23 C
Padang
Minggu, September 19, 2021
Beritasumbar.com

Calon Perseorangan VS Parpol: Dilema Mahar Politik?
C

Kategori -

Sijunjung,-Peraturan KPU RI Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, PKPU ini mengakomodir pasangan calon perseorangan, diberi jangka waktu penyerahan syarat dukungan sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten Sijunjung 9 desember 2019 hingga 3 Maret 2020.

Syarat dukungan minimal adalah 10 persen dari Penetapan DPT terakhir, mengumpulkan dukungan dalam bentuk KTP secara tertulis. Jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) Kabupaten Sijunjung pada pemilu tahun 2019 adalah 156.959 jiwa. Sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf a UU 10/2016 tentang perubahan Kedua Atas UU 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, bahwasannya Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur jika syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum atau pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan.

Mahar politik itu antara ada dan tiada, dibilang ada, pembuktiannya susah karena tidak tertuang dalam bentuk naskah perjanjian, dikatakan tidak ada, prakteknya ada melalui pengakuan dan hasil survey. Pada tahun 2018 yang lalu KPK mengeluarkan sebuah survey tentang potensi benturan kepentingan pendanaan Pilkada 2018, hasilnya ditemukan 20 orang responden mengakui telah membayar mahar kepada partai politik, dengan kisaran mahar 50-500 juta perkursi. Namun tidak dijelaskan terkait siapa saja nama-nama respondennya, metode survey apa yang dipakai, jumlah responden dan juga margin of error survey yang dilakukan. Namun ini mengisyaratkan praktek mahar politik benar adanya.

Besarnya cost politik, ini menjadi momok bagi bakal calon yang ingin ikut kontestasi kepala daerah namun tidak didukung harta, itu baru cost untuk mendaftar sebagai calon di partai politik, belum termasuk cost untuk sosialisasi dan kampanye. Inilah kenapa ada bakal calon potensial terkadang memilih maju dari jalur calon perseorangan (independen). penulis melihat potensi calon perseorang untuk maju di pemilihan kepala daerah sijunjung tahun 2020 itu ada, namun apakah ada yang akan maju sebagai calon pereorangan? Ini yang masih ghaib (belum bisa dijawab), karena belum ada yang mengeluarkan pernyataan resmi, ada atau tidak ada calon perseorangan yang mendaftar, KPU Kabupaten Sijunjung tetap mengakomodir calon perseorangan untuk mendaftar.

Pasal 40 ayat (1) UU nomor 10 tahun 2016, disebutkan bahwa Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan calon jika telah memenuhi persyarataan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daeah setempat. Untuk Kabupaten Sijunjung, usungan dari partai politik atau gabungan dari partai politik memungkinkan 4 pasangan calon bupati dan wakil bupati. Namun bisa juga kurang dari 4 pasang ketika ada pengerucutan jumlah koalisi partai politik nantinya, tergantung perkembangan dinamika yang terjadi, karena politik itu dinamis.

Namun ada juga partai politik secara gamblang menyebutkan membuka penjaringan calon kepala daerah tanpa mahar, meski ada yang menilai ini bentuk manuver curi start partai politik tertentu, namun menurut penulis, gagasan politik tanpa mahar ini patut ditiru dan perlu syiarkan serta berharap adanya regulasi UU pemilu mengatur sanksi untuk pemberi mahar ke partai politik, sehingga pada tatanan akhirnya nanti ”issu” mahar politik yang digadang-gadang hilang dalam opini demokrasi, seperti hilangnya debu diatas batu hitam yang kelam dimalam yang gelap gulita dibawa tiupan angin. Karena biang kerok para pejabat terjerat korupsi diawali dengan pemberian mahar politik dalam jumlah besar. Mengasilkan sesuatu yang baik tentu dari cara dan proses yang baik, bagaimana mungkin nanti ketika bupati dan wakil bupati terpilih akan berprilaku baik, ketika cara dan proses yang dilakukan untuk mendapatkan kursi itu tidak baik, jangan harap perubahan kebaikan akan terjadi ketika suara kita masih bisa dibeli? Diganti dengan uang 50 ribu hak konstitusi kita tergadaikan? jangan mengharapkan negeri ini berubah, jika praktik suap masih terjadi dan kita menjadi salah satu pelaku di dalamnya. Penulis teringat akan nasehat AA Gym tentang konsep merubah bangsa dengan 3 M: mulai dari diri sendiri, mulai dari yang paling kecil dan mulai saat ini juga.

(Disadur dari berbagai sumber)

Fahrul Rozi Burda, Lc,.M.Ud
Komisioner KPU Kabupaten Sijunjung

- Advertisement -
- Advertisement -

BERITA PILIHAN

Tinjau Lahan Pembangunan Rest Area Ulu Aia, Ini Kata Gubernur Sumbar dan Bupati Limapuluh Kota

Limapuluh Kota,BeritaSumbar.com,- Gubernur Sumatera Barat H. Mahyeldi Ansharullah, S.P. lakukan kunjungan kerja peninjauan Rest area Ulu Aia, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota. Didampingi Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Datuak Bandaro Rajo, Gubernur menyampaikan pemerintah provinsi akan melakukan penataan kawasan kelok sembilan dan akan memberikan jaminan kepada pedagang agar tetap memperoleh pendapatan.
- Advertisement -

Kemenkominfo RI Sentuh Warga Solsel melalui Literasi Digital dan Literasi Dakwah

Solok Selatan,BeritaSumbar.com, — Direktri Radio Citra Solok, Erna Yuliarti menjabarkan sifat yang harus diperhatikan dalam berinternet. Katanya, informasi yang akan diunggah akan sulit bisa dihapus.

