Perlu Kejelasan Wewenang dalam Pengelolaan Dana Desa

P

Limapuluh Kota,BeritaSumbar.com,-Beberapa waktu lalu Tim Jeffrie Geovanie dalam masa reses DPD RI mengunjungi Kecamatan Bukit Barisan Kab. 50 Kota. Pertemuan yang dilakukan di Koto Tangah dan Sungai Naniang itu dapat merangkum berbagai aspirasi masyarakat terkat kebutuhan masyarakat maupun kritikan terhadap program pemerintah yang sedang berjalan.
Pertemuan di Koto Tangah dilakukan di Kantor Wali Nagari dan dihadiri oleh Wali Nagari, anggota Bamus, Unsur Pemuda serta unsur PKK. Dalam pertemuan tersebut peserta memberikan banyak aspirasi terkait dengan pembangunan di Koto Tangah. Zamri, Wali Nagari Koto Tangah menyampaikan bahwa kondisi pasar Nagari di Koto Tangah sangat memprihatinkan dan butuh pembangunan fisik. “ saat ini kalau kita lihat banyak bangunan kedai yang tidak layak lagi digunakan untuk kegiatan jual beli dan karena itu kami ingin menyampaikan pada pak Jeffrie Geovanie supaya turut membantu terwujudnya pembangunan pasar nagari ini’, kata Zamri.
Sementara itu Indrawadi kepala Jorong Tebing Tinggi menyampaikan keinginan masyarakat untuk dapat memiliki saluran air bersih. “ selain air bersih kami juga membutuhkan pembangunan jalan usaha tani, pembangunan tali bandar serta perbaikan tempat ibadah”, lanjut Indrawadi. Koto Tangah sebagai daerah yang cukup jauh dari pusat kabupaten 50 Kota memang saat ini memiliki ketertinggalan dibandingkan daerah lainnya.
Mengenai dana desa, wali nagari menyampaikan bahwa masyarakat bersyukur mendapatkan dana yang bisa dikelola langsung untuk meningkatkan fasilitas umum.
Namun menurutnya masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Antara lain mengenai aplikasi Keuangan Desa (Siskeudes) yang masih belum dapat dioperasikan dengan lancar. “ pemakaian Siskeudes masih perlu pelatihan-pelatihan karena tidak semua orang di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa paham dan dapat mengoperasikan aplikasi tersebut tanpa terkendala”, kata Zamri.
Selain itu perlu juga pemahaman yang jelas mengenai regulasi pengelolaan dana desa terutama terkait dengan kewenangan yang belum jelas. “ hal ini membuat kami wali nagari rentan dituduh melakukan tindakan menyalahi hukum padahal sebetulnya pemahaman kewenangan ini termasuk pemahaman masyarakat masih kurang. Hal seperti ini telah menyebabkan beberapa wali nagari diadukan masyarakat ke Polisi”, lanjut Zamri.
Sementara itu pada kunjungan ke Sungai Naniang yang dihadiri oleh anggota Bamus, anggota KAN, pemuda dan bundo Kanduang, ada bebarapa catatan penting yang disampaikan peserta.
Zamri, anggota Bamus setempat menyampaikan aspirasi mengenai dana desa yang menurutnya masih mengutamakan pembangunan fisik. “ kami mensyukuri adanya pembangunan fisik seperti jalan-jalan tani tapi tak kalah pentingnya kami juga menginginkan pembangunan mental dan SDM serta aspek religius masyarakat”, kata Zamri. “ sementara hal itu dalam peraturan dana desa belum boleh dilakukan jadi kami mengharapkan dana desa dapat dipergunakan juga untuk mengadakan pelatihan-pelatihan adat, membayar guru mengaji dalam beberapa kebutuhan lainnya”, lanjut Zamri.
Peserta lain juga menyampaikan beberapa aspirasi terkait dengan kebutuhan pembangunan di jorong Batu Balabua I. Antara lain keinginan masyarakat memiliki sarana olah raga seperti lapangan bola voli serta fasilitas kesenian bagi generasi muda.
Sarana olah raga dan kesenian ini diharapkan dapat menjadi sarana positif bagi generasi muda untuk tidak terjerumus kepada tindakan negatif.
Kepala Jorong Batu Balabua I, Didi Rahman menyampaikan keluhannya mengenai tidak adanya dana operasional bagi kepala jorong. Padahal kepala jorong merupakan ujung tombak pemerintahan yang langsung berhadapan dengan masyarakat. “ kami berharap pemerintah memberikan tambahan dana operasional mengingat dana desa tidak diperbolehkan untuk dialokasikan kepada kebutuhan tersbeut”, kata Didi Rahman.
Masyarakat sangat mengharapkan semua keluhan ini serta aspirasi mereka segera dicarikan jalan keluarnya oleh pemerintah, supaya masyarakat bisa meningkatkan kesejahteraan demi kehidupan yang lebih baik. Hal itu disampaikan kepada Jeffrie Geovanie untuk dapat disuarakan kepada pihak terkait di pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah.(*)