Padang – Kegiatan pembangunan di Sumatera Barat (Sumbar) terancam tidak dapat dilaksanakan pada Januari 2016 seperti instruksi presiden, karena hasil evaluasi APBD 2016 daerah itu belum diterima secara tertulis.
“Evaluasi APBD 2016 tersebut sebenarnya telah selesai, tetapi waktu itu dilakukan dalam “teleconference” dengan pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sedangkan untuk melaksanakan pekerjaan tentu butuh dasar hukum yang jelas dan tertulis,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Ali Asmar di Padang, Selasa.
Menurutnya, instruksi Presiden Joko Widodo itu hanya bisa dilaksanakan di Sumbar jika hasil evaluasi APBD Sumbar 2016 diterima dalam minggu ini.
“Setelah diterima, hasil evaluasi itu kita balas dan kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) APBD 2016. Setelah itu semua pekerjaan baru bisa dilaksanakan,” katanya.
Namun, jika hasil evaluasi tersebut tidak segera diterima pemprov Sumbar, maka seluruh kegiatan berdasarkan APBD 2016, sulit dilaksanakan pada Januari 2016.
“Meski begitu, kita optimistis hasil evaluasi itu segera sampai,” katanya.
Sementara itu, pimpinan DPRD Sumbar, Arkadius Dt. Intan Bano mengatakan, proses evaluasi APBD Sumbar 2016 oleh Kemendagri saat ini masih dalam jadwal normal.
“Sesuai jadwal, hasil evaluasi itu paling lambat harus sampai di Sumbar pada 20 Desember 2015. Ini masih dalam jadwal,” katanya.
Meski demikian, ia juga berhadap hasil evaluasi itu bisa lebih cepat sampai di Sumbar agar pelaksanaan seluruh pekerjaan bisa dipercepat.
Sebelumnya, Presiden Jokowi saat menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atas APBN 2016, untuk Kementerian Lembaga (KL) dan Pemerintah Daerah seluruh Indonesia, Senin (14/12) meminta semua proyek yang sudah dalam DIPA, harus segera jalan sejak awal tahun. (Ant/Oleh Agung Pambudi)
