29.2 C
Padang
Monday, November 30, 2020
Beritasumbar.com

Calon Perseorangan VS Parpol: Dilema Mahar Politik?
C

Kategori -

Sijunjung,-Peraturan KPU RI Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, PKPU ini mengakomodir pasangan calon perseorangan, diberi jangka waktu penyerahan syarat dukungan sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten Sijunjung 9 desember 2019 hingga 3 Maret 2020.

Syarat dukungan minimal adalah 10 persen dari Penetapan DPT terakhir, mengumpulkan dukungan dalam bentuk KTP secara tertulis. Jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) Kabupaten Sijunjung pada pemilu tahun 2019 adalah 156.959 jiwa. Sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf a UU 10/2016 tentang perubahan Kedua Atas UU 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, bahwasannya Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur jika syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum atau pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan.

Mahar politik itu antara ada dan tiada, dibilang ada, pembuktiannya susah karena tidak tertuang dalam bentuk naskah perjanjian, dikatakan tidak ada, prakteknya ada melalui pengakuan dan hasil survey. Pada tahun 2018 yang lalu KPK mengeluarkan sebuah survey tentang potensi benturan kepentingan pendanaan Pilkada 2018, hasilnya ditemukan 20 orang responden mengakui telah membayar mahar kepada partai politik, dengan kisaran mahar 50-500 juta perkursi. Namun tidak dijelaskan terkait siapa saja nama-nama respondennya, metode survey apa yang dipakai, jumlah responden dan juga margin of error survey yang dilakukan. Namun ini mengisyaratkan praktek mahar politik benar adanya.

Besarnya cost politik, ini menjadi momok bagi bakal calon yang ingin ikut kontestasi kepala daerah namun tidak didukung harta, itu baru cost untuk mendaftar sebagai calon di partai politik, belum termasuk cost untuk sosialisasi dan kampanye. Inilah kenapa ada bakal calon potensial terkadang memilih maju dari jalur calon perseorangan (independen). penulis melihat potensi calon perseorang untuk maju di pemilihan kepala daerah sijunjung tahun 2020 itu ada, namun apakah ada yang akan maju sebagai calon pereorangan? Ini yang masih ghaib (belum bisa dijawab), karena belum ada yang mengeluarkan pernyataan resmi, ada atau tidak ada calon perseorangan yang mendaftar, KPU Kabupaten Sijunjung tetap mengakomodir calon perseorangan untuk mendaftar.

Pasal 40 ayat (1) UU nomor 10 tahun 2016, disebutkan bahwa Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan calon jika telah memenuhi persyarataan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daeah setempat. Untuk Kabupaten Sijunjung, usungan dari partai politik atau gabungan dari partai politik memungkinkan 4 pasangan calon bupati dan wakil bupati. Namun bisa juga kurang dari 4 pasang ketika ada pengerucutan jumlah koalisi partai politik nantinya, tergantung perkembangan dinamika yang terjadi, karena politik itu dinamis.

Namun ada juga partai politik secara gamblang menyebutkan membuka penjaringan calon kepala daerah tanpa mahar, meski ada yang menilai ini bentuk manuver curi start partai politik tertentu, namun menurut penulis, gagasan politik tanpa mahar ini patut ditiru dan perlu syiarkan serta berharap adanya regulasi UU pemilu mengatur sanksi untuk pemberi mahar ke partai politik, sehingga pada tatanan akhirnya nanti ”issu” mahar politik yang digadang-gadang hilang dalam opini demokrasi, seperti hilangnya debu diatas batu hitam yang kelam dimalam yang gelap gulita dibawa tiupan angin. Karena biang kerok para pejabat terjerat korupsi diawali dengan pemberian mahar politik dalam jumlah besar. Mengasilkan sesuatu yang baik tentu dari cara dan proses yang baik, bagaimana mungkin nanti ketika bupati dan wakil bupati terpilih akan berprilaku baik, ketika cara dan proses yang dilakukan untuk mendapatkan kursi itu tidak baik, jangan harap perubahan kebaikan akan terjadi ketika suara kita masih bisa dibeli? Diganti dengan uang 50 ribu hak konstitusi kita tergadaikan? jangan mengharapkan negeri ini berubah, jika praktik suap masih terjadi dan kita menjadi salah satu pelaku di dalamnya. Penulis teringat akan nasehat AA Gym tentang konsep merubah bangsa dengan 3 M: mulai dari diri sendiri, mulai dari yang paling kecil dan mulai saat ini juga.

