Jangankan pengembangan Parisiwata,Untuk Membangun Saja Warga Harau Terpaksa Langgar Aturan Hutan Lindung

Limapuluh Kota,Beritasumbar.com-Lembah Harau,Sebuah kawasan yang berada di Kecamatn Harau Kabupaten Limapuluh Kota Sumatera Barat dari dahulu sudah terkenal akan keindahan alamnya. Tebing terjal,hutan dan air terjun yang menghiasi dinding bukit menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan yang datang ke sini.

Lembah Harau yang berjarak sekitar 17 km dari pusat kota Payakumbuh sudah menjadi ikon wisata daerah ini. Hutan di Lembah Harau semenjak zaman Kolonial Belanda sudah masuk dalam daftar cagar alam dunia.

Saat ini Pemkab Limapuluh Kota giat menggenjot pariwisata daerah ini. Disampul dengan Harau Menuju Dunia program meningkatkan kunjungan wisatawan di geber.Berbagai agenda untuk promosi di adakan setiap tahun.

Namun sayang Aturan Kawasan Konservasi Sumber Daya Alam terbaru memasukkan 2/3 kawasan kabupaten ini dalam kawasan hutan lindung. Untuk Lembah Harau saja 200 meter sebelum gerbang di Nagari Tarantang sudah masuk kawasan kosenvarsi.

Aturan BKSDA berakibat masyarakat dan pemerintah daerah tidak bisa berbuat banyak. Kawasan konservasi tidak bisa di utak atik.

Untuk itu Pemkab bersama DPRD harus gigih mengupayakan pengembalian tapas batas hutan lindung kepada yang lama. Yang telah ada dari zaman kolonial.

Apalagi aturan tapal batas terbaru hanya memakai sitem penunjukan yang konon tidak ada kooedinasi dengan masyarakat setempat. Padahal dalam keputusan yang di keluarkan MK tahun 2014 mengatakan Kalau tidak ada izin masyarakat tapal batas tersebut batal demi hukum dan kembali ke titik yang di kukuhkan dahulu. Sementara masyarakat di sekitaran Lembah Harau baru tahu kawasan mereka masuk hutan Lindung saat pengurusan Sertifikat.
Dengan adanya keputusan MK tahun 2014 ini pemkab Limapuluh Kota bersama DPRD harus gigih untuk mengeluarkan kawasan Lembah Harau yang masuk dalam daftar hutan lindung ini. Jika tidak jangankan untuk pariwisata,untuk membangun saja masyarakat yang sudah beranak pinak di daerah ini akan selalu melanggar aturan BKSDA karena kawasan yang mereka huni dari zaman nenek moyangnya masuk dalam wilayah yang tidak bisa di utak atik(***)