Pemerintah Amerika Serikat menawarkan bantuan kerjasama pengawasan laut kepada pemerintah Indonesia. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir aksi pencurian ikan ilegal yang terjadi di laut Indonesia.
“Kami terbuka dengan (kerjamasama) di bidang maritim. Saya sudah bertemu dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan akan membicarakan lebih lanjut,” ujar Duta Besar Amerika Serikat Robert Blake di rumah dinasnya, Jakarta, Kamis (6/11) petang.
Blake menambahkan, sejauh ini sudah ada kerjasama yang dilakukan di antaranya membantu melindungi area-area kelautan yang menjadi bagian dari wilayah Indonesia. “Kerjasama terkait pengawasan laut, bagaimana melindungi laut dari illegal fishing,” ujar mantan asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk urusan Asia Selatan dan Tengah ini.
Jika pemerintah setuju, Blake mengaku akan meminta bantuan dari Angkatan Laut Amerika Serikat untuk turut memantau praktik pencurian ikan ilegal. “Ada banyak yang akan bersinergi terutama soal militer,” ujarnya.
Kerjasama bidang pendidikan maritim juga akan ditawarkan melalui American Indonesia Exchange Foundation (AMINEF). Direktur Eksekutif AMINEF Alan H. Feinstein mengaku siap memberikan rekomendasi bagi pegawai pemerintahan yang berminat menimba ilmu di bidang kemaritiman ke Amerika Serikat.
Pernyataan Duta Besar AS yang mengatakan akan meminta keterlibatan Navy AS untuk membantu pengawasan laut RI khususnya dalam memberantas illegal fishing mendapat reaksi dan penolakan keras.
Salah satunya dari Direktur Indonesia Maritime Institute (IMI), DR. Y. Paonganan yang mengatakan bahwa pengawasan wilayah kedaulata RI adalah kewenangan TNI AL dan urusan dalam negeri RI, tidak boleh ada negara lain yang boleh ikut apalagi melibatakan kapal perangnya untuk menjaga perairan kita. Hal ini menurut pakar maritim ini merupakan pelecehan, seakan-akan bangsa ini tidak mampu mengawasi wilayah kedaulatannya.
(rfk/cnn indonesia)