Dharmasraya,BeritaSumbar.com,- Pemerintah Kabupaten Dharmasraya melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memfasilitasi kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Permasalahan dan Hambatan dalam Perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi pelaku usaha di Kabupaten Dharmasraya.
Acara digelar di Hotel Sakato Jaya, Pulau Punjung, pada Selasa, 4 Desember 2024. Acara ini dihadiri oleh sejumlah pelaku usaha, serta narasumber yang ahli di bidang perizinan dan kebijakan konstruksi. Kantah Dharmasraya diwakili Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan, Habrianto Manda sebagai narasumber dalam acara.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan penjelasan mendalam mengenai berbagai masalah yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam proses perizinan PBG. Beberapa hambatan utama yang disoroti antara lain kesulitan dalam memenuhi persyaratan administratif, lamanya waktu proses verifikasi, serta kurangnya pemahaman mengenai tata cara pengajuan izin yang berlaku.
Kepala DPMPTSP Kabupaten Dharmasraya juga menegaskan pentingnya sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat dan pelaku usaha terkait peraturan yang mengatur proses perizinan PBG. Hal ini dinilai sangat penting untuk mempercepat proses pembangunan di daerah serta mengurangi potensi kesalahan dalam pengajuan izin.
“Pelaku usaha di Kabupaten Dharmasraya banyak yang belum sepenuhnya memahami prosedur yang harus ditempuh untuk mendapatkan izin PBG. Kami berharap melalui acara ini, dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas sehingga proses perizinan dapat berjalan lebih lancar dan efisien,” ujar Kepala DPMPSTP Kabupaten Dharmasraya.
Selain itu, beberapa pelaku usaha yang hadir turut berbagi pengalaman mengenai kendala yang mereka hadapi selama proses pengajuan izin. Mereka mengharapkan adanya perbaikan dalam sistem dan prosedur yang lebih transparan, agar dapat mendukung iklim investasi yang lebih baik di wilayah ini.
Acara yang berlangsung selama satu hari ini diharapkan dapat menjadi sarana komunikasi yang efektif antara pemerintah dan pelaku usaha untuk mencari solusi terhadap masalah perizinan, demi kemajuan pembangunan di Kabupaten Dharmasraya.
