25 C
Padang
Sabtu, Oktober 16, 2021
spot_imgspot_img
Beritasumbar.com

Divisi Hukum Bawaslu Sijunjung Sebutkan Titik Rawan Sengketa Pilkada
D

Kategori -
- Advertisement -

Sijunjung, Berita Sumbar– Ada beberapa titik kerawanan sengketa Pilkada kabupaten Sijunjung, kata Devisi Hukum Bawaslu Ranah Lansek Manih Yuni Wandri SH, di Muaro Sijunjung, Rabu (2/9).

Adapun titik yang rawan sengketa itu, berada saat pendaftaran paslon diminit-minit akhir batas waktu pendaftaran. kedua adanya dualisme pimpinan partai politik. ketiga, tidak lengkapnya persyaratan paslon pada saat pendaftaran. Keempat terjadinya mahar politik yang berhasil dibuktikan.

Semua ini akan mudah tersulut bila para pelaku pilkada tidak memahami posisi masing-masing, apalagi tidak melihat aturan main yang ada dalam regulasi pilkada ini, jelas Yuni.

Pada acara rapat koordinasi penyelesaian sengketa yang dihadiri pimpinan partai dan panwas kecamatan, menghadirkan nara sumber dari KPU Sijunjung Gunawan. Pada kesempatan itu Gunawan mengingatkan pimpinan partai politik yang mengusung paslon bupati dan wakil bupati untuk mematuhi protap covid-19 pada saat pendaftar nantinya.

Mereka yang boleh masuk ke kantor KPU adalah Ketua dan Sekretaris partai politik. Kemudian paslon harus melakukan rapidtes dan swab. Pada kesempatan tersebut Herman dari PKS mempertanyakan ke Gunawan, kenapa yang dilakukan rapidtes hanya paslon, kenapa ketua dan sekretaris partai tidak dilakukan rapidtes dan swab.

Seharusnya untuk mencegah penyebaran covid-19, semuanya harus mematuhui protap kesehatan ini, pesan Herman.

Untuk hal ini Gunawan sangat berterima kasih atas masukan ini, nanti akan dibicarakan dan kita berharap semuanya memang harus melakukan rapidtes, kata Gunawan.(alim)

- Advertisement -
- Advertisement -

BERITA PILIHAN

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Tulisan Terkait

- Advertisement -spot_img