Tanggapan Fraksi Demokrat Terhadap Ranperda Perubahan APBD Limapuluh Kota Tahun 2018

T

Limapuluh Kota,BeritaSumbar.com,-Delapan Fraksi di DPRD Limapuluh Kota menyampaikan Pendapat Akhir Terhadap Ranperda Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2018, Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Limapuluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo, SH yang didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Sastri Andiko, Dt Putih, SH dan Deni Asra, S.Si dengan segenap anggota DPRD , serta Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi juga plt.Sekda Widya Putra dan angota Forkopimda, bersama kepala OPD dan para wartawan dilingkungan Pemda Limapuluh Kota yang dinyatakan terbuka untuk umum. Bertempat di Aula DPRD setempat, kemarin, Rabu (10/10).
Pandangan umum delapan fraksi yang ada di DPRD Lima Puluh Kota yang disampaikan secara berurutan, telah diawali dengan Penyampaian Nota Jawaban Bupati Terhadap Pandangan Umum Fraksi Tentang Ranperda Perubahan RPJMD 2016-2021 dan telah dilanjutkan dengan Pendapat Akhir Delapan Fraksi Terhadap Ranperda Perubahan Anggaran Pendapatn Belanja Daerah Tahun 2018.

Untuk pertama kali Fraksi Demokrat menyampaikan pandangannya yang dibacakan oleh srikandi Partai Demokrat Hj.Aida “Setelah mendengar penyampaian Nota Keuangan “Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2018” yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kab. Limapuluh Kota serta Nota Jawaban Bupati terhadap Pandangan Umum Fraksi yang dilanjutkan dengan pembahasan-pembahasan melalui Komisi-komisi dan banggar, maka berdasarkan pertimbangan sebagai berikut, diantaranya:
1. Fraksi Demokrat berharap untuk tahun kedepannya, demi percepatan pembangunan di segala bidang, hendaklah lebih mengefektifkan dan melakukan efisiensi antara proporsi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Pada sisi belanja daerah. Fraksi demokrat berpendapat, terkait penyerapan anggaran dengan aturan yang berbeda pada tiap OPD mengakibatkan penyerapan anggaran terhambat. Di samping itu, Fraksi demokrat memberi catatan seiring meningkatnya anggaran belanja, pemerintah daerah juga harus meningkatkan profesionalisme birokrasi, dimulai dari tingkat paling atas hingga bawah, dan memberikan pelayanan masyarakat mudah dan cepat.
2. Fraksi Demokrat mengharapkan agar Pemerintah daerah untuk tahun-tahun anggaran kedepannya agar segera memprioritaskan APBD Perubahan karena adanya ketidakmampuan dari SKPD dalam membelanjakan keuangan daerah, semua itu terlihat dari laporan realisasi semester pertama APBD Tahun 2018. Maka dari itu, APBD Perubahan ini dapat melakukan penyisiran terhadap belanja yang memang betul-betul tidak dapat direalisasikan oleh Dinas terkait dapat direkomendasikan untuk dipindahkan ke APBD 2019.
3. Kami dari Fraksi Demokrat mengharapkan agar Organisasi Perangkat Daerah Pemkab Lima Puluh Kota agar memaksimalkan penyerapan anggaran sesuai dengan target yang sudah ditetapkan serta penggunaan anggaran yang tepat guna, tepat sasaran, dan penyerapan tidak sekedar menghabiskan anggaran namun realisasinya harus memiliki dampak positif bagi seluruh masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Selanjutnya kami berharap agar pola penyerapan anggaran dilakukan dalam gerak yang berimbang, proposional dan berkelanjutan. Pola anggaran yang hendak di capai di kemudian hari, bukan hanya sebatas terserapnya anggaran, tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana penyerapan anggaran tersebut mampu melahirkan efek positif dalam rangka menggerakan roda pembangunan daerah Kabupaten Lima Puluh Kotayang tercinta ini.
5. Fraksi Demokrat tidak bosan-bosannya mengingatkan Pemerintah Daerah untuk melakukan revisi susunan perangkat daerah dengan menempatkan orang yang benar-benar kompeten di bidangnya dan yang mampu secara maksimal mengelola keuangan daerah. Untuk itu, kami berharap saudara Bupati mengevaluasi organisasi perangkat daerah agar lebih intensif dan lebih tegas untuk menjaga kewibawaan Pemerintah Daerah.
6. Selanjutnya sesuai dengan rekomendasi komisi-komisi bahwa tahun ini akan mengadakan Porprov di Padang Pariaman. Fraksi Demokrat mengingatkan kembali kepada Pemerintah daerah dalam menyiapkan anggaran bonus untuk para atlik yang akan bertanding.
Pada akhirnya dengan memperhatikan seluruh catatan di atas yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat di pisahkan dengan pendapat Fraksi dan berdasarkan kesimpulan dari pembahasan-pembahasan yang dilakukan oleh komisi-komisi dan banggar, maka Fraksi Partai Demokrat dapat Menerima“Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2018” tutup Hj Aida yang merupakan ketua Fraksi Demokrat.(*)