26 C
Padang
Rabu, Mei 22, 2024
spot_imgspot_img
Beritasumbar.com

7 Fraksi Di DPRD Payakumbuh Sampaikan Pemandangan Umum Terhadap Nota Pejelasan Walikota Tentang Ranperda Perubahan APBD 2023
7

Kategori -
- Advertisement -

Payakumbuh,BeritaSumbar.com, – Rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Penjelasan Wali kota Payakumbuh tentang rancangan peraturan daerah (ranperda) perubahan APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2023 digelar di ruang sidang rapat paripurna DPRD Kota Payakumbuh, Rabu (30/08/2023).

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Armen Faindal, dan dihadiri Anggota DPRD lainnya, Pj. Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda, Plt. Asisten I, Asisten II dan III, Sekwan Yon Refli, dan kepala OPD di lingkungan Pemko Payakumbuh.

Armen Faindal Mengatakan, pada rapat paripurna sebelumnya, Selasa, 29 Agustus 2023, Pj. Wali Kota yang diwakili Pj. Sekda telah menyampaikan Pengantar Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2023.

“Sehubungan dengan Ranperda perubahan APBD tahun 2023 tersebut, hari ini adalah agenda untuk masing-masing fraksi di DPRD menyampaikan Pemandangan Umum,” kata Armen.

Penyampaian Pandang umum pertama dimulai dari:

Fraksi PKS

Dengan juru bicara Heri Iswandi Dt. Rajo Muntiko Alam menyampaikan, di masa tahun politik ini, dimana dinamika dan konstalasi politik makin tinggi, maka perlu adanya upaya dari Pemko Payakumbuh beserta stake holder yang lain untuk menjaga stabilitas keamanan, suasana yang kondusif serta rasa aman dan damai di tengah masyarakat kota Payakumbuh.

“Sehingga nantinya Pemilu yang merupakan pesta demokrasi bangsa Indonesia bisa terlaksana dengan Jurdil dan berkualitas,” ujarnya.

Terakhir, ia meminta, untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, berkualitas dan religius harus tetap menjadi prioritas dalam pembangunan yang berkelanjutan di Kota Payakumbuh.

“Oleh Karena itu sektor-sektor yang berhubungan dengan Pembangunan sumber daya manusia harus mendapatkan perhatian lebih dari Pemko Payakumbuh,” tutupnya.

Fraksi Gerindra

Dengan juru bicara Yernita menyampaikan beberapa pandangan baik berupa saran, masukan, ataupun pertanyaan yang memerlukan tanggapan dan penjelasan dari Pemko Payakumbuh, antara lain:

  1. Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh mendengar aspirasi masyarakat mengenai aksi damai yang terjadi di RSUD Adnaan WD Payakumbuh perlu keseriusan Pemko untuk menangani hal tersebut mengingat berlarutnya permasalah di RSUD Adnan WD Payakumbuh.
  2. Tentang TPA Aur Kuning, Fraksi Partai Gerindra sangat sepakat untuk menangguhkan BKK karena tidak ada kejelasan dan kepastian untuk pengelolaan bersama dari Provinsi dan Daerah lainnya, namun ditegaskan perlu kepastian oleh Pemko, mau diapakan TPA tersebut karena tidak mungkin dibiarkan saja menyangkut hajat hidup orang banyak.

“Kami minta Pemko Payakumbuh untuk menindaklanjutinya, Semoga ini bermanfaat bagi masyarakat kita,” pungkasnya.

Fraksi Demokrat

Dengan juru bicara Fahlevi Mazni menyampaikan beberapa point sebagai berikut:

