Wakil Walikota Payakumbuh H. Suwandel Muchtar, di depan rapat paripurna DPRD, dengan agenda penyampaian jawaban atau tanggapan Walikota Payakumbuh terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD, terhadap 12 Ranperda, di gedung dewan setempat, Rabu (4/11), mengemukan tahun 2016 nanti DAK Payakumbuh mencapai Rp150 Miliyar.
Jawaban tersebut disampaikan Wawako Suwandel Muchtar, atas pertanyaan anggota DPRD lewat Fraksi PAN, dalam pandangan umum, sehubungan berkurangnya belanja daerah dalam RAPBD 2016. Waktu itu, kata wawako, pemko belum menerima kepastian besaran DAK yang akan diperoleh Payakumbuh tahun 2016.
Namun, pada 3 November 2015, setelah penetapan APBN 2016, sudah ditetapkan Payakumbuh mendapatkan alokasi DAK sebesar Rp. 104 Milyar lebih. Untuk selanjutnya pemko akan membahas dalam rapat kerja DPRD, menyangkut pendapatan maupun belanja 2016. Rapat paripurna itu, juga dihadiri anggota Muspida, Asisten, pimpinan SKPD, pengurus ormas, LSM dan sejumlah undangan lainnya.
Jawaban walikota dalam rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Suparman itu, diawali dari pertanyaan Fraksi Golkar dan Fraksi PAN, tentang belanja bantuan sosial. Walikota menjelaskan, terhadap belanja bansos yang dianggarkan di APBD, diperuntukkan untuk penangulangan bagi masyarakat yang terkena dampak resiko sosial, seperti kejadian kebakaran atau peristiwa lain yang menimbulkan masalah sosial di tengah masyarakat.
Terhadap kegiatan kongkrit dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan memperkuat peran nagari dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan masyarakat, dikatakan, ada 16 program yang dilakukan, di antaranya, pengawasan obat dan makanan, perbaikan gizi masyarakat, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, pengadaan dan peningkatan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/pustu serta pecegahan penyakit menular.
Sedangkan agenda memperkuat peran nagari dan lembaga kemasyaratan, tercatat 9 kegiatan yang dilakukan, di antaranya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, optimalisasi pelayanan publik, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah kelurahan. Wawako juga menjelaskan, posisi nagari dalam RPJMD.
Atas pertanyaan Fraksi PKS, terhadap pembangunan bidang pendidikan, pemko terus berupaya mewujudkan karakter yang kuat dan baik pada anak sekolah. Dalam hal ini, dibutuhkan kerjasama dan pengawasan dari semua stakeholder.
Sementara, untuk penambahan anggaran kesehatan, terutama iuran keikutsertaan program BPJS untuk masyarakat rentan ekonomi, seperti ditanyakan Frakasi PKS dan PPP, dikatakan, akan disesuaikan dengan data yang ada. Tahun ini, pemko menyediakan dana Rp 4 Milyar, untuk iuran BPJS tersebut.
Terhadap pembangunan pasar tradisional, yang juga ditanyakan Fraksi Hanura dan PPP, pihak pemko akan segera melakukan sosialisasi tentang rencana pembangunan pasar tersebut. Wawako juga menyebutkan, untuk mewaspadai ancaman bahaya kabut asap, dengan menambah anggaran buat pembeli masker.
Keinginan fraksi PAN dan Fraksi Gerindra atas penghargaan yang layak kepada guru-guru honor mulai dari PAUD sampai SLTA, dikatakan wawako akan menjadi perhatian serius. Tiap tahun, pemko selalu menganggarkan insentif untuk guru-guru PAUD maupun guru-guru honor lainnya.
Wawako juga mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang disampaikan oleh Fraksi PPP atas keberhasilan Kota Payakumbuh dalam menekan angka kemiskinan dan pengangguran, tentu hal ini tidak terlepas dari usaha dan kerjasama kita semua dan kedepan tentu akan selalu menjadi fokus utama kita dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Payakumbuh tercinta ini.
Terhadap pembangunan infrastruktur yang overlapping, seperti kegiatan cor beton jalan dengan galian pipa PDAM atau kabel telkom, dikatakan akan menjadi perhatian serius bagi pemko dalam melakukan koordinasi. Namun, terhadap galian yang dilakukan tetap diawasi, agar dilakukan pemadatan kembali.
Begitu juga terhadap harapan Fraksi Partai Gerindra, untuk melakukan perumusan pendapatan yang jelas dan terukur, disambut baik oleh pemko. Kedepan, dalam perencanaan khususnya pendapatan akan dapat diprediksi sesuai dengan potensinya.
Sementara itu, tentang penyelesaian kantor walikota di lapangan poliko yang ditanyakan, wawako mengatakan, pembangunan Kantor Walikota di Lapangan Poliko sesuai hasil perencanaan masih membutuhkan anggaran untuk penyempurnaannya sekitar Rp6.5 Milyar lagi. Dalam konteks APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2016 pemerintah Kota Payakumbuh telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 870 Juta. Berkaitan pemanfaatannya, pemko telah menempatkan BPBD, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, dan Kantor Satpol PP untuk berkantor disana.
Terhadap pertanyaan Fraksi Partai Bintang Nasdem, tentang rendahnya persentase kenaikan PAD di tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015, dijelaskan, dalam memproyeksi Pendapatan Asli Daerah Tahun berikutnya didasarkan kepada Potensi PAD yang ada dan juga mempertimbangkan realisasi pada tahun – tahun sebelumnya.
Begitu juga terhadap sistem drainase yang diinginkan fraksi Bintang Nasdem, akan menjadi perhatian pemko dalam perbaikannya. Ke depan, akan diusahakan tidak terjadi lagi genangan air pada satu kawasan bila terjadi hujan. Begitupun juga dalam pemeliharaan bantaran sungai, agar tak mudah jebol.
Menyangkut masih kurangnya sarana kantor kelurahan, diakui wawako masih ada beberapa kelurahan dan SKPD yang belum memiliki kantor yang representatif serta sarana dan prasarana yang memadai. Terhadap ini pemko, secara bertahap dan selektif sudah menganggarkan dan melakukan pembangunan beberapa kantor lurah dan SKPD berikut dengan sarana pendukungnya.
Sedangkan, jawaban atas pertanyaan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hanura, terhadap pembangunan pendidikan dan infrastrukturnya dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, akan menjadi skala prioritas. Begitu juga terhadap pembangunan kesehatan. Karena, menurut wawako, peningkatan fisik akan berimbas terhadap peningkatan pelayanan di bidang kesehatan.
