Limapuluh Kota, BeritaSumbar.com – Kasus – kasus pelarangan siswa mengikuti ujian karena belum membayar uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), di Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatra Barat masih terus terjadi. Tidak hanya SPP, sebut saja sekolah di Kecamatan S masih saja mewajibkan pembayaran uang komite, sedangkan dalam Permendikbud nomor 75 tahun 2016 sudah melarang sekolah untuk mewajibkan uang komite.

Dikatakan Menteri Muhadjir Efendy waktu itu (2017-red) “Permendikbud tentang Komite Sekolah dimaksudkan untuk mendorong partisipasi masyarakat untuk memajukan pendidikan. Aturan ini dibuat untuk semakin memperjelas peran komite sekolah. Apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan, termasuk mengenai penggalangan dana pendidikan. Bukan untuk mewajibkan pungutan,” ujar Mendikbud dalam pernyataannya, Kamis(19/1/2017).

Terkait pungutan pendidikan berupa iuran sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) di satuan pendidikan menengah, Mendikbud menegaskan bahwa pungutan tersebut merupakan kewenangan daerah.”Sejak dulu SMA dan SMK memang tidak gratis. Kalau ada sejumlah daerah yang tidak mewajibkan biaya pendidikan di pendidikan menengah itu bisa saja. Penetapan iuran SPP itu memang kewenangan provinsi atau daerah dan sekolah,” ujar Mendikbud.

Mendikbud menyampaikan bahwa penarikan iuran SPP Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) biasanya dimaksudkan untuk memajukan sekolah.

Diterangkannya, biaya pendidikan pada SMA dan SMK di Indonesia memang tidak gratis.

Namun, cukup banyak Pemerintah Kabupaten/Kota menerapkan kebijakan menggratiskan biaya pendidikan untuk peserta didik melalui subsidi dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDa) kepada SMA dan SMK di wilayahnya.

“BOS itu prinsipnya bantuan untuk sekolah agar dapat menyelenggarakan pelayanan minimal. Kalau sekolah ingin maju, tidak mungkin hanya mengandalkan dana BOS saja,” ujar Muhadjir.

Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 menegaskan bahwa Komite Sekolah, baik perseorangan maupun kolektif dilarang melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya.

“Komite sekolah hanya boleh melakukan penggalangan dana dari bantuan dan/atau sumbangan,” ujarnya. (frp)

 

 

loading...