27 C
Padang
Selasa, Agustus 9, 2022
spot_imgspot_img
Beritasumbar.com

Mengintip Sisi Lain Hari Bela Negara 2021, Beberapa Situs PDRI Di Limapuluh Kota Tidak Terawat
M

- Advertisement -

Limapuluh Kota, beritasumbar.com – Peringatan Hari Bela Negara (HBN) yang dipusatkan di Koto Tinggi, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat (Sumbar) pada 19 Desember 2021 kali ini menyisakan ironi. Saat serangkaian peringatan HBN, beberapa situs sekaitan dengan PDRI justru terawat.

Beberapa situs yang tidak terawat diantaranya Rumah Tempat Perundingan PDRI di Padang Jopang, Kecamatan VII Koto Talago.

Salah seorang penjaga Rumah Tempat perundingan PDRI, Adri Yanto saat ditemui sedang membawa sabit, cangkul, dan sapu, dengan gerobak di pekarangan rumah tersebut, pada Sabtu (19/12).

Ia yang baru saja membersihkan pekarangan dari rumput yang tinggi dan daun-daun kering ditemani anaknya yang masih usia sekolah dasar.

Ketika saat memasuki sebuah rumah kecil yang dicat putih yang tertulis “Museum Pemerintahan Darurat Republik Indonesia” pada dinding rumah yang sudah mulai mulai memudar.

“Rumah yang dijadikan museum ini dibangun sekitar tahun 1990-an. Rumah aslinya sudah sudah hancur,” ujarnya pria yang tinggal tidak jauh dari lokasi museum dan rutin membersihkan museum meskipun tidak ada pengunjung.

Lebih lanjut dia menceritakan, rumah asli tempat perundingan antara pemimpin PDRI dengan utusan Soekarno-Hatta pada 6 Juli 1949 untuk membahas penyerahan kembali mandat PDRI ke Pemimpin RI di Yogyakarta.

“Pemilik rumah ini sudah lama meninggal, namanya H. Djawahir. Saya baru di sini tahun 2014,” katanya.

Ketika sudah sampai di dalam museum, didapati sejumlah foto dan figura yang memuat informasi sejarah PDRI menghiasi dinding ruangan museum. Hanya saja  beberapa bukti sejarah, berupa foto, kliping koran, dan dokumen sudah mulai sudah sebagian karena rayap dan lembab karena atap bangunan tersebut sudah mulai bocor.

Contoh sebagai dokumen yang sudah lembab dan berayap di Rumah Perundingan PDRI.

Adri menambahkan, inisiatif menjadikan Rumah Perundingan PDRI sebagai museum, muncul dari Hj. Djawanis, adik dari H. Djawahir yang merupakan pemilik rumah.

Setelah museum berdiri, beberapa pejuang PDRI ikut menyumbangkan sejumlah foto untuk koleksi, termasuk Ismail Hassan. Sayangnya, setelah puluhan tahun berdiri, keberadaan Museum PDRI ini kini nyaris tidak terawat.

Pada pekarangan museum, terdapat tugu peringatan,  mushalla, serta makam H. Djawahir dan Hj. Djawahir.

Tidak hanya itu, Tugu PDRI yang berada di Pinggir Lapangan di Nagari Padang Jopang tidak terawat. Kondisinya mulai ditumbuhi semak belukar sekelilingnya, maupun rumput diatas tembok pagar dan lantai tugu tersebut.

Padahal, lapangan tersebut menjadi lokasi tempat Mr. Sjafruddin Prawiranegara menyampaikan orasi di hadapan massa ketika hendak berangkat ke Yogyakarta untuk mengembalikan mandat PDRI ke pemerintah pusat.

Mr. Sjafruddin Prawiranegara menyampaikan orasi di hadapan massa ketika hendak berangkat ke Yogyakarta untuk mengembalikan mandat PDRI ke pemerintah pusat. Dok Rumah Perundingan PDRI di Padang Jopang.

Keberadaan beberapa Situs PDRI di Kabupaten Limapuluh Kota yang nyaris terabaikan di tengah semaraknya seremoni peringatan HBN 2021 mendapat respon dari Ketua Masyarakat Sejawaran Indonesia (MSI) Sumbar Wannofri Samry.

“HBN diadakan besar-besaran, tapi menyisakan ironi. Buat apa acara besar-besaran, sementara bukti-bukti perjuangan seperti rumah lokasi perundingan PDRI ini terabaikan,” katanya.

Ia menyebut situs PDRI yang tersebar pada berbagai tempat mestinya tetap diperhatikan, meskipun sudah ada museum yang baru di Koto Tinggi .

“Walaupun museumnya di Koto Tinggi, tapi tetap lokasi lain yang menjadi saksi sejarah harus diperhatikan. Minimal untuk perawatan,” imbuhnya.

Perhatian itu, bisa dilakukan oleh pemerintah, mulai dari tingkat nagari sampai ke pusat.

Ia menilai, untuk penyelamatan benda-benda yang ada di situs sejarah tersebut tidaklah berat, bisa saja dilakukan oleh pemerintah nagari nagari ataupun BPCB karena ia sudah ditetapkan sebagai situs budaya.`Selain itu juga pemerintah kabupaten atau provinsi untuk memperbaiki dan menjadikannya layak sebagai sebuah museum.

“Ini tempat informasi mengenai peristiwa sejarah yang ada disitu. Ini bukti otentik disitu,” tegasnya.

Dosen FIB Unand itu menambahkan, lokasi Sejarah PDRI yang ada di sekitar Monumen PDRI harus juga perlu diperhatikan, karena situs-situs itu merupakan museum lapangan atau museum berjalan, dan mesti ada yang merawatnya.

Ketika ditelusuri literasi mengenai PDRI, jalannya perundingan 9 Juli 1949 di rumah Djawahir Padang Japang dicatat oleh Ismael Hassan dalam bukunya, “Hari-hari Terakhir PDRI”.

Menurut catatan Ismael, perundingan berlangsung cukup alot secara maraton selama dua hari, dari 6 Juli 1949 siang sampai jelang subuh keesokan harinya.

Dari pihak PDRI, hadir di antaranya Sjafruddin Prawiranegara, Lukman Hakim, Teuku Hassan , Ir. Sitompul, S.J. St. Manguto, dan Ismael Hassan.

Adapun sebagai “utusan Soekarno-Hatta” hadir Mohammad Natsir, Johannes Leimena, Halim, dan Agus Yaman. Mereka juga dijuluki delegasi Bangka, karena Soekarno-Hatta yang mengutus mereka saat itu tengah ditawan Belanda di Bangka

“Perundingan hanya disela oleh sembayang atau makan malam, berunding di bawah cahaya lampu stromking, duduk besila di atas tikar dalam formasi meja bundar, berjalan sampai melebihi waktu tengah malam menjelang shubuh,” tulis Ismael.

Hasil terpenting perundingan yakni Sjafruddin akan menyerahkan kembali mandat PDRI ke Yogyakarta.

Pada 7 juli 1949 pagi, berlangsung rapat umum perpisahan pemimpin PDRI dengan masyarakat di lapangan Koto Kociak, Padang Japang. Keesokan harinya, Sjafruddin beserta rombongan meninggalkan Padang Jopang menuju Yogyakarta.  Pada 13 Juli 1949, dalam satu sidang kabinet khusus, Sjafruddin “Sang Presiden Darurat” menyerahkan kembali mandat PDRI kepada Sukarno-Hatta. Berakhirlah tugas perjuangan PDRI. [Di/Rel)

- Advertisement -
- Advertisement -

BERITA PILIHAN

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Tulisan Terkait

- Advertisement -spot_img