(Disadur dari berbagai sumber)

Fahrul Rozi Burda, Lc,.M.Ud
Komisioner KPU Kabupaten Sijunjung

- Advertisement -

BERITA PILIHAN

Turun ke Posko Banjir Dua Nagari, Kapolres Pessel serahkan Bantuan.

Pesisir Selatan,BeritaSumbar.com,- Jajaran Kepolisian Resor Pesisir Selaran secara spontan membagikan sejumlah paket sembako kepada warga korban banjir dua nagari, Nagari Binjai Tapan...

Setahun Kinerja DPRD Limapuluh Kota Disampaikan Melalui Sidang Paripurna

Limapuluh Kota,BeritaSumbar.com,- Dengan akan berakhirnya kinerja 1 tahun DPRD Kabupaten Limapuluh Kota tahun 2020 yang dimulai dari bulan Agustus 2019  sampai dengan...

Gaji THL di Payakumbuh dipastikan berkurang pada 2021

Payakumbuh, BeritaSumbar.com - Meski sempat mendapatkan penolakan dari seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), gaji Tenaga Harian Lepas di Kota Payakumbuh...

Diduga Gantung Diri, Pria di Limapuluh Kota Ditemukan Tak Bernyawa di Sebuah Pohon

Limapuluh Kota, BeritaSumbar.com - Seorang pria yang belum diketahui identitasnya didapatkan tak bernyawa dan tergantung disebuah pohon di Koto Baru Simalanggang, Kecamatan...

Tampil Di Pasar Ekraf 2020, Sanggar Kumbang Cari Harapkan Gamaik Diminati Anak Muda

Payakumbuh,BeritaSumbar.com,- Para pemusik tuo-tuo legend (senior) dari Sanggar Gamaik Kumbang Cari asal Kota Padang yang tampil dalam pasar ekonomi kreatif (Ekraf) 2020...
- Advertisement -

Tulisan Terkait

Simalakama Pandemi: Liburan atau Stay at Home?

Oleh : Niken Februani dan Siska Yuningsih - Mahasiswa Biologi FMIPA Universitas Andalas Corona sudah menjadi beban dunia sejak...

Budidaya Sri Rejeki, Pilihan Bisnis Santai Namun Menjanjikan Saat Pandemi

Oleh: Iga Permata Hany & Jelita Putri Adisti Mari mengenal salah satu jenis tumbuhan yang sedang marak dibudidayakan dikalangan...

Indikasi Bunuh Diri Relawan Covid-19 China di Brasil, Ada apa dengan Pengujian Klinis Vaksin Covid-19?

Oleh : Ramadhila Sari - Penulis adalah Mahasiswa Biologi Universitas Andalas Kasus infeksi Covid-19 meningkat di 80 negara sebagian...

Pandemi Covid-19 Dapat Mengancam Penurunan Populasi Hiu?

Oleh: Nada Julista. S - Mahasiswa Biologi FMIPA Unand Selama pandemi Covid-19 ini, tentunya kita dihadapkan dengan pencarian solusi...

Urgensi Vaksin Covid-19

Oleh: Ayu Resti Andrea Suri - Mahasiswa Biologi Universitas Andalas Baru-baru ini masyarakat telah digencarkan oleh banyaknya vaksin yang...

Nauclea Orientalis, Bunga Yang Mirip Virus Corona.

Oleh: Lidia Gusvita Nasra ~ Mahasiswa Biologi, Universitas Andalas, Padang Tak hanya perkembangan kasus virus corona yang dibicarakan saat...

Kontroversi Taman Nasional Komodo, Urgensi Antara Tempat Wisata atau Konservasi Komodo?

Oleh : Hafshah Mentari Zurisah ~ mahasiswi Program Studi S1 Biologi, FMIPA, Universitas Andalas. Siapa yang tidak tahu Taman...

DIKLATSAR Pecinta Alam Penting Bagi Pendaki Modern Maupun Pendaki Pemula

Oleh : SEPTIANI (Raff 400 Tst) ~ Mahasiswa Jurusan Biologi, FMIPA, Universitas Andalas. Diklatsar Pecinta Alam, sebuah kata yang...

Waspada, Rumpon Asing Si Pembawa Masalah di Perairan Indonesia

Oleh : Dika Putri Sehati dan Shania Refka Fandesti ~ Mahasiswa Biologi, FMIPA, Universitas Andalas. Laut Natuna merupakan salah...

2021 Tatap Muka, Selamat Tinggal Kuliah Daring

Oleh : Niken Februani dan Siska Yuningsih ~ Mahasiswa Biologi FMIPA Universitas Andalas Sudah hampir 10 bulan semenjak Presiden...
- Advertisement -