30 C
Padang
Kamis, Desember 2, 2021
spot_imgspot_img
Beritasumbar.com

Kementan Nyatakan Mentawai Bebas Penyakit Anjing Gila
K

Kategori -
- Advertisement -

Tuapejat – Kementerian Pertanian menyatakan Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, sebagai daerah bebas penyakit anjing gila atau rabies, kata Sekretaris Daerah pemerintah setempat, Ifdil Gusti.

Ia di Tuapejat, Rabu, menyebutkan secara “de facto”, Mentawai telah dinyatakan bebas dari penyakit rabies sejak tiga tahun lalu, yaitu berdasarkan hasil surveilans aktif dan pasif yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian daerah itu dan Balai Veteriner Bukittinggi dalam jangka waktu tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2012, 2013 dan 2014.

“Secara de facto, Mentawai sudah bebas penyakit rabies ini, karena sejak tahun 2012 lalu memang telah dilakukan berbagai survei,” katanya.

Namun, imbuhnya, secara resmi pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian baru mengeluarkan dan menetapkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia tentang Pernyataan Kabupaten Kepulauan Mentawai dari penyakit anjing gila (Rabies) pada 7 April 2015.

Pengakuan pemerintah pusat yang dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Pertanian RI bernomor surat 238/Kpts/PD.650/4/2015 dan ditandatangani Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Mentawai melalui instansi terkait seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan, dibantu instansi lain selalu melakukan sinergi untuk melakukan pemberantasan terhadap penyakit anjing gila.

Karena, imbuhnya, penyakit ini sangat berbahaya, dapat menular dari hewan ke manusia dan berisiko tinggi terhadap tingkat kematian, serta berdampak psikologis dan ekonomi.

“Kami sampai sekarang tetap melakukan upaya pemberantasan, terutama dalam meningkatkan kewaspadaan untuk mempertahankan status bebas dari penyakit rabies ini, antara lain melakukan pengawasan pada setiap kapal dari daerah luar yang datang ke Mentawai dan dimungkinkan membawa hewan yang berisiko rabies,” ujarnya.

Sementara Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Mentawai Novriadi menyebutkan, populasi hewan yang rentan penyakit rabies seperti anjing, kucing dan monyet di Mentawai tidaklah banyak.

Pasalnya, imbuhnya, tidak ada tradisi atau kebiasaan warga Mentawai memelihara anjing untuk keperluan berburu, ataupun memelihara monyet untuk kepentingan membantu memetik buah kelapa seperti kebiasaan di daerah lain di Sumbar.

“Sangat jarang ya, warga Mentawai yang memelihara anjing. Apalagi di sini tidak ada kebiasaan berburu babi misalnya dengan menggunakan anjing, begitu pula dengan memelihara monyet, disini sangat jarang dijumpai,” katanya.

Meski populasi hewan yang rentan terhadap penyakit rabies sedikit, namun sebagai satu-satunya daerah di Sumbar yang mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah pusat sebagai daerah bebas rabies, kata Novriadi, Pemkab Mentawai perlu melakukan upaya lanjutan.

Upaya lanjutan itu, jelasnya, yang utama adalah menjaga dan mempertahankan status bebas penyakit anjing gila.

Kemudian selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan penularan baru rabies melalui pengamatan yang teratur dan berkesinambungan, pelaksanaan tindakan pengamanan dan pencegahan yang ketat.

Pengawasan lalulintas hewan penular rabies, serta adanya pengendalian lain terhadap penyakit hewan menular anjing gila secara bertahap di seluruh daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah, katanya.

“Ini tentu diperlukan kerja keras oleh seluruh pihak untuk menjaga Mentawai bebas rabies, ke depan tentu harus ada Peraturan Daerah yang isinya mungkin larangan keras setiap hewan seperti anjing, kucing dan monyet yang masuk ke Mentawai,” kata Novriadi.

Ia menerangkan, perlunya pengawasan ketat yang diatur melalui peraturan daerah terhadap masuknya hewan yang rentan rabies, seperti anjing, kucing dan monyet ini, mengingat jika Mentawai terjangkit rabies, maka dampaknya untuk melaksanakan pemberantasan akan sangat sulit, mengingat topografi Mentawai sebagai daerah kepulauan yang cukup sulit.

Ia mengatakan, salah satu model pegawasan karantina dilakukan dengan melibatkan seluruh instansi terkait, di mana sejak dari daerah pengeluaran, pihak karantina sudah menjaga.

Ia menjelaskan, untuk pengawasan di samping mengandalkan petugas karantina yang di tempat pengeluaran, juga di tempat pemasukan. Selain itu juga berkoordinasi dengan aparat yang ada di pelabuhan. Termasuk juga yang di tempat yang belum terjaga.

“Kedepan mungkin kami akan adakan nota kesepahaman bersama kepolisian. Di tempat tertentu kami bekerjasama dengan kejaksaan, untuk memproses dan memastikan bahwa proses pelanggaran itu tetap diproses hukum. Agar dapat memberikan efek jera kepada orang yang berusaha memasukkan hewan pembawa rabies ke dalam wilayah Mentawai ini,” katanya. (Altas Maulana/Antara)

- Advertisement -
- Advertisement -

BERITA PILIHAN

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Tulisan Terkait

- Advertisement -spot_img