Padang Panjang, (Selasa, 12/11), Perempuan Penyandang Disabilitas adalah kelompok minoritas yang sering mengalami diskriminasi di tengah masyarakat. Tidak hanya itu, mereka juga termasuk kelompok masyarakat yang kerap mengalami kekerasan, baik secara fisik, seksual dan beragam jenis kekerasan lainnya. Karenanya, kegiatan Advokasi Pemenuhan Hak Perempuan Penyandang Disabilitas adalah salah satu cara preventif untuk meminimalisir dampak negatif dari perbuatan tersebut, Ungkap Quartita Evari Hamdiana, SKM, MM selaku ketua pelaksana kegiatan tersebut. Evari yang saat ini menjabat sebagai Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatra Barat menegaskan bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak (termasuk disabilitas) merupakan pelayanan dasar yang seharusnya dinikmati oleh setiap perempuan dan anak yang ada di Indonesia, apalagi semenjak berlakunya UU Nomor 8 Tahun 2016 tambah memperkuat payung hukum keberadaan perempuan penyandang disabilitas sehingga kebijakan perlindungan terhadap mereka pun dapat dioptimalkan sebaik mungkin.
.
Kegiatan Advokasi Pemenuhan Hak Perempuan Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan di Aula Hotel Aulia ini dihadiri oleh sebanyak 130 peserta, yang terdiri dari unsur Karang Taruna, PKK, Aisyiah, Tokoh Masyarakat, Bundo Kanduang, MKAN, GOW, Dharma Wanita, PKH dan sebanyak 80 peserta dari Pengurus dan Anggota DPC PPDI Kota Padang Panjang.
.
Dalam membuka kegiatan tersebut, Sonny Budaya Putra selaku Sekda Kota Padang Panjang mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Dinas PPPA Provinsi Sumatra Barat untuk melakukan kegiatan advokasi tersebut di Kota Padang Panjang. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa cita-cita Kota Padang Panjang sebagai Kota Ramah Disabilitas sudah tersusun dalam RPJMD yang akan direalisasikan secara bertahap. Sonny menuturkan bahwa beberapa infrastruktur ramah disabilitas sedang dilakukan secara bertahap, misalnya rehabilitasi trotoar yang ramah disabilitas dan akses disabilitas ke pasar pusat yang sedang dibenahi saat ini, terang Sonny. Bahkan, ia juga menyampaikan adanya kajian fasilitas transportasi publik bagi penyandang disabilitas yang direncanakan akan terealisasi pada tahun 2020-2021 mendatang. Semoga terwujud dengan baik, harapnya.
.
Sementara itu, Ramadhan selaku Ketua DPC PPDI Kota Padang Panjang mengapresiasi pelaksanaan kegiatan advokasi yang dilaksanakan oleh Dinas PPPA Provinsi Sumatra Barat. Sebab, kegiatan advokasi ini setidaknya bisa menambah wawasan dan pemahaman teman-teman disabilitas yang ada di Kota Padang Panjang tentang pemenuhan hak perempuan penyandang disabilitas, tuturnya. Bahkan, Ramadhan yang sudah mengalami kebutaan (netra) sejak 2006 silam menambahkan adanya kesamaan dan sinergitas program yang sedang direalisasikan oleh DPC PPDI Kota Padang Panjang dengan Pemerintah Kota. Lebih lanjut, ia mengharapkan ke depannya teman-teman disabilitas Kota Padang Panjang tidak lagi memposisikan diri sebagai objek pembangunan, tapi lebih fokus berperan sebagai subjek pembangunan, sehingga percepatan Kota Padang Panjang sebagai Kota Ramah Disabilitas pun tidak hanya sekedar impian belaka.
.
Kegiatan yang berlangsung selama 3 sesi ini menghadirkan pembicara; Besri Rahmat (Kadis. PPPA Sumbar), Dr. H. Novi Hendri, SE, M.Si Dt. Bagindo Saidi (Anggota DPRD Kota Padang Panjang), Arkes Refagus, S.Sos (Plt. Kadis Sosial P2KBP3A Kota Padang Panjang), Elvi Yennita (Ketua HWDI Sumbar) dan Dr. Fatmariza, M.Hum (Dosen UNP). (khz)

loading...