sumatera Barat angkat Bicara, melalui keterangan tertulisnya LuHak UMSB kepada redasi BeritaSumbar.comm

Berikut relis resmi LuHak UMSB

A. Kata Pengantar
Ribuan kepala desa (kades) kembali menggoyang gedung “setengah miring” di Senayan. Selasa, 17 Januari 2023, kades yang terafiliasi dalam beberapa asosiasi kepala desa nasional mendesak agar DPR merevisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Ikhwal revisi terkait perpanjangan masa jabatan kades dari yang semulanya 6 tahun (vide Pasal 39 ayat (1) dan Ayat (2) UU Desa) menjadi 9 tahun.

Mereka melihat masa jabatan dengan waktu 6 tahun tidak cukup dan efektif melakukan pembenahan terhadap tata kelola desa. Selain waktu yang disediakan dianggap tidak efektif dan “mepet”, masa jabatan 6 tahun menjadi batu sandungan ketika hendak merealisasikan pekerjaan kades terpilih paska pemilihan kepala desa (pilkades). Mengapa?.

Kades dianggap kesulitan meredam terjadinya polarisasi warga paska pilkades. Bahkan, polarisasi dan konflik horizontal “akar rumput” akibat pilkades cenderung memanjang, sehingga dengan masa jabatan 6 tahun, kades merasa waktu itu tidak cukup dan efektif lantaran rentang masa jabatan itu sudah tersita untuk meredam eskalasi yang ditimbulkan paska pilkades.

Oleh karena itu, menambah masa jabatan kades adalah keniscayaan. Sinyal atas penambahan masa jabatan tersebut justru diamini oleh DPR. hal ini terlihat ketika DPR “ngotot” mendorong revisi UU Desa masuk program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun ini. Sikap tersebut perlu diuji. Apakah deret alasan tersebut korelatif dengan memperpanjang masa jabatan kades?. Bagaimana mencerna tuntutan perpanjangan “tahta” penguasa lokal ini?. Bukankah kekuasaan yang cenderung lama memantik “berseminya” absolutisms dan kesewenang-wenangan?.

Ibarat tragedi kuda troya di Yunani, sesungguhnya dibalik memperpanjang masa jabatan kades “tercium” strategi licik mengekalkan praktik absolutism dilevel penguasa lokal yang justru menegasikan prinsip konstitusionalisme dan akar historis demokrasi yang selama ini dibangun sebagai sendi-sendi dalam kehidupan bernegara.

B.ANALISA DAN TEMUAN

1.Kades dan Moncong Oligarki
Secara normatif, kades sebagai salah satu bagian pemerintahan desa (pemdes) diberikan batasan masa menjabat selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. kades dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut (vide Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU Desa). Artinya, jika wacana perpanjangan masa jabatan 9 tahun ini goal di senayan maka kades dapat menjabat sampai 27 tahun. Elok kah?. Justru wacana perpanjangan masa jabatan kades kontradiktif dengan prinsip konstitusionalisme yang menjadi “urat nadi” negara hukum bangsa ini.

Esensi konstitusionalisme di dalam negara hukum adalah pembatasan kekuasaan. Pembatasan ini perlu dilakukan agar potensi penindasan serta kesewenang-wenangan yang muncul dari penguasa bisa diredam sedini mungkin. Jika kekuasaan tidak dikembalikan kepada khittah konstitusionalisme, maka kekuasaan yang tidak terbatas atau cenderung lama akan memantik terjadinya monopoli sumber daya yang berujung pada terbentuknya oligarki di level desa. Bagaimanapun kebaikan seseorang yang sedang berkuasa, semestinya kekuasaan harus tunduk pada pembatasan agar menghambat munculnya celah praktik korup.

Perpanjangan masa jabatan kades menjadi 9 tahun tentu tergolong sangat lama. Kondisi ini memantik munculnya otoritarianisme pada tingkat pemerintahan desa. Akibatnya, jabatan akan disalahgunakan demi kepentingan pragmatis, nihil kepentingan publik. Situasi inilah yang mengakibatkan terjadinya korupsi, dominasi, superioritas, raja-raja kecil, kolusi, koncoisme dan nepotisme ala orde baru.

Pembatasan kekuasaan kades adalah cerminan demokratisasi di level akar rumput. Persis dengan pemerintahan pusat, pemdes seharusnya “mengambil jarak” dengan penguasa berwatak sentralistis dan otoriter. Demokrasi menghendaki kekuasaan harus dibatasi untuk mencegah terjadinya tirani menggurita dilevel desa.

Jika wacana perpanjangan masa jabatan kades ditindaklanjuti, maka akan menjadi pintu masuk untuk menggugat masa dan periodesasi jabatan yang saat ini diemban oleh Presiden, Gubernur, Walikota/Bupati. Wacana ini rentan di “politisasi” menjadi pijakan untuk mengubah pengaturan masa jabatan dan periodesasi dari para pemegang tahta kekuasaan saat ini (Presiden, Gubernur, Walikota/Bupati). Bukan tidak mungkin, justifikasi perpanjangan masa jabatan kades juga menjadi “pintu masuk” untuk mengubah dasar pengaturan masa jabatan dan periodesasi Presiden, Gubernur, Walikota/Bupati agar relatif lebih lama.

