22 C
Padang
Rabu, Januari 20, 2021
Beritasumbar.com

Fanspage Jokowi Malah Kambing Hitamkan DPR-RI
F

Kategori -

Alasan presiden Jokowi terkait kartu sakti yang tidak melibatkan DPR menuai kritikan dari ahli hukum tata negara. Kabar dan Gambar Jokowi yang dikritik terkait alasannya mengeluarkan kartu sakti oleh Ahli Hukum Tata Negara.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak bisa begitu saja melempar kesalahan atas program tiga kartu saktinya kepada DPR RI yang terbelah antara Koalisi Merah Putih (KMP) yang sesuai Undang-undang dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang membuat versi tandingan. Seperti dilansir Rmol, Sabtu (8/11/2014).

Kemarin, Jokowi mengatakan, pemerintah tidak perlu meminta persetujuan DPR untuk menjalankan program Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Keluarga Sejahtera. Alasannya, pemerintah pun bingung mau melapor ke DPR yang mana. Apalagi, dia menegaskan, pihaknya ingin bergerak cepat.

Pakar tata negara, Margarito Kamis, berang dengan pernyataan Jokowi yang menggampangkan masalah itu. “Pertanyaan saya kepada Pak Jokowi, kenapa pemerintah tidak meminta pendapat DPR ketika kabinet baru terbentuk? Dan kalau begitu cara pandang dia, berarti dia mengakui KIH yang tidak berdiri di atas undang-undang,” tegasnya saat diwawancara RMOL, sesaat lalu (Sabtu, 8/11).

Margarito melanjutkan, boleh saja presiden mengakui eksistensi KIH di DPR RI. Tapi pertanyaannya, bukankah pada waktu pembentukan unsur pimpinan versi KIH itu yang memimpin adalah Ida Fauziah? Apakah Ida Fauziah asal Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa itu adalah anggota tertua dan termuda, yang aturannya ada di dalam UU MD3 (UU 17/2014). Apakah pimpinan DPR tandingan itu disumpah oleh Mahkamah Agung? Semua yang terkait DPR tandingan versi KIH jelas bertentangan dengan konstitusi.

“KIH ini tidak punya landasan konstitusi. Jadi, Pak Presiden tidak usah ngeyel. Tunda saja kebijakan (kartu sakti) ini, dan bikin yang benar. Apapun alasan dia, kalau dipaksakan ini barang, bisa jadi interpelasi,” tegas doktor hukum asal Ternate ini.

Kartu sakti Jokowi menuai kritik tajam karena tidak punya landasan hukum dan anggaran yang jelas. Misalnya, pakar tata negara Yusril Ihza Mahendra mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo menggunakan dana CSR (dana tanggung jawab sosial perusahaan) untuk membiayai Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), untuk penanggulangan dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Ditekankan Yusril, dana CSR adalah dana yang dialokasikan dari keuntungan perusahaan, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk masyarakat. Dana itu digunakan sebagai kompensasi kepada masyarakat sekitar atas kegiatan perusahaan di daerah tersebut dengan segala dampaknya.

Sementara itu terjadi ketidaksamaan antara Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno tentang asal dana program kartu sakti Joko Widodo. Menurut JK, penerbitan tiga kartu sakti itu dilandasi dasar hukum yang jelas. Bahkan anggarannya sudah dialokasikan dalam APBN 2014 yang disusun pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Sementara Mensesneg, Pratikno, mengatakan pembiayaan saat ini menggunakan dana tanggung jawab sosial (CSR) BUMN, bukan APBN. Karena itu, tidak memerlukan persetujuan DPR. (rfk/rmol)

- Advertisement -
- Advertisement -

BERITA PILIHAN

Wawako Buka Open Turnamen Nusa Bersinar CUP

Masih dalam rangka peringangatan HUT Kota Payakumbuh yang ke 50, secara resmi Wakil Wali Kota Payakumbuh Erwin Yunaz membuka open turnamen Nusa Bersinar CUP
- Advertisement -

Nagari Koto Tuo Wakili Sijunjung Lomba Kampung Tangguh Tingkat Sumbar

Nagari Koto Tuo Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung dinilai Tim Kampung Tangguh Provinsi Sumatera Barat, Jumat (15/1). Nagari Koto Tuo mewakili kabupaten Sijunjung dalam penilaian Kampung Tangguh yang akan bersaing dengan nagari lain di Sumbar.