  1. Fraksi Demokrat mendorong agar perubahan APBD tahun 2023 lebih fokus diarahkan untuk merealisasikan Pendapatan asli Daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi untuk peningkatan perekonomian yang tangguh dengan berbasis ekonomi kerakyatan. Mohon Tanggapan?
  2. Fraksi Partai Demokrat berpandangan untuk meningkatkan PAD yang bersumber dari pajak dan retribusi maka kita perlu untuk mengkaji ulang kembali Perda yang berkaitan dengan pajak dan retribusi sehingga kita bisa melihat potensi pemasukan yang belum terakomodir didalam Peraturan Daerah yang sudah ada sebelumnya dan bagaimana optimalisasi dalam peraturan pelaksanaan yang tertuang dalam peraturan walikota. Mohon Tanggapan?
  3. Fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa pemerintah Daerah harus lebih memperhatikan pelaksanaan kegiatan yang belum 100% bisa dirasakan manfatnya dan anggrannya tidak banyak dan waktu pengerjaan yang cukup sampai akhir tahun anggaran untuk dapat dianggarkan lagi dan dilanjutkan pengerjaannya dalam masa perubahan APBD sehingga. Mohon Tanggapan?
  4. Untuk kelancaran pembahasan maka diharapkan agar pemerintah daerah dapat melampirkan dan menyampaikan KUA dan PPAS perubahan yang telah disepakati bersama untuk dijadikan dasar dalam pembahasan perubahan APBD tahun anggaran 2023 sesuai amanat permendagri dalam penyusunan APBD. Mohon Tanggapan?

“Semoga dengan Raperda ini dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat kota payakumbuh,” pungkasnya.

Fraksi Golkar

Juru bicara Fraksi Golkar Maharnis Zul menyebut, dari penyampaian pengantar nota keuangan tentang rancangan perubahan APBD Kota Payakumbuh tahun 2023, banyak hal-hal yang menyentuh.

“Dari penyampaian kemaren kita optimis menghadapi masa depan yang penuh tantangan,” katanya.

Kalimat-kalimat yang menyentuh itu antara lain:

  1. Profil rancangan perubahan APBD tahun 2023 disusun secara terstruktur, profesional dan diharapkan mampu meredam keraguan. Membangkitkan optimisme dan mendukung pencapaian target pembangunan.
  2. APBD harus terus kita perankan sebagai motor penggerak pertumbuhan perekonomian di Kota Payakumbuh.
  3. Ketidak pastian global tidak boleh membuat kita pesimistis. Setahun kepemimpinan sebagai Pj. Wali Kota telah berupaya dan memupuk modal penting untuk menciptakan ekosistem pembangunan Kota Payakumbuh yang lebih kondusif.

Pembangunan infrastruktur secara masif, perbaikan kualitas sumber daya manusia, serta penyederhanaan aturan dan berinvestasi merupakan upaya-upaya kunci untuk memperkuat pondasi perekonomian Kota Payakumbuh dalam menghadapi tantangan.

“Kami dari Fraksi Golkar mengharapkan kalimat itu harus kita renungkan dan wujudkan menjadi kenyataan. Untuk itu kami memberikan apresiasi yang tinggi,” ucapnya.

Fraksi PPP

Juru bicara Fraksi PPP Ahmad Zifal menyampaikan dari Nota Pengantar yang disampaikan wali kota maka Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) DPRD Kota Payakumbuh menyampaikan pandangan umum sebagai berikut :

  1. Dari sisi belanja kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengingatkan agar pada sisa waktu yang tinggal di perubahan ini dimanfaatkan secara maksimal. Semua program kegiatan di reschedule sehingga antara jadwal pelaksanaan dan realisasi keuangan sejalan dan selesai sampai akhir Tahun Anggaran.
  2. Dalam rangka memaksimalkan target kinerja Pemerintah Kota pada tahun 2023 kami menyarankan dan mempertanyakan beberapa hal, antara lain :

a. Mohon penjelasan tentang kondisi pembayaran tunjangan seluruh Tenaga Medis di Rumah Sakit Umum Adnaan WD yang dikhawatirkan akan mengganggu pelayanan kalau tidak diselesaikan secepatnya.

b. Memperhatikan kondisi yang terjadi sampai hari ini di sepanjang Taman Pinggiran Batang Agam mulai dari Jembatan Ibuh sampai Jembatan Tanjung Pauh maka sangat dibutuhkan tambahan lampu penerangan/lampu taman dan patroli pengamanan.