2.Regenerasi yang Terputus
Demokratisasi pada level akar rumput semestinya dijadikan episentrum dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan desa. Salah satu elaborasi dimensi demokratisasi itu terletak pada regenerasi kepemimpinan desa (baca: kades) secara berkala dengan masa jabatan yang relatif singkat. Masa jabatan yang relatif singkat adalah “tameng” untuk menghambat dominasi personal kades agar estafet kepemimpinan di tingkat lokal dapat dilanjutkan secara demokratis.

Pada titik inilah relevansi terbentuknya regenerasi. Bagaimanapun, kontestasi dilevel lokal bermaksud menjaring siapa saja yang menyimpan kompetensi untuk mengembangkan desa, sekaligus melanjutkan berlangsungnya kepemimpinan lokal.

Jika disandingkan dengan wacana perpanjangan masa jabatan kades menjadi 9 tahun, maka sirkulasi untuk menjaring sosok kades potensial dan kapabel akan terhambat oleh masa jabatan yang terlalu lama. Malah, kades terpilih atau yang sedang menjabat potensial melanggengkan oligarki yang menyuburkan praktik otoriterianisme

3.Tarik Menarik kekuasaan dan korupsi
“power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely-Lord Acton (1833-1902)” (kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolut).

Ibarat dua sisi mata uang, korupsi kerap mengiringi jejak langkah kekuasaan. Sebaliknya, rentang kendali kekuasaan yang absolut akan membuka “kran” praktik banal terjadinya tindak pidana korupsi yang semakin merunyam. Kerawanan terkadinya tindak pidana korupsi malah akan terjadi ketika terlalu lama berkuasa. Apalagi, dikaitkan dengan tuntutan perpanjangan masa jabatan 9 tahun kades, ini tentu sangat tidak mendasar.
Kampanye ini sesungguhnya abai terhadap prinsip demokrasi dan konstitusionalisme yang justru telah menggariskan bahwa dengan rentang masa jabatan semakin lama, maka semakin tinggi potensi terjadinya penyelewenangan kekuasaan, terutama korupsi. Faktanya, dengan masa jabatan kepdes 6 tahun saja, “potret buram” pengelolaan pemerintahan desa selalu menghantui dan bahkan persoalan ini tidak kunjung usai.

Data KPK mencatat sepanjang 2012-2021 saja telah terjadi lebih 600 kasus korupsi yang melibatkan aparatur desa. Dalam rentang waktu tersebut lebih kurang sebanyak 689 kepdes terjerat. Fakta ini semakin diperburuk karena korupsi dana desa menjadi perkara penyelewenangan keuangan negara terbanyak ketiga. Ironis memang. Apalagi dengan menambah masa jabatan menjadi 9 tahun, potensi untuk kesewenang-wenangan dalam kekuasaan dan tindakan korupsi akan semakin tinggi.

C.KESIMPULAN
1.Perpanjangan masa jabatan kades dari 6 tahun menjadi 9 tahun bertentangan dengan prinsip konstitusionalisme dalam negara hukum yang menghendaki adanya pembatasan terhadap masa jabatan penguasa. Polemik ini Perpanjangan masa jabatan kades menjadi 9 tahun bukan tidak mungkin akan membuka ruang diskursus dan wacana tentang perpanjangan masa jabatan Presiden, Gubernur, Walikota, dan Bupati.

2.Perpanjangan masa jabatan kades menganeliasi dimensi demokrasi dilevel desa. Suksesi dan regenerasi (penggantian) kepemimpinan akan terhambat, sehingga menihilkan sosok kades potensial dan kapabel.

3.Perpanjangan masa jabatan kepdes menjadi 9 tahun akan semakin menyuburkan praktik banal korupsi di tingkat desa. Dengan adanya rentang waktu yang lama terhadap kekuasaan, maka potensi kesewenangan itu akan semakin tinggi pula.
Oleh karena itu, atas wacana dan/atau tuntutan perpanjangan masa jabatan kades dari 6 tahun menjadi 9 tahun tersebut, LuHak-FHUMSB menyatakan sikap sebagai berikut:

1.Mendesak Presiden dan DPR untuk menolak tuntutan revisi ikhwal perpanjangan masa jabatan kades di dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU Desa menjadi 9 tahun.

2.Mendesak Presiden dan DPR untu lebih fokus pada upaya pembenahan dan penataan terhadap pemerintahan desa, sehingga menghambat bahkan memberantas potensi korupsi serta memperbaiki dimensi demokrasi pada level desa.

3.Mendesak pihak yang tergabung dalam asosiasi pemerintahan desa untuk menghentikan kampanye wacana perpanjangan masa jabatan kades menjadi 9 tahun, sehingga agar lebih fokus untuk meningkatkan iklim demokratiasi dan perbaikan tata kelola desa secara struktural dan kelembagaan

- Advertisement -
- Advertisement -

BERITA PILIHAN

- Advertisement -
- Advertisement -

Tulisan Terkait

- Advertisement -spot_img