Jalan Puncak Pato Lintau Berubah Menjadi Objek Wisata Dadakan

Tanah Datar, beritasumbar.com- Puluhan warga masyarakat sekitar Kecamatan Lintau Buo Utara dengan Kecamatan Sungayang ramai mendatangi Jalan Puncak Pato karena menjadi objek wisata dadakan...
- Advertisement -

Silaturahmi Dengan Paguyuban Jawa Di Payakumbuh, Ini Kata Walikota

Wali Kota Riza Falepi menerima kunjungan dari perwakilan masyarakat suku jawa yang berada di Kota Payakumbuh yang dikenal dengan nama Paguyuban Saduluran Ngapak dan Paguyuban Pakuwojo di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Payakumbuh, Minggu (17/1).

Riza Falepi : JK Pensiun, Saya dan Wartawan Merasa Kehilangan

Rapat Koordinasi Pemko Payakumbuh di awal tahun 2021 terasa berbeda. Karena juga ada momen perpisahan dengan pejabat yang memasuki purna tugas atau pensiun di Kafe Agam Jua, Kawasan Batang Agam, Rabu (13/1).
- Advertisement -

Tulisan Terkait

Polri Ambil Langkah Cepat Antisipasi Peningkatan Kasus Covid-19

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) segera mengambil langkah cepat sebagai antisipasi melonjaknya jumlah kasus terkonfirmasi dan kematian akibat COVID-19 periode 1-14 Januari 2021.

Seleksi LTMPT Terbuka untuk Jalur Vokasi

Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) siap mendukung seleksi penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi vokasi se-Indonesia. Selain Politeknik, perguruan tinggi yang memiliki jalur vokasi dapat bergabung pada seleksi yang khusus dibuka untuk jenjang Diploma IV atau Sarjana Terapan.

Ketua MPR RI Apresiasi, Ormas Surosowan Indonesia Bersatu, yang Peduli Adat dan Budaya Nusantara

Organisasi Masyarakat (Ormas) Surosowan Indonesia Bersatu menjalin silaturahmi dengan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menerima silaturahmi DPP Surosowan Indonesia Bersatu di Black Stone, Jl Proklamasi, Jakarta Pusat pada Kamis (14-01-2021)

Ini Pesan Dewan Kehormatan PWI Sumbar Didepan Peserta KLW

Sebanyak 35 orang wartawan muda Tanah datar mengikuti kegiatan karya latihan wartawan ( KLW) yang diselenggarakan oleh PWI Tanah datar di pendopo Indojalito Kamis (14/01) kemarin.

13 Paket Kecil Sabu Ditemukan Polres Pessel, 3 Tersangka Diamankan

Pesisir Selatan, beritasumbar.com- Tim Ospnal Satnarkoba Polres Pesisir Selatan kembali membekuk tiga orang tersangka penyalagunaan narkoba, berinisial RE (46) warga Pasar 60, Kecamatan Batang...

AMPERA, Komjen. Pol. Dr. Drs. Boy Rafli Amar, M.H Sosok yang tepat menjadi Kapolri

akarta,Minggu (3/1/21). Ditengah akan habisnya jabatan KAPOLRI Idham Aziz Bapak presiden Ir. Joko widodo meminta wakil komisi 3 DPR RI diminta memanggil Komjen. Pol. Dr.Drs. Boy Rafli Amar untuk menjalani ujian kelayakan sebagai KAPOLRI.

Di Hari Jadi Ke 46, Perumda Air Minum Kota Padang Luncurkan Air Minum Dalam Kemasan

Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Padang meluncurkan produk Air Minum Dalam Kemasan ( AMDK) pada momen hari jadinya yang ke-46 tahun, Rabu (30/12) kemaren.

Antisipasi Jadi Zona Merah, Wilayah Zona Oranye Diminta Perketat Penanganan Covid-19

Zona Oranye atau daerah berstatus risiko sedang penularan Covid-19 bukanlah zona yang aman untuk ditempati. Sayangnya, dalam zona ini diisi mayoritas kabupaten/kota di Indonesia. Satgas Penanganan Covid-19 menyoroti sejumlah daerah yang saat ini masih menghuni zona oranye, jumlahnya mencapai 378 kabupaten/kota berdasarkan data terakhir.

Antisipasi Varian Baru Covid-19, Pemerintah Tutup Sementara Perjalanan WNA ke Indonesia

Adanya informasi ditemukannya strain atau varian baru virus Covid-19, yang menurut berbagai data ilimiah memiliki tingkat penyebaran lebih cepat, Pemerintah memutuskan untuk menutup sementara masuknya warga negara asing ke Indonesia sebagai upaya pencegahan.

WMI Kecam Pelecehan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya

Ketua Umum Wahana Muda Indonesia (WMI), Handriansyah mengecam aksi pelecehan yang dilakukan oleh Nitizen Malaysia terhadap lagu Kebangsaan Indonesia Raya dalam sebuah content YouTube, menurutnya hal ini merupakan pelecehan terbesar terhadap harga diri dan Martabat Bangsa Indonesia yang berdaulat.
- Advertisement -