Padang – Penjabat Gubernur Sumatera Barat sekaligus Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek memastikan, evaluasi APBD Sumbar 2016 telah selesai, tinggal menunggu penandatanganan oleh Menteri Dalam Negeri.
“Dalam minggu ini sudah akan ditandatangani dan disampaikan ke Sumbar. Selanjutnya akan ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda) agar seluruh proyek dan DIPA yang telah diterima dari presiden, bisa langsung digunakan,” katanya dihubungi dari Padang, Selasa.
Menurutnya, meski APBD 2016 sedang dievaluasi, tetapi proses lelang proyek yang ada dalam APBD tersebut sudah dapat dilaksanakan.
“Sejak ada kesepakatan tentang APBD 2016 antara Pemprov Sumbar dengan DPRD, lelang sudah bisa dimulai.
Hanya saja, proses kontrak baru boleh dibuat setelah APBD 2016 diundangkan menjadi perda yang dimuat dalam lembaran daerah,” ujarnya.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar Ali Asmar mengatakan, pengerjaan proyek dalam APBD 2016 di daerah ini bisa dilakukan pada Januari 2016, sesuai instruksi Presiden Joko Widodo.
Namun menurutnya, hasil evaluasi APBD 2016 yang saat ini masih di Kemendagri, sampai di Sumbar dalam minggu ini.
“Sebelumnya proses evaluasi telah dilakukan secara “teleconference”, tetapi agar memiliki dasar hukum, tentu kita tunggu dalam bentuk tertulis. Sekarang, belum sampai di Sumbar,” katanya.
Pimpinan DPRD Sumbar Arkadius Dt Intan Bano berharap agar hasil evaluasi APBD 2016 itu segera sampai di Sumbar agar bisa dijawab, kemudian ditetapkan sebagai perda.
“Sekarang sebenarnya belum sampai batas waktu maksimal. Tetapi kalau bisa lebih cepat, tentu lebih baik,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi pada penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), meminta Kementerian Lembaga (KL) dan Pemerintah Daerah segera melaksanakan proyek pada Januari 2016 agar pelaksanaa pembangunan dan pencairan anggaran dapat berlangsung lebih tepat waktu, dan memberikan dampak untuk perekonomian. (Ant/Oleh Agung Pambudi)
