Sijunjung,-Peraturan KPU RI Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, PKPU ini mengakomodir pasangan calon perseorangan, diberi jangka waktu penyerahan syarat dukungan sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten Sijunjung 9 desember 2019 hingga 3 Maret 2020.

Syarat dukungan minimal adalah 10 persen dari Penetapan DPT terakhir, mengumpulkan dukungan dalam bentuk KTP secara tertulis. Jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) Kabupaten Sijunjung pada pemilu tahun 2019 adalah 156.959 jiwa. Sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf a UU 10/2016 tentang perubahan Kedua Atas UU 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, bahwasannya Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur jika syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum atau pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan.

Mahar politik itu antara ada dan tiada, dibilang ada, pembuktiannya susah karena tidak tertuang dalam bentuk naskah perjanjian, dikatakan tidak ada, prakteknya ada melalui pengakuan dan hasil survey. Pada tahun 2018 yang lalu KPK mengeluarkan sebuah survey tentang potensi benturan kepentingan pendanaan Pilkada 2018, hasilnya ditemukan 20 orang responden mengakui telah membayar mahar kepada partai politik, dengan kisaran mahar 50-500 juta perkursi. Namun tidak dijelaskan terkait siapa saja nama-nama respondennya, metode survey apa yang dipakai, jumlah responden dan juga margin of error survey yang dilakukan. Namun ini mengisyaratkan praktek mahar politik benar adanya.

Besarnya cost politik, ini menjadi momok bagi bakal calon yang ingin ikut kontestasi kepala daerah namun tidak didukung harta, itu baru cost untuk mendaftar sebagai calon di partai politik, belum termasuk cost untuk sosialisasi dan kampanye. Inilah kenapa ada bakal calon potensial terkadang memilih maju dari jalur calon perseorangan (independen). penulis melihat potensi calon perseorang untuk maju di pemilihan kepala daerah sijunjung tahun 2020 itu ada, namun apakah ada yang akan maju sebagai calon pereorangan? Ini yang masih ghaib (belum bisa dijawab), karena belum ada yang mengeluarkan pernyataan resmi, ada atau tidak ada calon perseorangan yang mendaftar, KPU Kabupaten Sijunjung tetap mengakomodir calon perseorangan untuk mendaftar.

Pasal 40 ayat (1) UU nomor 10 tahun 2016, disebutkan bahwa Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan calon jika telah memenuhi persyarataan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daeah setempat. Untuk Kabupaten Sijunjung, usungan dari partai politik atau gabungan dari partai politik memungkinkan 4 pasangan calon bupati dan wakil bupati. Namun bisa juga kurang dari 4 pasang ketika ada pengerucutan jumlah koalisi partai politik nantinya, tergantung perkembangan dinamika yang terjadi, karena politik itu dinamis.

Namun ada juga partai politik secara gamblang menyebutkan membuka penjaringan calon kepala daerah tanpa mahar, meski ada yang menilai ini bentuk manuver curi start partai politik tertentu, namun menurut penulis, gagasan politik tanpa mahar ini patut ditiru dan perlu syiarkan serta berharap adanya regulasi UU pemilu mengatur sanksi untuk pemberi mahar ke partai politik, sehingga pada tatanan akhirnya nanti ”issu” mahar politik yang digadang-gadang hilang dalam opini demokrasi, seperti hilangnya debu diatas batu hitam yang kelam dimalam yang gelap gulita dibawa tiupan angin. Karena biang kerok para pejabat terjerat korupsi diawali dengan pemberian mahar politik dalam jumlah besar. Mengasilkan sesuatu yang baik tentu dari cara dan proses yang baik, bagaimana mungkin nanti ketika bupati dan wakil bupati terpilih akan berprilaku baik, ketika cara dan proses yang dilakukan untuk mendapatkan kursi itu tidak baik, jangan harap perubahan kebaikan akan terjadi ketika suara kita masih bisa dibeli? Diganti dengan uang 50 ribu hak konstitusi kita tergadaikan? jangan mengharapkan negeri ini berubah, jika praktik suap masih terjadi dan kita menjadi salah satu pelaku di dalamnya. Penulis teringat akan nasehat AA Gym tentang konsep merubah bangsa dengan 3 M: mulai dari diri sendiri, mulai dari yang paling kecil dan mulai saat ini juga.

(Disadur dari berbagai sumber)

Fahrul Rozi Burda, Lc,.M.Ud
Komisioner KPU Kabupaten Sijunjung

loading...