Saat PLEK, Poktan Diminta Catat Biaya-Usaha Tani

Sijunjung, beritasumbar.com - Tenaga Ahli (TA) keuangan pedesaan IPDMIP Regional  II, Sri Sumaryani meminta peserta Pelatihan Literasi Edukasi dan Keuangan (PLEK) membiasakan diri mencatat biaya...
- Advertisement -

Tinjau Lahan Pembangunan Rest Area Ulu Aia, Ini Kata Gubernur Sumbar dan Bupati Limapuluh Kota

Limapuluh Kota,BeritaSumbar.com,- Gubernur Sumatera Barat H. Mahyeldi Ansharullah, S.P. lakukan kunjungan kerja peninjauan Rest area Ulu Aia, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota. Didampingi Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Datuak Bandaro Rajo, Gubernur menyampaikan pemerintah provinsi akan melakukan penataan kawasan kelok sembilan dan akan memberikan jaminan kepada pedagang agar tetap memperoleh pendapatan.

Literasi Digital di Agam, Ini Kata Kepsek SMAN 1 Palembayan

Agam,BeritaSumbar.com, — Kepala SMAN 1 Palembayan, Kabupaten Agam, Harpizon Astani menyebut kebebasan berekspresi yang termaktub dalam pasal 28 UUD 45 dan merupakan hak azasi manusia.
- Advertisement -

Tulisan Terkait

Jabatan Itu Amanah, Jangan Kau Minta Apalagi Beli

Rasulullah Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis melarang umatnya untuk meminta jabatan. Rasulullah juga enggan memberikan jabatan kepada orang yang meminta jabatan dan rakus.

Dosen Unand Beri Pelatihan Teknik Relaksasi benson Untuk Mengatasi Gangguan Tidur Pada Lansia

Dosen Universitas Andalas dari Fakultas Keperawatan, memberikan pelatihan tentang “Teknik Relaksasi Benson Untuk Mengatasi Gangguan Tidur Pada Lansia” Kegiatan ini dilaksanakan di Panti jompo Wisma Cinta Kasih kota Padang. Dosen-dosen tersebut ialah Gusti Sumarsih Agoes, S.Kp, M.Biomed, Ns. Arif Rohman Mansur, M.Kep dan Ns. Windy Freska, M.Kep

Manajemen Kesehatan Diri Di Masa Pandemi Covid-19

Pandemik merupakan penyebaran luas (mendunia) penyakit baru yang disebabkan agen biologis. Pandemik memiliki beberapa karakteristik yaitu merupakan penyakit baru (paling sering: zoonosis, penyakit akibat virus), penyebaran tingkat global dan sebagian besar mayarakat tidak memiliki kekebalan tubuh.

Gorengan Politik

Pernah mencoba makan goreng pisang? Bagaimana, enak bukan? Apalagi dimakan saat hari hujan ditemani segelas kopi bersama kawan, sensasinya sungguh nikmat sekali. Momen indah, yang ingin terus terulang.

Yang Heboh Sudah Terbiasa Bikin Heboh

Tadi malam agak beda pula informasinya. Pemberitaan di salah satu media online menyebutkan KPK sedang OTT di Sumbar. Bahkan langsung mengarah kepada Pemprov Sumbar. “Bakalisiak” pula semua orang dibuatnya. Sehingga yang tenang jadi heboh.

Buya Mahyeldi Profesional Lantik Pejabat

Agaknya dua puluh empat jam gerak-gerik Buya Mahyeldi selalu di pantau. Diperhatikan betul, tak berkedip mata dibuatnya. Kebijakanya selalu di sorot dan di preteli satu persatu. Sepertinya terlalu berlebihan akan tetapi diambil saja sisi positifnya. Banyak yang perhatian kepada Buya Mahyeldi

Era Industri 4.0 Dikhawatirkan Menggerus Nilai-Nilai Kemanusiaan

Jakarta,BeritaSumbar.com. – Dunia pendidikan saat ini sedang mengalami masalah yang serius. Dengan perubahan Ilmu Pendidikan dan Teknologi (Iptek) yang sangat cepat dan kompleks.

Pemberdayaan PKK Dalam Meningkatkan Self Management Terkait Pandemik Covid-19 Di Jorong Bansa

Pandemik Covid 19 berdampak pada perubahan berbagai aspek kehidupan baik dimensi bio, psiko, sosio, ekonomi, spiritual dan kultural. Infeksi virus SARS-CoV-2 (coronavirus) sebagai penyakit infeksi baru yang belum diketahui obatnya, menyerang secara tiba-tiba dengan penularan dan penyebaran progresif yang cepat mengakibatkan kecemasan dan ketakutan hampir diseluruh lapisan masyarakat.

Surat Untuk Pejabat Daerah Kabupaten Solok

Bismillahirrohmanirrahim. Dengan segala ketulusan ketulusan dan kecintaan kepada Kabupaten Solok, demi kesetiaan serta pengabdian kepada Ibu Pertiwi. Semuanya berlalu begitu saja tanpa rasa berdosa merayakan kemerdekaan di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Solok 18 Agustus 2021.

Fakultas Pertanian Unand Bangun Kawasan Konservasi Bunga Bangkai di Tilatang Kamang Kabupaten Agam

Bunga bangkai raksasa (Amorphophallus titanum Becc.) merupakan spesies bunga terbesar di dunia dengan ukuran bisa mencapai lebih dari 2 meter dengan diameter lebih dari 1 meter.
- Advertisement -