Fraksi Nasdem Bintang Perjuangan

Juru bicara Fraksi Nasdem Bintang Perjuangan Syafrizal menyampaikan untuk Pos Pendapatan Daerah yang sangat penting untuk didalami adalah hal-hal sebagai berikut:

a.Apakah Juklak dan Juknis tentang penggunaan dana reward dari pusat telah keluar dan ditetapkan…? Mohon penjelasan.

b.Target PAD tertinggi adalah di RSU dr.Adnaan WD Payakumbuh, dengan kondisi saat ini, apalagi adanya demo karyawan di RSU dr.Adnaan WD Payakumbuh, Apakah target tersebut masih relevan dengan semangat kerja karyawan/karyawati RSU dr.Adnaan WD Payakumbuh..? sejauh mana beberapa persoalan internal sudah diatasi dan diselesaikan oleh Manajemen RSU bersama Pemko Payakumbuh…? Mohon penjelasan.

c.Target PAD lain yang masih harus ditingkatkan adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Rumah Makan dan beberapa item PAD lainnya, upaya dan usaha kami dengar telah dilaksanakan dari tahun ke tahun, akan tetapi belum mendapatkan hasil sesuai harapan, apa bentuk upaya berikutnya yang akan dilakukan oleh Pemko Payakumbuh mengatasi persoalan ini…? Perlukah kita merubah Struktur Organisasi Perangkat Daerah, sehingga Bidang Pendapatan ini dinaikan statusnya menjadi sebuah OPD di Kota Payakumbuh…? Mohon Keterangan dan Penjelasan.

d.Apresiasi dan Penghargaan kami sampaikan kepada Pemko Payakumbuh dan Pemprov Sumbar yang telah menaikan beberapa item untuk Pendapatan Transfer antar Daerah berupa Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi.

“Sebagai bentuk kemitraan Eksekutiv dengan Legislativ, kami minta Pemko Payakumbuh mengikutsertakan kami turut berpartisipasi dalam proses penyaluran bantuan ke masyarakat, metode dan sistimatikanya tentu lebih dipahami oleh Pihak Eksekutiv,” pungkasnya.

Fraksi Amanat Kebangkitan Nasional

Juru bicara Fraksi Amanat Kebangkitan Nasional Zainir menyebut, keberhasilan dan kesuksesan dalam menjalankan semua program dan kegiatan pemerintah daerah tidak hanya tergantung kepada pimpinan daerah itu sendiri, pasti dibantu dan disupport oleh lembaga-lembaga yang berafiliasi dengan pemerintah, salah satunya adalah MUI atau Majlis Ulama Indonesia.

Begitu fitalnya peran MUI dalam sebuah pemerintahan, namun MUI Kota Payakumbuh saat ini tidak mendapatkan tempat yang layak untuk disejajarkan dengan lembaga yang lain. MUI Kota Payakumbuh tidak memiliki kantor, tidak ada kendaraan operasional dan tunjangan yang memadai untuk menjalankan kegiatan dan programnya.

“Dalam kesempatan ini kami sampaikan, kiranya kita dapat memuliakan ulama kita dengan cara memperhatikan kebutuhan mereka untuk mengayomi kita dalam berbagai masalah tentang agama Islam. Karena kesuksesan dalam menjalankan pemerintahan tidak hanya dinilai dari kepintaran membelanjakan uang sesuai dengan aturan, namun semua itu pasti disokong oleh lembaga-lembaga yang terkoneksi dengan pemerintah, seperti Majlis Ulama Indonesia,” tukuknya.

Berikutnya Fraksi Amanat Kebangkitan Nasional memohon perhatian Pemko Payakumbuh agar memberikan arahan kepada penyelenggara pendidikan di Kota Payakumbuh, supaya dapat memperhatikan kesejahteraan guru-guru honor.

“Kami masih mendapat laporan bahwa honor mereka yang tidak seberapa masih terlambat diberikan padahal dana Bos telah masuk ke rekening pengelola,” katanya.

“Disisi lain perlu kami ingatkan agar penyelenggara Pendidikan di Kota Payakumbuh harus tetap mematuhi Permendikbud nomor 75 tahun 2016 tentang pungutan di sekolah-sekolah, agar penyelenggaraan pendidikan di Kota Payakumbuh dapat berjalan baik sesuai dengan aturan,” pungkasnya. (*)

- Advertisement -
- Advertisement -

BERITA PILIHAN

- Advertisement -
- Advertisement -

Tulisan Terkait

- Advertisement -spot_img